Keselamatan Pemudik

Oleh: Ahmad Nabhani

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Libur Lebaran telah berakhir, arus balik para pemudik juga sudah mulai terjadi sejak kemarin hingga akhir pekan ini seiring mulai beraktivitasnya perekonomian. Pegawai negeri sipil (PNS) dan swasta sudah mulai masuk bekerja. Namun, sepanjang libur Lebaran tahun ini jumlah tingkat kecelakaan lalu lintas di jalur mudik ternyata meningkat lebih tinggi dibandingkan tahun lalu.

Berdasarkan data Polda Metro Jaya mencatat telah terjadi 152 kasus kecelakaan di wilayah hukum Polda Metro seperti Jakarta, Depok, Bekasi, dan Tangerang. Jumlah ini menurun 8% dari tahun sebelumnya yang mencapai 166 kasus. Sementara Posko Nasional Angkutan Lebaran Terpadu 2012 Kementerian Perhubungan, mencatat angka kecelakaan pada Hari Raya Idul Fitri 2012 mencapai hingga 3.600 kasus. Besaran angka kecelakaan tersebut tercatat sejak H-8 atau 11 Agustus 2012 hingga H+1 atau 21 Agustus 2012.

Dari 3600 kecelakaan yang ada, menyebabkan 638 orang meninggal. Kemudian 994 orang mengalami luka berat dan 3.444 orang mengalami luka ringan. Dari kecelakaan itu pula, kerugian materi mencapai Rp 7,4 miliar. Tentunya, selalu tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas saat mudik dan arus balik bukanlah sebuah prestasi, tetapi menjadi catatan buruk bahwa negeri ini belum berhasil membebaskan pemudik dari ancaman kecelakaan fatal.

Meskipun, faktor utama kecelakaan adalah human error (kesalahan pengemudi) karena rendahnya kedisiplinan berlalu lintas, bukan serta merta pemerintah lepas tanggung jawab. Pasalnya, pemerintah dituding membuat pembiaran atas mereka yang mudik dengan risiko kecelakaan tinggi, seperti pemudik motor yang membawa lebih dari dua penumpang tidak pernah ditindak sesuai hukum yang berlaku.

Atas dasar itulah, pemerintah dinilai tidak tegas dalam menegakkan hukum, khususnya para pemudik motor yang membawa bawaan melebisi kapasitasnya. Maka tidak heran, sepanjang tahun tiap lebaran hampir 70% dari kendaraan yang terlibat kecelakaan adalah sepeda motor.

Sejatinya, pemerintah bisa belajar dari pengalaman mudik lebaran dan arus balik tahun lalu untuk memberikan kenyamanan, jaminan keselamatan pemudik dan menekan angka kecelakaan lalu lintas. Namun ironisnya, tingkat kecelakaan masih terus terjadi karena pemerintah lemah dan tidak serius dalam pengawasan serta evalusi selama penanganan mudik lebaran.

Kemudian maraknya mudik bareng gratis yang dilakukan perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai agenda tahunan belum juga menekan tingkat kecelakaan lalu lintas. Alasannya, banyaknya program mudik bareng selama ini tidak dibarengi pula dengan agenda balik bareng dari daerah.

Oleh karena itu, tidak heran jika animo masyarakat melakukan mudik gratis kurang karena penyediaan arus balik gratis tidak dilakukan. Selain itu, pemerintah sejatinya dapat lebih peka dalam persoalan tahunan ini, misalnya mampu menyediakan layanan angkutan umum gratis baik darat, udara dan laut. Langkah ini dilakukan sebagai subsidi langsung bagi rakyat kecil untuk menikmati mudik gratis secara aman, nyaman dan aman sampai di tujuan. Semoga!

BERITA TERKAIT

BTN Berangkatkan 1520 Orang Pemudik - Mudik Bareng BUMN

Tren mudik gratis kini mulai banyak dilakukan perusahaan swasta, maupun BUMN dan salah satunya PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk…

Dishub Kota Sukabumi Siap Berangkatkan 808 Pemudik Ke Wilayah Selatan

Dishub Kota Sukabumi Siap Berangkatkan 808 Pemudik Ke Wilayah Selatan NERACA Sukabumi - Sebanyak 808 pemudik siap diberangkatkan besok Sabtu…

BRI LIFE BERI KETENANGAN PEMUDIK

Tampak Dalam Foto : Direktur Utama BRI Life Gatot Mardiwasisto (paling kiri) bersama jajaran manajemen saat melepas keberangkatan pemudik gi…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Pemudik Kampungan

  Oleh: Firdaus Baderi Wartawan Harian Ekonomi Neraca   Meski klaim pemerintah bahwa angka kecelakaan mudik tahun ini menurun cukup…

OTT Lagi

Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo   Menjelang lebaran lalu KPK kembali melakukan OTT untuk…

THR, Gaji 13 dan APBN - Oleh : Edy Mulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Masih percaya dengan Menkeu Sri Mulyani yang bolak-balik menyatakan APBN dikelola dengan prudent? Kisah anggaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan…