Pengusaha Tuntut Pembangunan Infrastruktur - Terkait Rencana Kenaikan Harga BBM dan TDL di 2013

NERACA

Jakarta - Pemerintah menetapkan besaran subsidi energi tahun 2013 sebesar Rp274,74 triliun. Dari anggaran tersebut, subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) mencapai Rp193,8 triliun dan subsidi listrik Rp80,937 triliun. Bila tarif dasar listrik (TDL) dan harga BBM dapat dinaikkan, maka subsidi energi dalam APBN 2013 bisa ditekan pada angka Rp200 triliun. Namun, jika pemerintah menaikkan harga BBM dan TDL, kalangan pengusaha menuntut banyak hal, terutama pembangunan infrastruktur di daerah.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Suryo Bambang Sulisto malah pernah mengusulkan agar harga BBM dilepas saja ke harga internasional. “Yang penting, penghematan dana subsidi tersebut bisa dibagi ke setiap provinsi, misalnya Rp5 triliun per provinsi untuk digunakan membangun infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan untuk membantu pendanaan UKM. Bayangkan kalau ekonomi daerah bisa bergerak, itu akan berdampak ke ekonomi nasional juga," ujar Suryo di Jakarta, baru-baru ini.

Suryo yakin jika penghematan subsidi tersebut digunakan tepat sasaran, masyarakat pasti akan menerima rencana kenaikan BBM dan TDL ini. Sebab, penghapusan subsidi ini akan banyak menghilangkan cost economy atau ekonomi semu, karena subsidi itu hanya menyebabkan ketidakefisienan, korupsi, dan maraknya praktik penyelundupan BBM. "Jadi kalau subsidi dicabut, itu semua akan hilang. Apalagi, selama ini 60% subsidi BBM ini dinikmati oleh orang-orang mampu,” jelasnya.

Tidak berbeda jauh dengan pendapat Suryo, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi pernah mengusulkan kenaikan harga BBM jangan sampai melebihi Rp6.500 per liter, karena kenaikan harga BBM akan berpengaruh terhadap biaya produksi yakni untuk transportasi logistik. Diperkirakan kenaikan biaya logistik akibat kenaikan harga BBM ini tidak lebih dari 5%. Hal ini juga akan berakibat pada kenaikan harga barang dan kenaikan inflasi.

Dia juga menambahkan kenaikan harga BBM jangan sampai mengurangi daya saing produk dalam negeri terhadap barang impor. Pasalnya, serbuan impor di sektor manufaktur sudah mendominasi pasar domestik. “Bisa menyebabkan kenaikan harga produk dalam negeri hingga semakin sulit berkompetisi dengan barang impor,” katanya.

Sofjan berharap kenaikan harga BBM tersebut tidak hanya dibebankan ke sektor riil saja. Akan tetapi pemerintah harus dapat lebih mengakomodasi kepentingan sektor riil dalam hal infrastruktur. “Dalam jangka pendek memang kami harus bayar lebih mahal, tapi dalam jangka panjang itu akan mengurangi biaya logistik dan biaya produksi. Pemerintah harus meringankan biaya logistik dengan membangun jalan menggunakan uang yang ada. Jangan dipakai untuk naik gaji,” jelasnya.

Sementara, Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi menjelaskan, kenaikan BBM tersebut tentu akan mempengaruhi dari sisi biaya produksi, namun tidak terlalu signifikan. Karena, kalau BBM dilihat dari sisi produksi dalam struktur biaya produksi memang mempengaruhi, tapi tidak 100%. “Biaya kontribusi terhadap harga pokok barang itu beragam, antara 5-15% paling besar,” ungkapnya. Hal tersebut tersebut termasuk biaya distribusi, dalam hal ongkos transportasi, serta biaya untuk transportasi barang.

