Holding Period SBI "Minimal" Enam Bulan

 Holding Period SBI  “Minimal” Enam Bulan

 Jakarta—Bank Indonesia (BI) segera memberlakukan batas waktu kepemilikan (holding period) Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dari 1 bulan (one month holding period) menjadi 6 bulan (six month holding period). “Setidaknya ini untuk menghambat dana-dana spekulatif, memang sebaiknya tak masuk. Lalu untuk pendalaman pasar agar bisa dimanfaatkan dan menjaga diri dari resiko terburuk,” kata Gubernur BI Darmin Nasution dalam konferensi pers di Kantor BI, Jakarta, Selasa (12/4).

 Menurut Darmin, langkah memperpanjang tenggat waktu kepemilikan setidaknya bisa menekan ekses negative dari capital inflow jangka pendek. “Untuk meminimalkan dampak negatif aliran modal asing jangka pendek terhadap stabilitas moneter dan sistem keuangan, maka dewan gubernur memutuskan untuk menggantikan ketentuan one month holding period terhadap SBI menjadi six month holding period mulai berlaku 13 Mei 2011," tambahnya.

 Pengumuman ketentuan six month holding period SBI lebih awal tersebut diharapkan membuat pasar mengetahui dan bisa bersiap-siap terhadap perubahan tersebut. "Kita tidak bisa memutuskan untuk langsung berlaku besok. BI ingin memberikan waktu bagi pasar untuk adjustment," ujar Darmin.

 Sementara itu, Deputi Gubernur BI Budi Mulya mengatakan pihaknya menganggap ketentuan six month holding period SBI merupakan langkah yang tepat karena menjaga stabilitas sistem keuangan terhadap dampak negatif capital inflow. Hal tersebut dianggap tidak hanya menjadi perhatian BI tetapi juga menjadi perhatian seluruh bank sentral di negara ekonomi berkembang (emerging market) yang menghadapi capital inflow.

"Perekonomian global masih akan ditandai aliran modal ke emerging economies. Manakala selain dampak positif juga memberikan suatu tantangan untuk meng-anchor inflasi, imported inflation. Jadi masuknya aliran modal jangka pendek bukannya tanpa suatu yang tidak dimonitor," tutur Budi.

 BI sendiri memang sudah tidak menawarkan SBI dengan tenor 1,3, dan 6 bulan. Menurut Budi, pihaknya hanya menawarkan SBI bertenor 9 bulan untuk mendorong kontraksi uang ke instrumen yang jangka panjang. "Kita mengelola dan mengatur likuiditas perbankan. Sebagian telah mengenal term deposit di bawah 1, 3, 6, 9 bulan dan pada saatnya 12 bulan. Pilihan maturity kami buka di term deposit," jelas Budi.

 Sampai dengan akhir Maret 2011, BI mencatat nilai instrumen moneter mencapai Rp 503 triliun. Sebanyak Rp 230 triliun di antaranya merupakan SBI dan Rp 77 triliun dari jumlah SBI tersebut dimiliki asing.

 Sementara Deputi Gubernur BI Hartadi Sarwono mengatakan pihaknya ingin menggunakan capital inflow untuk kegiatan ekonomi jangka panjang. Maka BI ingin membuat capital inflow dapat dikelola dengan baik.

"Sebenarnya capital inflow kita inginnya bisa digunakan untuk pembiayaan kegiatan ekonomi itu optimal. Kita tidak suka capital inflow itu cepat dan besar. Maka kebijakan kita akan buat capital inflow masih dalam batas yang bisa di-manage dengan baik," tutur Hartadi. **cahyo

 

BERITA TERKAIT

Pemerintah Pastikan Defisit APBN Dikelola dengan Baik

  NERACA Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terkelola dengan baik. “(Defisit)…

Kemenkeu : Fiskal dan Moneter Terus Bersinergi untuk Jaga Rupiah

  NERACA Jakarta – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan kebijakan fiskal dan moneter terus disinergikan…

Kereta akan Menghubungkan Kawasan Inti IKN dengan Bandara Sepinggan

    NERACA Jakarta – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan kereta Bandara menghubungkan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Pemerintah Pastikan Defisit APBN Dikelola dengan Baik

  NERACA Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terkelola dengan baik. “(Defisit)…

Kemenkeu : Fiskal dan Moneter Terus Bersinergi untuk Jaga Rupiah

  NERACA Jakarta – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan kebijakan fiskal dan moneter terus disinergikan…

Kereta akan Menghubungkan Kawasan Inti IKN dengan Bandara Sepinggan

    NERACA Jakarta – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan kereta Bandara menghubungkan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP…