Impor Produk Elektronika Meningkat Tajam

NERACA

Jakarta –Impor produk elektronika dan telematika meningkat tajam dalam lima tahun terakhir. Kalau dihitung rata-rata mencapai 59,31% per tahun. Mayoritas produk impor elektronika dan telematika, paling besar berasal dari China. Namun yang menjadi perhatian adalah produk elektronika dan telematika yang tidak memenuhi standar sehingga sangat merugikan konsumen dan produsen dalam negeri.

Hasil survei Kementrian Perindustrian menyimpulkan pemberlakuan ASEAN-China Free Agreement (ACFTA) telah menciutkan pasar produksi produk-produk dalam negeri. Produk elektronik asal China yang terlaris adalah jenis laptop dan telepon seluler (ponsel). Total nilai impornya Rp 52 triliun di tahun 2011. Laptop dan ponsel mendominasi produk impor tersebut.

Impor laptop memberikan kontribusi terbesar yakni sekitar US$ 1 miliar atau Rp 9 triliun atau naik 15,04 %. Akibatnya impor produk China langsung membanjiri pasar lokal lantaran belum adanya tameng pelindung non tarif dan juga industri dalam negeri mengalami penurunan penjualan, merosotnya keuntungan hingga pengurangan tenaga kerja.

Menurut Ketua Electronic Marketer Club (EMC) Ag Rudyanto, mengakui keunggulan produk elektronik China ini dan berani menjual dengan harga miring, ”Pemerintah di sana (China) memberi insentif dan ditunjang infrastruktur yang memadai. Proses pengalihan teknologi pun bisa dilakukan dengan cepat,” ungkapnya baru-baru ini.

Secara terpisah, Menteri Perindustrian MS Hidayat mengungkapkan pemberlakuan regulasi teknis (SNI Wajib dan Peraturan Teknis) untuk 31 jenis produk elektronik dan telematika. Lebih jauh lagi Hidayat memaparkan, untuk melindungi produk dalam negeri dari serbuan produk impor, pemerintah akan menarik dan memusnahkan produk-produk impor yang tidak memenuhi aturan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Menurut mantan ketua kadin ini, produk impor yang tidak sesuai SNI harus dimusnahkan"Agar pelaksanaannya berjalan dengan lancar, Kemenperin menggandeng, Badan Standardisasi Nasional, dan Kementerian Perdagangan segera menarik produk impor yang tidak memenuhi aturan pemerintah," kata Hidayat.

Lindungi Produk Lokal

Hidayat menuturkan, penolakan produk impor tanpa SNI dan tidak mencantumkan petunjuk berbahasa Indonesia merupakan upaya melindungi produk lokal dari serbuan produk asing. "Saat ini, negara-negara Asia seperti China dan India mulai terkena dampak krisis ekonomi global di Amerika Serikat dan Eropa dan Indonesia menjadi negara pengalihan tujuan ekspor. Hal tersebut perlu dilakukan karena barang ekspor Indonesia juga diperlakukan seperti itu di negara lain," paparnya.

Sedangkan barang-barang impor yang ditolak kemudian akan dicabut dari peredaran dan dirusak agar tidak beredar secara ilegal. "Barang impor yang tidak sesuai SNI akan dimusnahkan dan ini merupakan bagian dari program pemerintah untuk melindungi konsumen dan membuat daya saing produk dalam negeri semakin meningkat," tukasnya.

Terakhir, ujar Hidayat, impor produk elektronika dan telematika hanya diperbolehkan melalui 5 (lima) pelabuhan tertentu (Belawan Medan, Tanjung Priok Jakarta, Tanjung Perak Surabaya, Tanjung Emas Semarang, dan Soekarno-Hatta Makassar).

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto menambahkan implikasi standar mutu, bukan terbatas pada masalah daya saing. Oleh karena itu pihaknya berharap semua pihak menumbuhkan rasa tanggung jawab kemanusiaan dengan memenuhi standarisasi mutu produk bagi barang-barang yang diproduksi di dalam negeri maupun yang diimpor.

“Upaya penerapan SNI sudah banyak dilakukan tetapi hasilnya belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Badan Standarisasi Nasional bahkan telah melakukan kampanye dalam bentuk Gerakan Nasional Penerapan SNI atau Genap SNI. Dengan gerakan sosialisasi semacam ini diharapkan akan tercipta kesadaran di kalangan industri dan masyarakat,” katanya.

Suryo menjelaskan, dalam meningkatkan standarisasi tentu juga didukung dengan penambahan anggaran karena salah satu kendala adalah kurangnya sarana dan prasana untuk melakukan pengujian produk. Mengingat bagaimana pentingnya masalah standarisasi mutu produk dalam meningkatkan daya saing serta menjamin kesehataan dan keselamatan masyarakat, maka kurangnya infrastruktur pengujian ini sangat memperihatinkan. Oleh karena itu, pihaknya tidak setuju dengan pemotongan anggaran di Kementerian untuk sarana penunjang.

BERITA TERKAIT

Australia Pemasok Barang Impor Terbesar ke Banten

Australia Pemasok Barang Impor Terbesar ke Banten NERACA Serang - Negara Australia merupakan pemasok barang impor nonmigas terbesar ke Provinsi…

Permintaan Kredit di 13 Sektor Meningkat

  NERACA   Jakarta - Bank Indonesia melalui surveinya mencatat permintaan kredit pada 13 sektor ekonomi meningkat sepanjang triwulan III…

Deltamas Bukukan Penjualan Rp 811 Miliar - Permintaan Lahan Meningkat

NERACA Jakarta – Perusahaan pengembang kawasan industri, PT Puradelta Lestari Tbk (DMAS) mencatatkan penambahan marketing sales sepanjang sembilan bulan pertama…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Perdagangan Internasional - Kinerja Ekspor Non Migas Terkoreksi 6,09 Persen di September

NERACA Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya penurunan kinerja ekspor Indonesia pada September 2017 sebesar 4,51 persen dari…

Kemudahan Impor Tujuan Ekspor - Kemenperin Beri Masukan Kebijakan KITE Bagi IKM

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM) mengusulkan beberapa langkah strategis untuk mendukung pelaksanaan…

Tingkatkan Daya Saing - Standar Keamanan Produk Perluas Ekspor Mamin

NERACA Jakarta – Pengembangan inovasi dan penerapan standar keamanan produk mampu memacu daya saing industri makanan dan minuman (mamin) nasional…