Defisit Transaksi Berjalan Harus Diturunkan

NERACA

Jakarta--Defisit Neraca Transaksi berjalan (NTB) harus diturunkan dari 3,1% menjadi sekitar 1%. Alasanya deficit ini sudah cukup mengkhawatirkan. "Namun yang menjadi tantangan adalah realisasinya,” kata Pengamat ekonomi Drajad Wibowo di Jakarta,23/8

Menurut Drajat, defisit NTB pada kisaran satu % tersebut adalah kisaran yang ideal. Masalahnya, jika kisaran defisit NTB berada di level 3,1 % dibiarkan, maka diperkirakan akan mengalami peningkatan. "Jika trennya dibiarkan, besarnya defisit itu unprecedented untuk Indonesia. Jangan lupa, kita mengalami triple deficit: neraca perdagangan, neraca transaksi berjalan, dan defisit APBN," tambahnya

Lebihh jauh Drajat meminta agar pemerintah dan Bank Indonesia (BI) harus sungguh-sunguh mengurangi defisit NTB tersebut. Meski demikian sejauh ini pemerintah dan BI sudah merumuskan langkah-langkah yang benar. “Dengan asumsi tidak ada shock global yang cukup besar, jika realisasi langkah-langkah tersebut efektif, defisit tersebut bisa turun di akhir 2012. Rupiah mungkin terdepresiasi, tapi akan terkendali," paparnya.

Tetapi, lanjutnya, jika tidak efektif, akan sulit menurunkan defisit NTB. Sehingga membuat depresiasi rupiah menjadi lebih besar. "Yang jadi masalah, jika ada shock global, maka perlu langkah-langkah unusual, terobosan singkat, yang bisa mengurangi dampaknya. Jadi pemerintah dan BI harus menyiapkan langkah-langkah terobosan ini jika memang terjadi krisis global," tuturnya.

Hal tersebut perlu untuk dilakukan agar Indonesia seminimal mungkin terkena sudden reversal akibat krisis global. Bila memang jika krisis benar-benar terjadi.

Sebelumnya, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mempertanyakan RAPBN 2013 yang defisit sebesar 1,6 % karena penyerapannya selama ini terlalu di bawah 90 %. "Meskipun RAPBN 2013 mengalami penurunan dari defisit APBN Perubahan 2012 sebesar 2,23 % dari PDB, tapi untuk apa defisit tersebut kalau diserap hanya di bawah 90 %," katanya

Enny mengatakan defisit RAPBN 2013 sebesar Rp150,2 triliun atau 1,6 % dari produk domestik bruto (PDB) dipenuhi dari permintaan utang luar negeri dimana penyerapan utang tidak maksimal. "Sampai akhir tahun yang terserap itu hanya selalu di bawah 90 %. Kalau memang begitu untuk apa kita berutang," tegasnya

Enny mengatakan kalau utang hanya dihambur-hamburkan ke kegiatan yang tidak efektif serta "output dan outcome nya tidak jelas untuk apa defisit karena nantinya "anak cucu kita yang harus menanggung". "Kita bukan anti-utang tapi kalau tidak produktif buat apa," tegas Enny.

Menurut Enny, porsi birokrasi yang lebih dari 70 % bukanlah pengetatan anggaran. Pemerintah menetapkan defisit RAPBN 2013 sebesar Rp150,2 triliun atau 1,6 % dari produk domestik bruto (PDB) atau turun dari defisit APBN Perubahan 2012 sebesar 2,23 % dari PDB. **bari/cahyo

BERITA TERKAIT

Kontribusi Sektor Logam Pada Transaksi Online Hingga 70 Persen - Hasil Program e-Smart IKM

NERACA Jakarta – Pelaku industri kecil dan menengah (IKM) nasional terus didorong agar dapat memanfaatkan fasilitas promosi online melalui platform…

Dukung Transaksi Non Tunai, Bank DKI Raih Penghargaan

      NERACA   Jakarta - Bank DKI meraih penghargaan The 1st Trendsetter e-Money dan peringkat II E-banking kategori…

Trimegah Perkuat Modal Lewat Penerbitan MTN - Geliat Transaksi di Pasar Modal

NERACA Jakarta –Kendati kondisi pasar saham tengah mengalami fluktuatif, namun likuiditas di pasar modal terus tumbuh seiring dengam pertumbuhan investor…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Jadi Temuan BPK Bila Pemda Tak Cairkan THR

    NERACA   Jakarta - Kementerian Keuangan mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) yang tidak menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) maupun…

PPATK Keluarkan Surat Edaran Tentang Gratifikasi

      NERACA   Jakarta - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin mengeluarkan Surat…

Produksi Avtur Kilang Cilacap Meningkat

  NERACA   Jakarta - Produksi avtur atau bahan bakar pesawat terbang dari kilang Pertamina Refinery Unit IV Cilacap, Jawa…