Kenaikan TDL Guna Bangun Infrastruktur PLN

NERACA

Jakarta – Pemerintah berencana menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) pada 2013. Namun rencana kenaikan tersebut dilakukan secara bertahap yaitu tiga bulan sekali. Hal ini  diharapkan untuk mengurangi beban PT PLN (Persero), mengingat PLN masih menanggung selisih harga jual yang cukup jauh. “Kalau gap terlalu jauh maka akan mengurangi minat investor untuk mengembangkan independent Power Producer (IPP),” kata Menteri Kordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Kamis (23/8).

Pasalnya, menurut Hatta, para investor akan mempertanyakan apakah APBN akan kuat membiayai subsidi. “Karena tiap kwh yang dibangun berarti subsidinya sampai Rp400 yang ditambahkan pemerintah,” ujar Hatta.

Lebih jauh Hatta menjelaskan, jika Tarif Tenaga Listrik (TTL) tidak disesuaikan, maka akan menyebabkan minimnya pembangunan infrastruktur listrik. “Bila tidak dilakukan maka elektrifikasi kita tidak tercapai. Keinginan kita (elektrifikasi) 100% rakyat indonesia,” ucapnya

Rencana untuk menaikkan TDL yang diusulkan oleh pemerintah, kata Hatta, sebenarnya sudah akan dibahas oleh DPR. Namun, kenaikan tarif harus terus diperhatikan. “Jadi tidak memberatkan masyarakat kita yang tidak mampu, dan dunia usaha juga harus diajak ngomong. Jangan sampai nanti dunia usaha, usahanya jadi tidak kuat akibat kenaikan TDL,” jelasnya

Dikatakan Hatta, keputusan pemerintah yang akan menaikkan TDL tidak dibarengi dengan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tahun depan. Hatta juga mengatakan tidak akan berspekulasi terkait dengan harga BBM di tahun depan. Pemerintah melihat bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi tergantung dari harga minyak dunia yang saat ini kondisinya sedang fluktuatif. Kondisi geopolitik dunia menjadi variable penentu apakah harga minyak akan melambung tinggi atau tidak.

Namun tidak menutup kemungkinan rencana kenaikan harga BBM dilakukan demi menjaga kesehatan anggaran negara. “Saya tidak mau mengatakan kita tidak akan pernah menaikkan atau menaikkan BBM, saya tidak mau berspekulasi karena faktor harga crude sangat mempengaruhi kondisi subsidi kita,” tandasnya

Kondisi geopolitik dunia juga patut dicermati, agar Indonesia mampu mengantisipasi melalui kebijakan yang tepat waktu. Jika perseturuan politik dunia semakin memanas, diyakini dunia akan kehilangan pasokan sekitar 3 juta barel dari Iran yang pad aakhirnya membuat harga minyak meroket. “Kalau itu terjadi maka seberapa besar kekuatan kita untuk mensubsidi, maka kita akan berpikir menyelamatkan APBN dan fiskal kita,” tuturnya.

 Sebelumnya, Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan bahwa pemerintah akan menaikkan harga Tarif Dasar Listrik (TDL) secara bertahap. “Idenya begini, kalau (TDL) naik sekaligus nanti heboh, mungkin listrik kita naikkan tiga bulan, dicicil-cicil biar tidak terasa. Mungkin (listrik) naiknya 4% tiap tiga bulan, setiap kuartal naik 4%,” ujar Jero. Menurut Jero, seperti yang telah disampaikan Presiden SBY, besarnya subsidi energi yang hampir mencapai Rp300 triliun per tahun telah membebani negara. Sehingga hal ini menyebabkan kemampuan membangun infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan Indonesia semakin berkurang.

“Program penghematan (BBM) seandainya maksimal pun tidak akan dahsyat, paling bisa menghemat tiga juta kiloliter (kl). Namun meskipun tidak dahsyat tapi harus (dilakukan)," tambah dia. Meskipun begitu, Jero tetap mengakui bahwa cara yang paling mudah dan cepat dalam menurunkan subdisi adalah menaikkan TDL dan BBM. Meskipun pemerintah merencanakan akan menaikkan TDL, tetapi pemerintah perlu meminta persetujuan dari DPR. “Tapi ini harus konsultasi DPR,” pungkasnya. **bari

BERITA TERKAIT

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global NERACA Jakarta - Lahirnya undang-undang tentang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ)…

Pemerintah akan Bentuk Tim Proyek Kereta Cepat Jakarta " Surabaya

  NERACA Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan segera membentuk tim untuk proyek kereta…

Surplus Neraca Perdagangan Terus Berlanjut

  NERACA Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Maret 2024, Indonesia kembali surplus sebesar 4,47 miliar dolar AS,…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global NERACA Jakarta - Lahirnya undang-undang tentang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ)…

Pemerintah akan Bentuk Tim Proyek Kereta Cepat Jakarta " Surabaya

  NERACA Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan segera membentuk tim untuk proyek kereta…

Surplus Neraca Perdagangan Terus Berlanjut

  NERACA Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Maret 2024, Indonesia kembali surplus sebesar 4,47 miliar dolar AS,…