NERACA

Masih rendahnya gizi buruk ibu hamil di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, ini yang membuat kajian bagi pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini.

Dokter spesialis obstetri dan ginekologi, konsultan obstetri dan ginekologi, Dr.dr. Dwiana ocviyanti, sp.o.g.(k) di Jakarta mengatakan,  pemerintah terus berupaya menekan angka kematian balita maupun neonatal dengan terus memperhatikan dan memantau penurunan  prevalensi gizi.

Untuk itu berbagai upaya perbaikan gizi masyarakat melalui kegiatan yang mencakup peningkatan program pemberian air susu ibu (ASI) ekslusif, upaya penanggulangan gizi mikro melalui pemberian Vitamin A, Taburia, tablet besi bagi ibu hamil, dan iodisasi garam serta tata laksana kasus gizi buruk dan gizi kurang menjadi keniscayaan upaya pemerintah. 

“Bisa kita katakan kunci dari upaya menekan angka kematian bayi pada perbaikan gizi masyarakat” tuturnya.

Usaha pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs) di bidang kesehatan yang terkait dengan kemiskinan dan kelaparan menjadi fokus program kerja pemerintah. Oleh sebab itu terkait target MDGs dengan percepatan penurunan angka kematian balita dan neonatal akan terus dilaksanakan. 

Data Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007 menunjukkan Angka Kematian Balita sebesar 44/1000, Angka Kematian Bayi 34/1000, dan Angka Kematian Neonatal 19/1000.

Target MDGs terkait dengan penurunan angka kematian ibu (AKI) membuktikan hasil usaha kita. Indikator AKI merupakan salah satu yang diramalkan tidak mudah dicapai. Walaupun hal ini diakui bukan hanya di Indonesia, karena banyak negara berkembang di dunia mengalami kesulitan yang sama. Data pada 2007 menunjukkan AKI sebesar 228/100.000 kelahiran hidup, masih jauh dari target MDGs sebesar 102/100.000 kelahiran hidup.

Terkait angka kelahiran maka pada tahun 2010, cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan telah mencapai angka di atas 80 % dan terjadi peningkatan yang bermakna sejak tahun 1990. Cakupan persalinan yang tinggi dan memenuhi standar persalinan merupakan indikator proxy dari angka kematian ibu. 

Namun demikian hal itu belum bisa menjamin sepenuhnya proses persalinan secara tradisional yang dilakukan di rumah dengan tenaga nonmedis seperti dukun bayi tak terjadi. Pemerintah tingkat provinsi, kabupaten dan kota diharapkan melalui kewenangannya untuk tidak mengabaikan masalah ini. 

Secara nasional persentase persalinan yang ditolong tenaga kesehatan terlatih meningkat dari 66,7 % pada tahun 2002 menjadi 77,34 % pada tahun 2009 (Susenas) . Angka tersebut terus meningkat menjadi 82,3 % pada tahun 2010.

Untuk mempercepat pencapaian target MDGs, pada tahun 2011, Kementerian Kesehatan telah menetapkan kebijakan bahwa semua persalinan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih dan memulai program Jampersal (Jaminan Persalinan), yaitu suatu paket program yang mencakup pelayanan antenatal, persalinan, posnatal dan Keluarga Berencana.

Perhatian khusus permerintah terhadap angka kematian Balita karena generasi bangsa mendatang, akan sangat tergantung dari anak-anak yang lahir di negeri ini.  Untuk itu kepada semua komponen dan elemen bangsa bisa saling bekerja bersama. 

“Hal itu bukan karena kita sepakat memenuhi pencapaian target MDGs, lebih dari itu, karena masalah bayi, balita dan anak-anak yang lahir menjadi penentu sukses Indonesia sebagai sebuah bangsa yang tetap maju dan sejahtera di dunia”, tuturnya.