Jakarta- Walau Bank Indonesia tetap mempertahankan tingkat BI Rate di level 6,75%, suku bunga kredit perbankan masih belum bergeming. Pemberlakuan kewajiban publikasi suku bunga dasar kredit (SBDK) belum berdampak positif dampak dalam jangka pendek terhadap sektor rii, namaun baru sebatas untuk tekanan saja.

NERACA

“Ya, memang baru berlaku beberapa minggu lalu, tapi terus kami pantau perkembangannya. Memang ada tekanan cukup tinggi,” ujar Deputi Gubernur Bank Indonesia Muliaman D. Hadad kepada pers di BI Thamrin Jakarta, Selasa (12/4).

Muliaman mengatakan, meski hanya beberapa minggu sejak pemberlakuan soal prime lending rate tersebut, sudah terlihat kompetisi antarbank yang tinggi. Karena itu BI optimis akan ada penurunan suku bunga. “Nuansa persaingannya  cukup kental kami perkirakan ada dampaknya terutama penurunan suku bunga,” ujarnya.

Lebih jauh kata Muliaman, bank sentral masih terus melakukan penelitian apakah proyeksi dampak dari publikasi suku bunga dasar masih sesuai dengan target bakal terasa pada 3-4 bulan ke depan.

Secara terpisah, pengamat perbankan Prof. Dr. Sofyan Harahap berpikir sebaliknya. Dimana BI Rate seharusnya diturunkan. Hal ini demi mencegah agar hot money tak terlalu deras. “Dampaknya, pasti ke capital outflow. Nggak apa-apa. Itu kan hot money, jangka pendek. Biasakan hidup susah dulu. Jangan mau langsung enak. Kalau nggak begitu, kita nggak akan bisa berdikari,” katanya kepada Neraca, kemarin.

Menurut dia, suku bunga tinggi suatu bank tergantung dari pasar. Artinya ada permintaan dan pengalokasian kredit. Posisi nasabah sendiri lemah sehingga yang menentukan rate adalah bank, karena pada posisi kuat. “Bank nggak berani turunin suku bunga, misalnya deposito karena takut nasabah ‘lari’. Kan, tujuan suku bunga tinggi untuk menggaet dana dari mereka,” ujarnya

Sofyan menambahkan larinya nasabah bisa mengancam likuiditas perbankan. Ini salah satu alasan perbankan tak mau menurunkan suku bunga. Sisi lain, BI sebagai regulator tidak bisa berbuat apa-apa terkait hal ini. Disamping juga masalah inflasi yang masih tinggi.

Sehingga, lanjut guru besar FE Usakti itu, risiko yang dirasakan adalah pada sektor riil. “Kementerian BUMN juga salah kaprah. Masa’ seluruh bank ROI (return on investment) atau laba atas investasinya saling adu tinggi. Terus, mereka juga dituntut keruk laba yang banyak. Tapi satu sisi harus efisien. Ini nggak benar,” tegasnya.

Mestinya, kata dia, harus sebaliknya. ROI dan suku bunga wajib rendah. Efisiensi akan berdampak ke ROI, bukan ke BOPO. Seharusnya ‘kena’ ke BOPO (biaya operasional pendapatan operasional). Kalau BOPO rendah secara otomatis efisiensi tinggi. “Yang menjadi korban pasti rakyat. Apalagi, ngomong prime lending rate? Ah, siapa yang peduli,” ucap Sofyan.

Sementara itu, ekonom Indef Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika mengatakan suku bunga dan net interest margin (NIM) perbankan Indonesia paling tinggi di Asia Tenggara. Bukti ini telah terjadi inefisiensi.

Oleh karena itu, kata guru besar FE Unibraw itu, BI harus membatasi capital inflow karena tidak ada gunanya di BI Rate. Menurut dia, untuk ke depan cadangan devisa harus besar dari ekspor dan bukan capital inflow. “Ancaman inflasi pun masih datang dari tingginya harga minyak dunia dan rencana pemerintah yang akan menaikkan harga premium di pertengahan tahun ini,” kata Erani.

Maka dari itu, tambah dia, BI sangat berhati-hati untuk menurunkan BI Rate. Namun, jika sampai akhir April ini masih terjadi deflasi, maka ada peluang BI Rate diturunkan pada Mei 2011 menjadi 6,5%.

Erani menyatakan, BI harus tegas dalam menerapkan regulasi agar suku bunga perbankan turun. “Kalau masih membandel kasih sanksi dong. Misalnya, harus melarang pemberian bonus dan hadiah gede-gedean perbankan kepada nasabah. Dan ini yang paling penting, harus dibatasi bonus dan gaji para bankir yang sangat besar, khususnya dewan direksi dan komisaris,” tegasnya.

Yang jelas keputusan mempertahankan BI Rate 6,75% diambil karena masih tingginya ekspektasi inflasi ke depan akibat harga pangan dunia yang tinggi. "Inflasi saat ini memang menurun, tapi ke depan risiko tekanan inflasi cukup tinggi karena harga komoditi internasional, selain itu karena kuatnya permintaan domestik dan tingginya ekspektasi inflasi,” kata Gubernur BI Darmin Nasution di kantornya, kemarin.

Berdasarkan catatan,Komponen SBDK yang wajib dipublikasikan adalah biaya dana, biaya operasional dan margin. Oleh sebab itu, pengumuman itu belum mencerminkan bunga kredit yang diterima masyarakat, karena masih ada premi risiko dengan beban yang bervariasi pada tiap nasabah.

Publikasi tersebut khusus untuk segmen kredit korporasi, ritel dan konsumer untuk jenis kredit pemilikan rumah (KPR) serta nonKPR. Bagi bank yang melanggar akan dikenakan sanksi administrasi dan denda mencapai Rp500 juta.

Berdasarkan publikasi 31 Maret 2011, suku bunga dasar kredit korporasi yang paling rendah sebesar 7,32% dan tertinggi 12,3%, sedangkan kredit ritel terendah sebesar 9,73% dan tertinggi 21,9%. Sementara itu, untuk segmen kredit konsumer jenis KPR terendah 8,73% dan tertinggi 14,1%.  Adapun untuk jenis kredit nonKPR terendah 9,72% dan tertinggi 23,6%.  ardi/cahyo