Subsidi BBM Ganjal Pembangunan Infrastruktur

NERACA

Jakarta—Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan besarnya subsidi bahan bakar minyak (BBM) menyebabkan terhambatnya pembangunan infrastruktur. "Tahun ini diperkirakan mencapai Rp300 triliun. Hampir semua dana APBN tersedot ke subsidi BBM, sehingga sulit membangun infrastruktur dengan leluasa," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik di Jakarta

Padahal, kata Jero, dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk program-program lainnya. Untuk itu, dalam waktu dekat pihaknya akan merancang kebijakan baru penghematan energi. "Pertama caranya adalah melakukan penghematan. Ini yang terus digalakkan," tambahnya

Kedua, adalah dengan menggunakan energi terbarukan. Jero Wacik mengatakan pekan depan, Kementerian ESDM akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) mengenai energi terbarukan baik yang berasal dari geothermal, biomassa, air maupun tenaga matahari.

Jero menjelaskan, harga 1 Killo Watt Hour (KwH) listrik yang berasal dari BBM mencapai 40 sen dollar. Bandingkan dengan harga energi listrik dari cangkang kelapa sawit yang hanya 10 sen dollar per KwH. Sumber-sumber energi terbarukan itu, lanjut dia, akan diterapkan secara masif. "Langkah terakhir untuk mengurangi subsidi adalah dengan menaikkan harga BBM. Tapi ini perlu dibicarakan dengan DPR terlebih dahulu,” terangnya.

Sementara itu, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati mengatakan belanja modal atau infrastruktur yang direncanakan diperbesar posturnya dalam RAPBN 2013 harus efektif dalam pengalokasiannya. "Kalau pengalokasiannya efektif, tentu akan berdampak positif bagi pembangunan infrastruktur yang akan menggerakan banyak sektor, terutama sektor industri dan primer," ungkapnya

Kendati demikian, menurut Enny, meski postur anggaran infrastruktur diperbesar, Indef menemukan bahwa tingkat efektivitas belanja modal pada beberapa tahun sebelumnya masih rendah.

Indef yang melakukan pemantauan menggunakan data sejak 1970 hingga 2010 menemukan bahwa hasil tingkat belanja modal terhadap investasi pemerintah hanya berkisar pada 30 %. "Artinya belanja modal yang relatif sangat kecil ini tidak semuanya menjadi investasi pemerintah atau tidak semua menjadi belanja infrastruktur," jelas Enny.

Menurut Enny, ketimbang pemerintah menambah postur anggaran belanja modal, lebih baik untuk meningkatkan kualitas investasi dari anggaran tersebut. "Lebih baik lagi seperti ini, belanja modal ditambah dan keefektivitasannya juga dinaikan sehingga hasilnya terhadap pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan jauh lebih baik," jelas dia.

Direktur lembaga analisis ekonomi tersebut juga menyatakan penyebab tingkat efektivitas belanja modal yang rendah diakibatkan oleh pola penyerapan belanja yang terkonsentrasi pada triwulan III dan IV sehingga program yang dijalankan hanya memenuhi proyek tahunan semata.

Jika masih seperti itu, menurut Enny, maka proses investasi pemerintah dalam infrastruktur hanya proyek tambal sulam tanpa ada penambahan investasi yang signifikan. "Contohnya banyak, seperti perbaikan jalan Pantai Utara (Pantura) Pulau Jawa dan perbaikan jalan lintas Sumatera," jelas dia. **bari/cahyo

BERITA TERKAIT

Presiden: Kepastian Hukum Kunci Pembangunan

Presiden: Kepastian Hukum Kunci Pembangunan NERACA Bogor - Presiden Joko Widodo mengatakan kepastian hukum merupakan kunci pembangunan demokrasi dan ekonomi…

Toyota dan Hyundai Juga Rekomendasikan BBM Berkualitas

Toyota dan Hyundai Juga Rekomendasikan BBM Berkualitas  NERACA Jakarta - PT Toyota Astra Motor (TAM) dan PT Hyundai Mobil Indonesia…

DPR: Proses Hukum Kecelakaan Proyek Infrastruktur

DPR: Proses Hukum Kecelakaan Proyek Infrastruktur NERACA Jakarta - Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta aparat Kepolisian memproses secara hukum kelalaian…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pengendalian Harga Mencegah PLN Bangkrut Akibat Harga Batubara

      NERACA   Jakarta - Sesuai prinsip berbagi keadilan Kabinet Kerja Joko Widodo, maka pengendalian harga batubara melalui…

Kemampuan Moneter Calon Gubernur BI Harus Teruji

      NERACA   Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati,…

Mendes Sebut Penyerapan Dana Desa Terus Meningkat

    NERACA   Semarang - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo menyebutkan penyerapan dana…