Pengembangan Progam Transmigrasi Butuh Rp3 Triliun

NERACA

Jakarta—Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengatakan dibutuhkan dana sedikitnya Rp3 triliun bagi pengembangan program transmigrasi dimana anggaran program saat ini adalah sekitar Rp1,5 triliun. "Agar pelaksanaan program transmigrasi berjalan dengan baik, tidak hanya dibutuhkan anggaran sampai Rp3 triliun, melainkan juga koordinasi lintas sektoral dan kementerian," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar di Jakarta, Rabu,15/8

Muhaimin mengatakan problem terberat dalam pengembangan program transmigrasi adalah ego sektoral sehingga ia meminta agar Bappenas memasukkan program transmigrasi sebagai program lintas sektoral dan kementerian. "Kita usulkan kepada Bappenas agar transmigrasi masuk bukan hanya program Kemnakertrans tetapi menjadi program di sektor PU, program wajib perhubungan dan beberapa sektor lain yang terkait. Tanpa itu kita tidak akan kuat tanggung sendiri," tambahnya

Sementara itu dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN) 2012-2014, pembangunan transmigrasi diprioritaskan pada upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam. "Pembangunan transmigrasi tidak hanya terbatas pada aspek wilayah dan tata ruang secara fisik, melainkan juga pada aspek SDM yang mampu memberikan kontribusi nyata dan terukur dalam pembangunan," tuturnya.

Data Kemnakertrans menunjukkan, dalam konteks pengembangan wilayah dan kemajuan daerah, data keberhasilan transmigrasi cukup meyakinkan yakni sampai dengan 2012 tercatat ada 103 permukiman transmigrasi yang berkembang menjadi kabupaten/kota dan 382 permukiman transmigrasi menjadi ibukota kecamatan.

Bahkan ada sebanyak 1.183 permukiman transmigrasi yang menjadi desa definitif dan satu ibukota provinsi yang berasal dari lokasi transmigrasi, yakni UPT Mamuju menjadi ibukota Provinsi Sulawesi Barat.

Sementara itu, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar memberikan penghargaan bagi Transmigran Teladan dan Petugas Pembina Permukiman Transmigrasi Teladan Tingkat Nasional tahun 2012. "Penghargaan ini merupakan upaya pemerintah memberikan motivasi, perhatian dan penghargaan kepada para transmigran dan petugas Pembina UPT. Kegiatan ini dilakukan dalam kaitannya dengan rangkaian peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia," tandasnya

Diakui Muhaimin, banyak juga anak-anak transmigran berhasil menjadi tokoh di bidang pendidikan, politik, pejabat pemerintah dan pengusaha sukses. "Fakta ini menunjukkan, apabila benar-benar berjuang dengan ulet maka keberhasilan pasti menunggu para transmigran," tukasnya

Namun, Menakertrans juga tak menyangkal selain kisah sukses, ada juga cerita ketidakberhasilan yang sering diberitakan di media dan tidak semua program berjalan mulus sesuai harapan. **bari

BERITA TERKAIT

Pemerintah Pastikan Defisit APBN Dikelola dengan Baik

  NERACA Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terkelola dengan baik. “(Defisit)…

Kemenkeu : Fiskal dan Moneter Terus Bersinergi untuk Jaga Rupiah

  NERACA Jakarta – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan kebijakan fiskal dan moneter terus disinergikan…

Kereta akan Menghubungkan Kawasan Inti IKN dengan Bandara Sepinggan

    NERACA Jakarta – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan kereta Bandara menghubungkan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Pemerintah Pastikan Defisit APBN Dikelola dengan Baik

  NERACA Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terkelola dengan baik. “(Defisit)…

Kemenkeu : Fiskal dan Moneter Terus Bersinergi untuk Jaga Rupiah

  NERACA Jakarta – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan kebijakan fiskal dan moneter terus disinergikan…

Kereta akan Menghubungkan Kawasan Inti IKN dengan Bandara Sepinggan

    NERACA Jakarta – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan kereta Bandara menghubungkan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP…