Realistis Target Pertumbuhan Ekonomi 7%

NERACA

Jakarta--Rencana pemerintah memasang target pertumbuhan ekonomi pemerintah sebesar 7% realistis apabila pemerintah mengerjakan "pekerjaan rumahnya" dengan baik. "Menurut saya realistis kalau 'pekerjaan rumah' pemerintah seperti mengurangi beban subsidi, membuat subsidi tepat sasaran dan mengatasi harga minyak yang masih rentan itu bisa diatasi dengan baik," kata Pengamat Ekonomi EC-Think Telisa Aulia Falianty di Jakarta

Optimisme pemerintah juga didukung oleh komponen investasi dalam Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, baik dari penanaman modal asing maupun investasi dalam negeri.

Selain itu, revisi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa mampu memperbaiki penyerapan belanja pemerintah pada 2013 mendatang. "Kalau dari konsumsi masih stabil, ekspor juga diperkirakan membaik, karena Badan Usaha Milik Negara dan Daerah (BUMN/BUMD) diharuskan menggunakan bahan baku lokal. Kalau asumsinya jalan semua saya rasa pertumbuhan 7 % bisa dicapai," tambahnya

Menurut Telisa, target pertumbuhan yang direncanakan lebih tinggi dari APBN Perubahan 2012 tersebut juga dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global yang kian membaik. "Kemungkinan mencapai 7% itu bisa terjadi karena banyak lembaga internasional yang memprediksi perekonomian dunia akan 'rebound' (meningkat kembali) pada 2013," tambahnya

Telisa berharap agar dengan kondisi demikian, pemerintah konsisten menjalankan perencaan yang sudah disusun, sehingga tujuan APBN 2013 untuk menyejahterakan rakyat dapat tercapai dengan maksimal.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Armida S Alisjahbana menyatakan pemerintah terus mendorong investasi sebagai penyumbang pertumbuhan ekonomi yang dalam RAPBN 2013 ditargetkan mencapai 6,8%- 7,2%. "Perbaikan iklim investasi menjadi prioritas nasional ke tujuh dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2013," ujarnya

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terus bekerjasama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.

Menurut Armida, kerjasama Bappenas dan BKPM bertujuan untuk menjaga momentum investasi saat ini yang mengalami pertumbuhan 12,3 persen dalam Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)/investasi. "Kemarin kan PMTB kita 12 persen, bagaimana kita menjaga momentum itu," ucapnya

BKPM berfungsi sebagai badan pelaksana, sementara Bappenas berfungsi untuk mengawal kebijakan dan target-target yang ditentukan. "Bappenas yang mengawal kebijakan, BKPM 'frontline' nya," tegasnya

Menurut Guru Besar FE Unpad ini,  industri manufaktur dan industri pengolahan menjadi target investasi di Indonesia. Dia menargetkan industri-industri pengolahan agar banyak didirikan di luar Pulau Jawa. "Industri pengolahan itu supaya ada di luar Jawa," katanya.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan pemerintah akan menetapkan asumsi pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2013 dalam kisaran 6,8%-7,2%. "Kita harus mencari dan menetapkan di tingkat pertumbuhan ekonomi berapa Indonesia yang akan capai di 2013," kata Agus.

Menkeu mengatakan pemerintah akan fokus mencapai angka pertumbuhan tersebut di tengah kondisi perekonomian global yang masih diliputi ketidakpastian.

Menurut dia, pemerintah menetapkan pertumbuhan pada kisaran 6,8%-7,2% setelah melakukan pembahasan dengan DPR dengan memperhatikan kondisi perekonomian dunia yang waktu itu menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan. **bari/cahyo

BERITA TERKAIT

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global NERACA Jakarta - Lahirnya undang-undang tentang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ)…

Pemerintah akan Bentuk Tim Proyek Kereta Cepat Jakarta " Surabaya

  NERACA Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan segera membentuk tim untuk proyek kereta…

Surplus Neraca Perdagangan Terus Berlanjut

  NERACA Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Maret 2024, Indonesia kembali surplus sebesar 4,47 miliar dolar AS,…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global NERACA Jakarta - Lahirnya undang-undang tentang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ)…

Pemerintah akan Bentuk Tim Proyek Kereta Cepat Jakarta " Surabaya

  NERACA Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan segera membentuk tim untuk proyek kereta…

Surplus Neraca Perdagangan Terus Berlanjut

  NERACA Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Maret 2024, Indonesia kembali surplus sebesar 4,47 miliar dolar AS,…