Bisa Ditekan

Di tempat terpisah, pengamat energi, Kurtubi, mengungkapkan, rencana kenaikan TDL oleh pemerintah sebenarnya bisa ditekan dengan pembenahan produksi listrik, yakni dengan mengurangi konsumsi BBM dan menambah penggunaan batu bara dan gas. "Semestinya Perusahaan Listrik Negara (PLN) itu didorong untuk menggunakan batu bara dan gas yang lebih banyak agar biaya pokok listrik lebih murah," tegas Kurtubi.

Akan tetapi, menurut Kurtubi, tidak hanya PLN saja yang mesti dibenahi, secara keseluruhan, pemerintah juga harus membuat kebijakan agar batu bara banyak dipakai dalam menghasilkan listrik nasional. "Tidak untuk diekspor secara besar-besaran," tambahnya.

Kurtubi sangat mendukung penggunaan batu bara dan gas lantaran keduanya bisa menghasilkan biaya produksi listrik yang rendah ketimbang BBM. Biaya pokok produksi listrik dengan batu bara Rp 600 per kWh, dengan gas Rp 500 per kWh, dan dengan panas bumi Rp 1.200 per kWh. Sementara dengan BBM Rp 3.500 per kWh. "Mustinya PLN itu didorong dengan sediakan gas dan batu bara yang cukup. Jadi tanpa menaikkan harga," tandas Kurtubi.

Kurtubi juga memahami bahwa penyesuaian TDL dilakukan untuk menurunkan subsidi listrik yang mencapai Rp 80,9 triliun pada APBN 2013. Namun, menurut dia, penurunan angka subsidi tersebut tidak harus dengan menaikkan tarif listrik. Karena, ia berpendapat, subsidi listrik yang membengkak terutama disebabkan terlalu banyaknya penggunaan BBM.

Sebelumnya pengamat kelistrikan Fabby Tumiwa mengungkapkan, meskipun TDL naik 10%, kebijakan tersebut masih belum mampu menutupi mahalnya biaya produksi. Selain itu, lanjut dia, PLN akan mengalami kesulitan dalam menurunkan marginnya sebab BUMN listrik itu harus memenuhi sejumlah persyaratan pinjaman. "Penurunan margin akan menurunkan kelayakan finansial PLN. Kenaikan TDL hanya cukup untuk menutupi kenaikan harga bahan bakar saja," katanya.

Dia berpendapat pemerintah harus memberikan subsidi pada PLN. Jika tidak, perusahaan pelat merah itu tidak akan mempunyai cukup finansial dalam melakukan investasi dan melakukan operasi dengan baik. "Jika Pemerintah menghentikan subsidi pada PLN, berpengaruh terhadap kinerja PLN. Dampaknya akan terasa pada konsumen," ungkapnya.

BERITA TERKAIT

Infrastruktur, Harga Pangan dan Bansos Diklaim Membaik - KINERJA 3 TAHUN PEMERINTAHAN JOKOWI-JK

  NERACA Jakarta – Pemerintah kabinet kerja genap berumur tiga tahun. Selama tiga tahun dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan…

Ada Peluang Kenaikan Bunga The Fed, Rupiah Melemah

    NERACA   Jakarta - Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta, Selasa sore, bergerak melemah sebesar 16…

Infrastruktur jadi Senjata Pemerintah Atasi Middle Income Trap

      NERACA   Jakarta – Indonesia digadang-gadang akan keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah atau middle income trap.…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Jelang 60 Tahun RI-Jepang - Menperin Pacu Kolaborasi Pengembangan Sektor Industri

NERACA Jakarta – Hampir enam dekade, Indonesia dan Jepang menjadi mitra strategis dalam upaya pembangunan ekonomi kedua negara. Oleh karena…

Produksi Lele Bioflok Sokong Suplai Pangan Berbasis Ikan

NERACA Sleman- Menteri Kelautan dan Perikanan yang diwakili Sekjen KKP, Rifky E Hardijanto melakukan panen perdana budidaya lele sisitem bioflok…

Industri Transportasi - Revolusi Media Digital Untuk Layanan Kereta Api

NERACA Jakarta - Saat ini DKI Jakarta dan sekitarnya sedang menggalakkan pembangunan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan transportasi umum di dalam…