Gagal, Pembangunan Ekonomi Daerah - DERASNYA URBANISASI SULIT DIKENDALIKAN

Jakarta—Meski dana transfer ke daerah dalam RAPBN 2012 mencapai Rp513 triliun, pemerintah tetap dinilai gagal melakukan pembangunan ekonomi di daerah. Pasalnya, derasnya pemudik kembali ke Jakarta merupakan indikasi pembangunan ekonomi di daerah tidak bergerak. “Kembalinya pemudik ke kota seperti Jakarta, menjadi bukti kegagalan pemerintah dan bukti nyata konsentrasi ekonomi tidak berjalan di daerah,” tegas Guru Besar FE Univ. Brawijaya Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika.

NERACA

Berbicara dengan Neraca di Jakarta, Rabu (22/8), Erani mengakui selama ini pemerintah hanya bisa menciptakan konsentrasi ekonomi di kota-kota besar di Jawa seperti Jakarta, Bandung, Surabaya. “Karena terjadi konsentrasi ekonomi di kota-kota tersebut, otomatis orang berbondong-bondong datang,”tuturnya.

Oleh karena itu, menurut dia, pemerintah harus serius menciptakan kantung-kantung atau pusat perekonomian daerah. Sehingga fenomena arus mudik dan balik dalam skala masif akan terus terjadi. Mestinya, sektor ekonomi produktif yang menjadi basis kawasan pedesaan seperti pertanian dikembangkan. “Hanya dengan cara itu urbanisasi bisa dikurangi,” tambahnya

Lebih jauh Erani menilai penyebab urbanisasi a.l. minimnya lapangan kerja di daerah khususnya di sektor formal, tidak menjanjikan. Apalagi di daerah, orientasi perekonomian masih didominasi sektor informal seperti pertanian.

Solusinya, sambung Erani, pemerintah harus memperbaiki infrastruktur atau memberikan insentif fiskal bagi investor yang menanamkan modalnya di daerah. “Insentifnya bisa berupa apa saja. Asalkan menarik, pasti banyak investor yang mau,”tegasnya.

Secara terpisah, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan, masalah urbanisasi sebenarnya klasik dan disebabkan tak ada pemerataan pembangunan di daerah-daerah. “Intinya cuma satu, bangun itu infrastruktur di daerah-daerah. Puluhan tahun pemerintah tidak melakukan itu, sehingga tidak ada pemerataan pembangunan,” ujarnya kemarin.

Lebih lanjut dia menuturkan, infrastruktur merupakan syarat utama peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Akan tetapi saat ini justru pemerintah menambah masalah dengan menyerahkan pembangunan infrastruktur kepada swasta. “Pemerintah terlalu mengurusi subsidi BBM, padahal infrastruktur lebih penting. Sangat disayangkan pemerintah justru menyerahkan kepada swasta, ya tidak selesai-selesai,” jelasnya.

Menurut Agus, kegagalan otonomi daerah juga menjadi faktor mengapa urbanisasi sulit untuk dicegah. Karena urbanisasi tidak ada leadership. Selain itualokasi dana APBN-P 2012 untuk infrastruktur dinilai kurang. “Dana infrastruktur hanya Rp 168,6 triliun sangat kecil dibanding alokasi dana pendidikan Rp 286,6 triliun. Padahal dana pendidikan hanyalah pembohongan publik, karena dipakai untuk belanja pegawai dan lainya,” tuturnya.

Sedangkan ekonom UGM, Revrisond Baswier mengakui Jakarta sebagai ibu kota negara, terlalu mencolok dalam hal pembangunan dan segala hal. Misalnya saja perputaran uang di Indonesia yang sebagian besar ada di Jakarta. “80% putaran uang ada di Jakarta, itulah yang menyebabkan Jakarta masih menjadi tujuan utama. Lalu sekitar 65% Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ada di Jakarta. Artinya pembangunan belum merata. Kesempatan kerja juga berada di Jakarta,” tukasnya.

Oleh karena itu, kata Revrisond lagi, perlu ada penambahan alokasi anggaran untuk daerah-daerah agar bisa berkembang dan melakukan pembangunan. “Pambangunan itu bisa menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Selain itu, bagi hasil kepada daerah penghasil SDA seperti Riau, Papua atau Kaltim untuk bisa mengelolanya sendiri,” katanya.

Batasi Impor

Walau demikian, pengamat perkotaan Yayat Supriyatna menilai, kebijakan pembangunan wilayah lebih sering hanya wacana. Otonomi daerah jelas gagal dalam menumbuhkan peluang usaha yang lebih besar di daerah. “Sebagian besar dana APBD hanya dinikmati oleh elit saja dan tdak mengatasi masalah daerah,”tukasnya.

Untuk menghambat urbanisasi, menurut dosen FT Univ.Trisakti itu, petani harus diberi insentif agar mau menggarap tanahnya di musim kemarau. "Kemudian Kementan harusnya bisa meminta Kemendag untuk membatasi impor hanya untuk komoditas yang penting saja," jelasnya.

Sebelumnya, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan memperkenalkan sistem yang mempermudah investor dalam pengurusan izin ketika investor tersebut akan menanamkan modalnya di Indonesia. "Kami telah membuat sistem baru, sistemnya itu namanya tracking system untuk mempermudah perizinan investasi," kata Kepala BKPM Chatib Basri di Jakarta

Menurut dia, tracking system ini bertujuan menolong para investor yang ingin berinvestasi di Indonesia sehingga mereka tidak bingung lagi bagaimana masuk ke Indonesia. Sistem itu, kata dia, tidak jauh berbeda dengan sistem yang telah diterapkan di perbankan karena para investor akan diberikan sebuah personal identification number (PIN) yang berfungsi sebagai username.

"Sistem ini juga memberikan petunjuk terkait dengan izin di Indonesia dan setelah investor masuk ke sistem nanti akan ada proses apakah perizinan mereka berhasil atau tidak," katanya.

Chatib menjelaskan, jika seorang investor ingin mengurus perizinan penanaman modal, calon investor itu akan datang ke BKPM untuk mengurus perizinannya. Setelah daftar di BKPM, lanjut dia, mereka akan mendapatkan PIN untuk mengakses tracking system yang disediakan.

Di sisi lain, Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin mengungkapkan komitmen pemerintah meningkatkan swasembada pangan akan menjadikan sektor pertanian sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi pada 2013. “Ini adalah peluang sektor pertanian untuk ikut andil dalam menggerakkan pertumbuhan tahun depan," ujarnya

Menurut dia, untuk 2014, pemerintah memiliki target untuk mewujudkan surplus cadangan beras sebesar 10 juta ton. Hal ini tentunya akan menjadi pemicu bagi sektor pertanian untuk meningkatkan kapasitas produksinya. "Tentunya, semua itu mempunyai nilai tambah ke pertumbuhan ekonomi kita ke depan," tuturnya. iwan/bari/ria/didi/cahyo

BERITA TERKAIT

Proyek Pembangunan Jalan Cengkareng

Di wilayah Cengkareng terdapat proyek pembangunan jalan dekat mal Ramayana yang sangat meresahkan dan sudah hampir seminggu lamanya. Pada bagian…

Proses Politik, Ekonomi dan Sosial Budaya Harus Selaras

Fauzi Aziz, Pemerhati Masalah Ekonomi dan Industri Transformasi Indonesia memang tidak bisa lepas dari proses politik, proses ekonomi dan proses…

Commonwealth Siapkan Akses Permodalan Praktis - Berdayakan Ekonomi Perempuan

Masih dalam rangka meningkatkan literasi serta memberikan kemudahan akses jasa keuangan kepada 40 ribu perempuan pengusaha Indonesia, PT Bank Commonwealth…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

MASYARAKAT DIMINTA HATI-HATI BERTRANSAKSI BITCOIN - BI: Bukan Alat Pembayaran Sah di RI

Jakarta-Bank Indonesia menegaskan Bitcoin bukan merupakan alat pembayaran yang sah untuk digunakan di Indonesia. Masyarakat diminta untuk tidak memakai Bitcoin…

Industri Pariwisata Butuh Revolusi Mental

NERACA Padang –Kekayaan alam pariwisata di Indonesia cukup menjanjikan, namun ironisnya belum dimanfaatkannya secara optimal dan ditambah hambatan yang ada…

INISIATIF PELAKU INDUSTRI ASURANSI NASIONAL - Perlunya Daftar Hitam Asuransi Cegah “Fraud”

Jakarta-Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) berencana menerbitkan daftar hitam nasabah untuk mengurangi kecurangan (fraud) dalam praktik usaha perasuransian. Ini mirip…