Pemerintah Janji Transparan Bahas RAPBN 2013

NERACA

Jakarta—Pemerintah berjanji pembahasan RAPBN 2013 yang akan berlangsung dengan DPR RI, terjadi secara akuntabel dan transparan untuk meminimalisir adanya penyelewengan penggunaan anggaran belanja negara. "Kalau dilihat dalam dua tahun terakhir ini pembahasan di badan anggaran, di rapat kerja dan panitia kerja, semua sudah dilakukan secara terbuka," kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo di Jakarta, Kamis.

Menkeu mengatakan selama ini pembahasan RAPBN di Badan Anggaran dan Komisi XI telah berlangsung secara terbuka, dan semua pihak dapat memantau setiap hasil rapat panitia kerja serta rapat kerja antara pemerintah dengan DPR RI. "Bahkan hasil pembahasan di panitia kerja ketika dilaporkan di rapat kerja itu sebelumnya tidak dilaporkan secara khusus di dalam rapar kerja, ini sekarang kita laporkan untuk dibahas dan disetujui di dalam forum yang terbuka," ujarnya.

Menurut Agus, pembicaraan terkait anggaran dalam RAPBN tersebut meliputi unit organisasi, jenis belanja dan program yang diajukan, dan hal ini harus dilakukan karena pemerintah ingin meningkatkan kinerja perencanaan serta pembahasan anggaran. "Kita ingin membuat perencanaan atau pembahasan anggaran ini lebih baik lagi. Dan ini antara lain untuk membuat akuntabilitasnya lebih tinggi," tambahnya

Namun, Agus menambahkan pembicaraan tersebut tidak akan dilakukan secara mendetail, karena hal tersebut dapat mengakibatkan pihak-pihak tertentu dapat memanfaatkannya untuk mendapatkan proyek pengadaan barang dan jasa. "Tapi kalau sampai dibahas sampai ke worksheetnya, kepada detailnya, mungkin ini terlalu jauh,” terangnya

Sementara terkait beberapa anggota Badan Anggaran DPR RI yang bermasalah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Menkeu berpegang kepada asas praduga tak bersalah dan tidak mempermasalahkan anggota tersebut untuk ikut dalam pembahasan RAPBN. "Kita menjunjung tinggi praduga tidak bersalah, jadi kalau seandainya memang belum dinyatakan secara hukum bersalah, ya tentu kita akan tetap melakukan pembahasan," tukasnya

Dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi global dan domestik terkini, kerangka ekonomi makro yang sekaligus menjadi asumsi dasar basis perhitungan besaran RAPBN 2013 adalah pertumbuhan ekonomi 6,8 %, laju inflasi 4,9 %, suku bungan SPN 3 bulan 5 % dan nilai tukar rupiah Rp9.300 per dolar AS.

Kemudian, harga minyak mentah Indonesia 100 dolar AS per barel, lifting minyak dan gas bumi Indonesia sebesar 2.260 ribu barel setara minyak yang meliputi lifting minyak bumi 900 ribu barel per hari dan lifting gas bumi yang mulai dimunculkan sebagai asumsi dasar baru sebesar 1.360 ribu barel setara minyak per hari.

Sementara dalam postur RAPBN 2013 diputuskan Pendapatan Negara direncanakan sebesar Rp1.507,7 triliun yang terdiri atas penerimaan perpajakan Rp1.178,9 triliun, penerimaan negara bukan pajak Rp324,3 triliun dan penerimaan hibah Rp4,5 triliun.

Terkait penerimaan perpajakan tersebut, maka rasio penerimaan perpajakan pusat terhadap PDB atau tax ratio meningkat dari 11,9 % dalam APBN-P 2012 menjadi 12,7 % pada tahun 2013. Sedangkan, Belanja Negara direncanakan sebesar Rp1.657,9 triliun yang terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp1.139 triliun dan transfer ke daerah Rp518,9 triliun.

Dengan perkiraan tersebut, maka defisit anggaran dalam RAPBN 2013 direncanakan sebesar Rp150,2 triliun atau 1,62 % terhadap PDB yang berarti turun dari target dalam APBN-Perubahan 2012 sebesar 2,23 terhadap PDB. Sementara, pembiayaan anggaran RAPBN 2013 direncanakan berasal dari sumber-sumber pembiayaan dalam negeri Rp169,6 triliun dan pembiayaan luar negeri (neto) negatif Rp19,4 triliun. **bari/cahyo

BERITA TERKAIT

Infrastruktur jadi Senjata Pemerintah Atasi Middle Income Trap

      NERACA   Jakarta – Indonesia digadang-gadang akan keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah atau middle income trap.…

Pungutan Pajak E-Commerce Jangan Berlebihan - EKONOM DAN PENGUSAHA MINTA PEMERINTAH LEBIH BIJAK

Jakarta- Direktur Eksekutif dari Economic Action Indonesia (EconAct) Ronny P Sasmita menegaskan,  pemerintah harus berhati-hati dalam menentukan objek pajak di…

Pemerintah Menggelar Operasi Pasar 75 Ribu Ton Beras Medium - Stabilisasi Harga

NERACA Jakarta - Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membuka operasi pasar untuk mendistribusikan sebanyak 75.000…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pengaruh Pilkada 2018 ke Ekonomi

  NERACA   Jakarta - Lembaga riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyoroti pengaruh pemilu kepala daerah…

Negara Berkembang Paling Pesat Pertumbuhan Belanja Online

    NERACA   Jakarta - Survei terbaru Mastercard menyebutkan, pertumbuhan aktivitas belanja melalui gawai (smartphone) atau "mobile shopping" berkembang…

Blended Finance Dikaji untuk Biayai Infrastruktur

  NEACA   Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah tengah mengkaji skema "blended finance" agar…