Harga BBM dan Listrik Direncanakan Naik 2013

NERACA

Jakarta---Pemerintah merencanakan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi dan juga tarif listrik pada 2013. Kenaikan kedua komoditas tersebut diperlukan untuk mengurangi subsidi yang terlalu besar. "Kami tetap rencanakan kenaikan harga BBM dan listrik tahun depan," kata Wakil Menteri ESDM, Rudi Rubiandini di Jakarta, Rabu,15/8

Menurut Rudi, harga BBM bersubsidi akan dinaikkan Rp1.500 per liter seperti rencana 2012. Sedang, tarif listrik direncanakan naik 10 persen secara bertahap. Pengurangan subsidi akibat kenaikan harga itu bisa digunakan untuk membangun infrastruktur. Pemerintah akan membicarakan kenaikan harga kedua komoditas tersebut dengan DPR.

Rudi menambahkan, kenaikan harga BBM sudah tidak terelakkan lagi, setelah hingga Desember 2012 terganjal aturan 15 %. Pada awalnya, kenaikan harga BBM akan dilakukan terlebih dahulu pada 2013, baru kemudian listrik tahun berikutnya. "Sekarang BBM harus jalan, listrik juga harus jalan. Kenaikannya kemungkinan berbeda sebulan," ujarnya

Di sisi lain, menurut Rudi, pemerintah tetap akan melanjutkan program penghematan pemakaian BBM dan listrik. Program penghematan BBM diperkirakan menghemat pemakaian premium bersubsidi hingga dua juta kiloliter. "Tanpa penghematan, konsumsi bisa 46 juta kiloliter. Namun, dengan menghemat dua juta kiloliter, maka konsumsi dapat ditekan menjadi 44 juta kiloliter," paparnya.

Anggota Komisi VII DPR, Dito Ganinduto mengatakan, kenaikan harga BBM dan listrik sudah tidak terhindari lagi menyusul beban subsidi APBN yang besar. "Kenaikan harga BBM harus dilakukan di 2013, karena subsidi terlalu tinggi, sehingga tidak bisa dimanfaatkan untuk infrastruktur energi yang lebih bermanfaat dan akan dirasakan langsung oleh masyarakat," katanya.

Di samping itu, lanjutnya, disparitas harga yang terlalu jauh mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Untuk listrik, menurut Dito, pemerintah memang harus mulai mengkaji kemungkinan restrukturisasi sekaligus perubahan struktur tarif listrik.

Ditempat terpisah, pengamat energi Kurtubi mengatakan setifikat cadangan alam yang sudah terbukti ('proven reserve') harus dimiliki oleh negara meskipun pengelolaannya sudah diserahkan kepada swasta, kata pengamat energi Kurtubi. "Sertifikat tersebut justru sekarang dimiliki oleh pengelola swasta yang biasanya adalah perusahaan asing, padahal dengan sertifikat 'proven reserve', Indonesia sudah bisa mendapatkan pemasukan meskipun cadangan alamnya tidak dieksploitasi," ujarnya

Menurut Kurtubi, sertifikat cadangan alam oleh perusahaan-perusahaan tambang sudah diperlakukan oleh aset yang dijadikan sebagai agunan pinjaman modal ke bank.

Bahkan salah satu perusahaan tambang batu bara yang mempunyi kontrak kelola di Kalimantan sudah bisa mendapat modal untuk investasi di negara lain dengan sertifikat tersebut meskipun cadangan alam di Kalimantan belum dieksploitasi. "Untuk 'proven reserve'nya saja, kita sudah bisa mendapat lima miliar dolar AS, bayangkan jika uang ini digunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan," ungkapnya

Kurtubi bahkan berani menjamin kesejahteraan masyarakat Indonesia akan melampaui Malaysia dan ekonomi Indonesia melebihi China dalam waktu kurang dari 10 tahun jika langkah ini diambil.

Di sisi lain, Kurtubi juga mengkritik model kontrak kerja sama pengelolaan cadangan alam di Indonesia yang menempatkan pemerintah dalam posisi yang sederajat dengan pelaku bisnis. "Seharusnya posisi pemerintah lebih tinggi dari posisi pelaku bisnis sehingga tidak ada praktik kerjasama 'government to business' melainkan 'business to business',"jelasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Jaga Kerukunan dan Toleransi Pasca Kekerasan Terhadap Pemuka Agama

  Oleh : Sulaiman Rahmat, Mahasiswa Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru Pada akhir Januari 2018 kemarin, masyarakat dihebohkan dengan kabar ulama…

KNPI Harus Menjadi Inspirator Implementasi Pancasila dan UUD '45 - Bupati Sukabumi

KNPI Harus Menjadi Inspirator Implementasi Pancasila dan UUD '45 Bupati Sukabumi NERACA Sukabumi - Bupati Sukabumi Marwan Hamami meminta Komite…

Mahasiswa Kritisi Rencana Kenaikan Tarif Listrik

    NERACA   Jakarta - Listrik salah satu energi yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Hampir seluruh wilayah…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

PII Jamin Proyek SPAM Di Bandar Lampung - Butuh Rp250 triliun untuk Sarana Air Minum

      NERACA   Lampung – PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) / PT PII melaksanakan penandatanganan penjaminan proyek yang…

PHE Serahkan Pengelolaan Sukowati ke Pertamina EP

    NERACA   Jakarta – PT Pertamina Hulu Energi (PHE), anak usaha PT Pertamina (Persero) di sektor hulu minyak…

Skema KPBU Perlu Dukungan Kepala Daerah

      NERACA   Lampung - Pemerintah tengah fokus dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Namun yang jadi…