Defisit Transaksi Berjalan Harus Diturunkan

NERACA

Jakarta--Defisit Neraca Transaksi berjalan (NTB) harus diturunkan dari 3,1% menjadi sekitar 1%. Alasanya deficit ini sudah cukup mengkhawatirkan. "Namun yang menjadi tantangan adalah realisasinya,” kata Pengamat ekonomi Drajad Wibowo di Jakarta,23/8

Menurut Drajat, defisit NTB pada kisaran satu % tersebut adalah kisaran yang ideal. Masalahnya, jika kisaran defisit NTB berada di level 3,1 % dibiarkan, maka diperkirakan akan mengalami peningkatan. "Jika trennya dibiarkan, besarnya defisit itu unprecedented untuk Indonesia. Jangan lupa, kita mengalami triple deficit: neraca perdagangan, neraca transaksi berjalan, dan defisit APBN," tambahnya

Lebihh jauh Drajat meminta agar pemerintah dan Bank Indonesia (BI) harus sungguh-sunguh mengurangi defisit NTB tersebut. Meski demikian sejauh ini pemerintah dan BI sudah merumuskan langkah-langkah yang benar. “Dengan asumsi tidak ada shock global yang cukup besar, jika realisasi langkah-langkah tersebut efektif, defisit tersebut bisa turun di akhir 2012. Rupiah mungkin terdepresiasi, tapi akan terkendali," paparnya.

Tetapi, lanjutnya, jika tidak efektif, akan sulit menurunkan defisit NTB. Sehingga membuat depresiasi rupiah menjadi lebih besar. "Yang jadi masalah, jika ada shock global, maka perlu langkah-langkah unusual, terobosan singkat, yang bisa mengurangi dampaknya. Jadi pemerintah dan BI harus menyiapkan langkah-langkah terobosan ini jika memang terjadi krisis global," tuturnya.

Hal tersebut perlu untuk dilakukan agar Indonesia seminimal mungkin terkena sudden reversal akibat krisis global. Bila memang jika krisis benar-benar terjadi.

Sebelumnya, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mempertanyakan RAPBN 2013 yang defisit sebesar 1,6 % karena penyerapannya selama ini terlalu di bawah 90 %. "Meskipun RAPBN 2013 mengalami penurunan dari defisit APBN Perubahan 2012 sebesar 2,23 % dari PDB, tapi untuk apa defisit tersebut kalau diserap hanya di bawah 90 %," katanya

Enny mengatakan defisit RAPBN 2013 sebesar Rp150,2 triliun atau 1,6 % dari produk domestik bruto (PDB) dipenuhi dari permintaan utang luar negeri dimana penyerapan utang tidak maksimal. "Sampai akhir tahun yang terserap itu hanya selalu di bawah 90 %. Kalau memang begitu untuk apa kita berutang," tegasnya

Enny mengatakan kalau utang hanya dihambur-hamburkan ke kegiatan yang tidak efektif serta "output dan outcome nya tidak jelas untuk apa defisit karena nantinya "anak cucu kita yang harus menanggung". "Kita bukan anti-utang tapi kalau tidak produktif buat apa," tegas Enny.

Menurut Enny, porsi birokrasi yang lebih dari 70 % bukanlah pengetatan anggaran. Pemerintah menetapkan defisit RAPBN 2013 sebesar Rp150,2 triliun atau 1,6 % dari produk domestik bruto (PDB) atau turun dari defisit APBN Perubahan 2012 sebesar 2,23 % dari PDB. **bari/cahyo

BERITA TERKAIT

Akademisi: Penegak Hukum Harus Tegas Terhadap Korupsi

Akademisi: Penegak Hukum Harus Tegas Terhadap Korupsi NERACA Medan - Unsur penegak hukum seperti Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi…

KPPU: Transaksi Nontunai Jangan Diarahkan Satu Bank

KPPU: Transaksi Nontunai Jangan Diarahkan Satu Bank NERACA Padang - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta pemerintah daerah yang menerapkan…

Ombudsman Soroti Biaya Transaksi Kartu Debit

      NERACA   Jakarta - Ombudsman RI menyoroti pembebanan biaya transaksi kartu debit di "electronic data capture" (EDC)…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Menkeu Harap Swasta Makin Banyak Terlibat di Infrastruktur

      NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap makin banyak pihak swasta yang terlibat dalam pembangunan…

Menggenjot Skema KPBU di Sektor Pariwisata

    NERACA   Jakarta - Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang tumbuh secara masif di tahun ini. Bahkan,…

BPJS Ketenagakerjaan Siapkan Layanan Digital

      NERACA   Jakarta - Era digital menuntut semua pihak untuk dapat memenuhi tuntutan pelanggan dengan mudah dan…