APBN Mendesak Direvisi

 Asumsi Minyak dan Rupiah Diusulkan Diubah Bersamaan 

 Jakarta--Pemerintah tampaknya mulai menyadari beratnya beban APBN 2011. Karena itu takkan memaksakan patokan harga minyak Indonesia (ICP/Indonesia Crude Price) pada level US$80/barel. Oleh karena itu kemungkinan akan diubah sekitar level US$90-US$95/ barel dalam APBN-P 2011. "Saya kira range itu kalau pun sekarang sudah US$ 113 per barel ya kira-kira US$ 90-95 per barel,” kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa kepada wartawan di Jakarta,12/4.

 Namun demikian, kata Hatta, pemerintah masih melakukan kajian mendalam terkait reevisi patokan minyak. Karena pada sisi lain penerimaan negara juga bertambah. Meski sebenarnya tak bisa digunakan. "Saya kira range itu kalau pun sekarang sudah US$ 113 per barel ya kira-kira US$ 90-95 per barel, tapi sebenarnya receivable kita meningkat karena ditopang oleh gas, tapi jangan lupa pendapatan yang meningkat tidak bisa digunakan untuk sektor produktif seperti infrastruktur karena kita pakai untuk subsidi," tambahnya.

 Lebih jauh kata Mantan Mensesneg ini, selain berencana merevisi asumsi lifting minyak, juga akan mengubah nilai tukar. Namun menyangkut masalah  inflasi, Ketua umum PAN ini, tidak ingin berspekulasi mengingat adanya trend kenaikan harga minyak dan pangan dunia. "Kalau inflasi jangan berspekulasi dengan inflasi karena ada ekspektasi inflasi yang berbahaya jadi tugas Menko bukan meramal inflasi, tapi mengendalikan inflasi," jelasnya.

 Sedangkan untuk target pertumbuhan, meskipun banyak pihak yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 6,7%, tetapi Hatta menyatakan pemerintah akan menahan pada target awal yaitu sebesar 6,4%. "Kita biarkan 6,4% kita pruden tidak terlalu konservatif tapi tidak terlalu over optimistik seperti kita menetapkan 5,8% ternyata 6,1%. Karena walaupun kita 6,4% tapi banyak yang memprediksi lebih dari itu," tandasnya.

 Ditempat terpisah, Deputi Gubernur BI Hartadi J Sarwono dalam konferensi pers di Gedung BI, mengatakan BI akan memberikan usulan kepada pemerintah mengenai nilai tukar di APBN. BI menilai nilai tukar sekarang yang ada di Rp9.250 per USD masih terlalu tinggi dibandingkan perkembangan saat ini. "Kalau tidak salah, di APBN Rp9.250 untuk satu tahun, jadi masih terlalu tinggi dibanding perkembangan saat ini.

 Alasannya, kata Hartadi, BI siap memberikan usulan kepada pemerintah. Namun hingga saat ini belum ada sinyal dari DPR. “Perkiraan kita ke depan setahun ini, masih ada penguatan nilai tukar karena capital inflow yang masuk. Kita akan berikan usulan kepada pemerintah untuk nilai tukar yang tepat, untuk revisi itu," ujarnya.

 Hartadi menjelaskan jika capital inflow sekarang ini masih bisa digunalan untuk membiayai kegiatan ekonomi jangka menengah dan panjang. "Kalau menerima inflow untuk ekonomi, itu hal yang paling optimal yang bisa dilakukan indonesia. Tapi itu susah dalam waktu yang cepat dan jumlah yang besar. Capital inflow yang masuk masih dalam batasan-batasan di manage dengan baik," ungkapnya.

 Dia menjelaskan mengenai masalah OMPH yang menjadi 6 bulan sekali lantaran dia menilai SBI bukan instrumen untuk investasi tapi merupakan instrumen moneter. "Sehingga didorong masuk ke tempat lain," tambahnya.

 Dan dia juga mengatakan capital inflow diperkirakan akan terus masuk seiring dengan terus menguatnya nilai tukar rupiah. "Dengan capital inflow yang diperkirakan akan terus masuk karena nilai tukar akan terus menguat hingga akhir-akhir ini. Itu mendasari pemerintah melakukan revisi, atau berniat, belum tahu benar atau tidak dengan DPR yang berhak melakukan revisi itu. Itu dengan melihat dengan perkembangan nilai tukar, masih disekitar Rp8.700 rata-rata sampai hari ini," pungkasnya. **cahyo