NERACA

Jakarta - Industri Kecil dan Menengah (IKM) telah terbukti merupakan kelompok industri yang paling bertahan dalam menghadapi krisis perekonomian. Namun sejumlah hambatan masih menyelimuti industri ini seperti bahan baku, teknologi, sumber daya manusia, pemasaran dan permodalan.

Sampai sekarang, masalah yang sering jadi kendala adalah bahan baku yang masih harus impor serta pasokan yang tersendat, sehingga perlu segera dicarikan solusinya. Selama ini, banyak IKM yang tidak memiliki sumber bahan baku tetap, baik dari sisi pasokan, jumlah maupun harga. "IKM itu sangat rentan terhadap ke tersedian bahan baku. Membuat mereka tidak bisa meramal masa depannya," kata Dirjen IKM Kementerian Perindustrian Euis Saedah, pada sebuah kesempatan.

Kain-kain yang biasa digunakan untuk industri seperti kain katun dan sutera merupakan dua komoditas yang masih harus diimpor sampai saat ini. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mendirikan sebuah badan penyanggan kestabilan harga bahan baku melalui BUMN.

Namun, sampai saat ini diakui Euis belum efektif untuk mengatasi masalah kenaikan harga dan pasokan kain impor. Sekalipun Indonesia memiliki kekayaan budaya dan juga teknik pembuatan kain yang baik. Sebut saja batik tulis sampai kain tenun handmade, sayangnya hal ini menjadi salah satu kekurangan jika diproduksi massal. "Masyarakat masih banyak yang menggunakan alat tenun ATBM sehingga produksinya masih sangat terbatas dan proses produksinya lama," jelasnya.

Pemerintah sebenarnya sejak beberapa tahun lalu sudah memberikan subsidi untuk masalah ini. Subsidi tersebut berbentuk pembelian mesin sebesar 25% untuk mesin impor dan 30 % untuk mesin lokal. Dan di tahun lalu, mesin sulam bordir buatan China, adalah mesin yang paling laris di pasaran. IKM mendapatkan subsidi 25% untuk membeli mesin sulam seharga Rp. 200-300 juta per mesin.

Selain itu, masalah sumber daya manusia ini bukan berarti tidak banyak orang yang berpotensi dan kreatif. Namun, tantangan yang harus dihadapi adalah, masih banyak orang yang sekedar hobi atau ikut-ikutan. Menyikapi hal ini, Euis mencoba untuk mengadakan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk memajukan IKM.

"Untuk mengatasi masalah keterbatasan SDM, Pemerintah akan melakukan kegiatan pelatihan, bimbingan teknis maupun non-teknis, termasuk promosi bagi pelaku IKM kerajinan. Kita berharap pembinaan IKM dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian rakyat," paparnya.

Euis mengatakan sampai saat ini pendidikan mayoritas di bawah SLTA dan tidak berkarakter wirausaha seperti kreatif, inovatif dan disiplin.Oleh karena itu kemenperin akan terus membina IKM yang ada diseluruh indonesia.

Masalah Pemasaran

Sampai saat ini masih banyak IKM yang terhambat pemasaran produknya. Sekalipun produk yang mereka hasilkan bagus, namun tak ada gunanya jika pemasaran tak memadai. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk membantu IKM adalah dengan membantu memasarkan berbagai produknya dengan mengikutsertakan mereka dalam pameran.

"Kebanyakan pelaku IKM tidak mengetahui pemasaran produknya. Selain itu, pelaku usaha IKM sering menjual produknya ke ritel modern, padahal mereka harus berpikir untuk menjual secara langsung ke konsumen," katanya.

Euis menambahkan, jika pemasaran dilakukan di pasar ritel, produk yang diproduksi akan sedikit. Namun, bila penjualan langsung ke konsumen, bisa menambah omzet penjualan. "Setiap tahunnya, pemerintah memberi subsidi Rp. 1-2 M untuk membeli booth bagi IKM. Bahkan jika dinilai potensial dagang, maka pemerintah juga akan memberikan subsidi untuk ikut pameran di luar negeri," tukasnya.

Salah satu masalah klasik yang dialami IKM di Indonesia adalah kurangnya modal yang dimiliki. IKM ini cenderung bingung untuk menjamin permodalan mereka karena bunga yang terlalu tinggi dari bank. "Bunga bank Indonesia memang yang paling tinggi se-Asia," kata Euis.

"Kami melihat, bank-bank sangat kaku dan hati-hati dalam memberikan kredit kepada IKM karena tidak percaya dan khawatir mereka mengemplang. Seharusnya bagi usaha yang bagus pengembaliannya diberikan reward berupa keringanan suku bunga," tuturnya.

Euis menambahkan jumlah wirausaha di suatu negara idealnya minimal 2% dari total jumlah penduduk. Namun, Indonesia saat ini baru memiliki sekitar 400.000 wirausahawan atau 0,18% dari 230 juta penduduk.