NERACA

Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus menggenjot perikanan budidaya. Data Direktorat Perikanan Budidaya KKP menyebutkan, potensi perikanan budidaya yang dimiliki Indonesia masih yang terbesar di Asia Tenggara. Luas potensi lahan mencapai lebih dari 15 juta hektare. Kendati KKP mengakui pemanfaatannya masih belum optimal, produksi perikanan budidaya dari tahun ke tahun terus meningkat.

“Produksi perikanan budidaya menunjukkan kenaikan signifikan, dari 4,78 ton pada 2009 menjadi 7,93 ton pada 2011. Berarti mengalami kenaikan cukup signifikan sebesar 29,81%. Peningkatan produksi perikanan budidaya ini akan terus digenjot untuk mencapai target industrialisasi perikanan budidaya,” ungkap Dirjen Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto kepada wartawan di Jakarta, pada sebuah kesempatan.

Menurut dia, upaya peningkatan produksi tersebut harus didukung oleh infrastruktur yang memadai. “Salah satu terobosan yang baru dilakukan oleh Ditjen Perikanan Budidaya adalah dengan ditandatanginya perjanjian kerjasama antara Ditjen Perikanan Budidaya dengan Dirjen Sumber Daya Air. Dengan perjanjian ini, diharapkan pengembangan dan rehabilitasi saluran tambak akan segera dapat dilaksanakan,” tegas Slamet.

Infrastruktur Tambak

Sebelumnya Sekretaris Jenderal Kelautan dan Perikanan Gellwynn Jusuf mengungkapkan, KKP terus mengoptimalkan infrastruktur tambak dengan mensinergikan sumber daya kelautan dan perikanan serta mendorong peningkatan akses usaha sektor ini melalui layanan perbankan. Sebab itu, KKP memperjuangkan status kepemilikan lahan tambak dengan memberikan sertifikasi hak atas tanah bagi para petambak. Ketersediaan sertifikasi hak atas tanah tersebut dapat dijadikan sebagai agunan dalam mengakses pembiayaan dan pengembangan usahanya.

Gellwynn  memaparkan, sinergitas antar sektor ini ditujukan untuk memberikan keyakinan terhadap perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya untuk mendukung kegiatan usaha pembudidaya ikan secara holistik, sehingga turut serta dalam mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Pasalnya, keberhasilan peningkatan produksi dan produktivitas tersebut tidak terlepas dari tersedianya pembiayaan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan, baik bersumber dari pemerintah, lembaga perbankan maupun stakeholders seperti sektor swasta.

“Melalui penandatangan kerja sama ini diharapkan persoalan infrastruktur pertambakan dan persoalan status kepemilikan lahan tambak yang akan dijadikan sebagai jaminan dalam mengakses pembiayaan, tidak lagi menjadi kendala,” sambung Gellwynn Jusuf  saat menghadiri dan memberikan sambutan penandatangan kerjasama antara KKP dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) seperti tertuang dalam keterangan tertulisnya belum lama ini.

Seperti diberitakan sebelumnya Kemen Pekerjaan Umum telah menganggarkan sekitar Rp 99 miliar untuk mendukung revitalisasi tambak Pantura. Anggaran tersebut digunakan untuk merehabilitasi saluran primer dan sekunder tambak di lokasi-lokasi yang sudah disepakati KKP dan Kemen PU. Bahkan sejak 2010 silam, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP dengan Diten Sumber Daya Air Kemen PU telah menandatangani Nota Kesepahaman terkait pengembangan kawasan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan yang mengadopsi konsep minapolitan.  Sementara perjanjian kerja sama kali ini terkait program pengelolaan dan rehabilitasi infrastruktur jaringan irigasi.

Pada 2012 ini, KKP telah menetapkan empat komoditas industrialisasi berbasis perikanan budidaya, yaitu udang, bandeng, patin dan rumput laut. Sementara khusus untuk industrialisasi udang dan bandeng, kegiatan revitalisasi tambak akan dilakukan melalui perbaikan infrastruktur berupa saluran primer, sekunder dan tersier di kawasan tambak. Revitalisasi tahap pertama dilakukan di Pantura Jawa yang mencakup Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.  Secara bertahap, KKP telah menargetkan dapat merevitalisasi areal tambak di Provinsi Banten dan Jawa Barat seluas 20 ribu ha. Sedangkan dalam pelaksanaannya, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU turut melakukan rehabilitasi saluran primer dan sekunder. Sedangkan untuk rehabilitasi saluran tersier akan dilanjutkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.

Menurut Gellwynn, dengan kegiatan rehabilitasi tambak di Pantura Jawa, maka pencapaian target luas areal tambak lebih kurang 135 ribu Ha dapat terealiasi tahun 2014. Hal ini tentunya berdampak pada pencapaian produksi dari target industrialisasi udang, yakni sebesar 214 ribu ton. “Peningkatan produksi ini akan memberikan tambahan devisa negara dari ekspor sekitar Rp. 34 Triliun. Selain itu tentunya dapat berdampak pula pada penyerapan tenaga kerja lebih dari 275 ribu orang di wilayah Pantura Jawa,” jelasnya.