Dana transfer lampaui Rp 500 triliun - Pada 2013

NERACA

Jakarta---Presiden Susilo Bambang Yuhoyono menjelaskan dana transfer dari pusat ke daerah telah melampaui Rp 500 triliun dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2013. “Sejalan dengan apa yang selalu diusulkan DPD (Dewan Perwakilan Daerah), kita terus mengalirkan dana transfer dari pusat ke daerah yang jumlahnya makin besar. Insya Allah untuk pertama kalinya melampaui Rp 500 triliun tahun 2013,” katanya yang pada 16 Agustus akan membacakan nota keuangan RAPBN 2013.

Lebih jauh Kepala Negara meminta agar dana transfer tersebut dijaga penggunaannya. “Marilah kita kawal dan kita sukseskan, agar mencapai sasarannya, dan tidak terjadi penyimpangan apa pun. Tugas kita bersama-sama,” tambahnya saat bersilaturahim sekaligus berbuka puasa dengan pimpinan dan anggota DPD.

Menurut Presiden, RAPBN atau APBN merupakan daftar sistematis dan terinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama setahun anggaran. “Daerah-daerah menyoroti jumlah dana transfer. Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), misalnya, menyoalnya karena pusat mendesentralisasikan 70 % kewenangannya ke daerah tidak berbanding lurus dengan dana transfer yang hanya 26 %. Versi APKASI, idealnya 50 % APBN,” terangnya.

Belanja negara dalam APBN Perubahan 2012 ditargetkan Rp 1.548,3 triliun yang terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp 1.053,2 triliun, dana transfer Rp 478,8 triliun, dan dana optimalisasi Rp 13,6 triliun. Ketika Presiden menyampaikan RAPBN 2012 dan Nota Keuangan tanggal 16 Agustus 2011, Yudhoyono menjelaskan bahwa pemerintah bakal menggelontorkan belanja negara Rp 1.418,5 triliun tahun 2012 atau bertambah Rp 97,7 triliun (7,4%) ketimbang tahun 2011 yang Rp 1.320,8 triliun.

Di kesempatan tersebut, Yudhoyono mengakui pentingnya berbagai forum pertemuan lembaga tinggi negara, utamanya untuk memikirkan dan membangun daerah di seluruh tanah air. “Sehingga lebih banyak lagi yang bisa kita lakukan untuk seluruh rakyat kita, untuk seluruh daerah kita,” tuturnya.

Dikatakan Presiden, Banyak yang mengatakan justru dengan desentralisasi dan otonomi daerah, banyak sekali hambatan, di dalam pembangunan yang dilaksanakan di negeri ini.”“Saya harus mengatakan bahwa desentralisasi dan otonomi daerah adalah pilihan kita. Koreksi masa lalu ketika pembangunan sentralistik,” imbuhnya.

Namun demikian, lanjut Presiden, proses reformasi masih terus berjalan. Tentu saja usia reformasi dan transformasi di negeri masih muda. “Negara lain melaksanakan desentralisasi atau devolusi puluhan tahun. Oleh karena itu, jangan goyah, jangan berbalik arah, karena desentralisasi dan otonomi daerah yang benar akan lebih membawa keadilan, pemerataan. Kebaikan bagi semua. Dan manakala masih ada ekses dalam prosesnya, marilah kita koreksi bersama-sama,” pungkasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Auditor BPKP Tentang Aliran Kas APBD Kota Depok - Transfer Non Tunai Tidak Harus Lewat Bank BJB

Auditor BPKP Tentang Aliran Kas APBD Kota Depok Transfer Non Tunai Tidak Harus Lewat Bank BJB NERACA Depok - ‎Adanya…

KKP Bikin Percontohan Teknologi RAS Pada Unit Pembenihan Rakyat

NERACA Yogyakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti melakukan tinjauan langsung ke Unit Pembenihan Rakyat (UPR) di desa wisata…

Pemerintah Serap Dana Rp8,47 triliun dari Lelang SBSN

    NERACA   Jakarta - Pemerintah menyerap dana sebesar Rp8,47 triliun dari lelang enam seri Surat Berharga Syariah Negara…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Suku Bunga Acuan Diprediksi Naik Kuartal IV

      NERACA   Jakarta - Chief Economist PT Bank UOB Indonesia Enrico Tanuwidjaja memprediksi suku bunga acuan atau…

AAJI Dorong Asuransi Manfaatkan Aplikasi Digital

      NERACA   Bali - Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mendorong anggotanya untuk mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi teknologi digital…

Bank Mandiri Bidik Pertumbuhan KPR 15%

    NERACA   Jakarta - PT Bank Mandiri Persero Tbk membidik pertumbuhan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dapat mencapai 15…