Dana transfer lampaui Rp 500 triliun - Pada 2013

NERACA

Jakarta---Presiden Susilo Bambang Yuhoyono menjelaskan dana transfer dari pusat ke daerah telah melampaui Rp 500 triliun dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2013. “Sejalan dengan apa yang selalu diusulkan DPD (Dewan Perwakilan Daerah), kita terus mengalirkan dana transfer dari pusat ke daerah yang jumlahnya makin besar. Insya Allah untuk pertama kalinya melampaui Rp 500 triliun tahun 2013,” katanya yang pada 16 Agustus akan membacakan nota keuangan RAPBN 2013.

Lebih jauh Kepala Negara meminta agar dana transfer tersebut dijaga penggunaannya. “Marilah kita kawal dan kita sukseskan, agar mencapai sasarannya, dan tidak terjadi penyimpangan apa pun. Tugas kita bersama-sama,” tambahnya saat bersilaturahim sekaligus berbuka puasa dengan pimpinan dan anggota DPD.

Menurut Presiden, RAPBN atau APBN merupakan daftar sistematis dan terinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama setahun anggaran. “Daerah-daerah menyoroti jumlah dana transfer. Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), misalnya, menyoalnya karena pusat mendesentralisasikan 70 % kewenangannya ke daerah tidak berbanding lurus dengan dana transfer yang hanya 26 %. Versi APKASI, idealnya 50 % APBN,” terangnya.

Belanja negara dalam APBN Perubahan 2012 ditargetkan Rp 1.548,3 triliun yang terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp 1.053,2 triliun, dana transfer Rp 478,8 triliun, dan dana optimalisasi Rp 13,6 triliun. Ketika Presiden menyampaikan RAPBN 2012 dan Nota Keuangan tanggal 16 Agustus 2011, Yudhoyono menjelaskan bahwa pemerintah bakal menggelontorkan belanja negara Rp 1.418,5 triliun tahun 2012 atau bertambah Rp 97,7 triliun (7,4%) ketimbang tahun 2011 yang Rp 1.320,8 triliun.

Di kesempatan tersebut, Yudhoyono mengakui pentingnya berbagai forum pertemuan lembaga tinggi negara, utamanya untuk memikirkan dan membangun daerah di seluruh tanah air. “Sehingga lebih banyak lagi yang bisa kita lakukan untuk seluruh rakyat kita, untuk seluruh daerah kita,” tuturnya.

Dikatakan Presiden, Banyak yang mengatakan justru dengan desentralisasi dan otonomi daerah, banyak sekali hambatan, di dalam pembangunan yang dilaksanakan di negeri ini.”“Saya harus mengatakan bahwa desentralisasi dan otonomi daerah adalah pilihan kita. Koreksi masa lalu ketika pembangunan sentralistik,” imbuhnya.

Namun demikian, lanjut Presiden, proses reformasi masih terus berjalan. Tentu saja usia reformasi dan transformasi di negeri masih muda. “Negara lain melaksanakan desentralisasi atau devolusi puluhan tahun. Oleh karena itu, jangan goyah, jangan berbalik arah, karena desentralisasi dan otonomi daerah yang benar akan lebih membawa keadilan, pemerataan. Kebaikan bagi semua. Dan manakala masih ada ekses dalam prosesnya, marilah kita koreksi bersama-sama,” pungkasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Sinarmas MSIG Life Berikan Proteksi ke 500 Pasukan Oranye

      NERACA   Jakarta - Melanjutkan komitmen kepeduliannya kepada sesama, Sinarmas MSIG Life, menyerahkan bantuan berupa proteksi Personal…

Bukalapak Rilis Tujuh Produk Reksa Dana Baru

NERACA Jakarta - Melihat tingginya minat investor terhadap produk reksa dana yang tersedia di BukaReksa, kini Bukalapak kembali menghadirkan tujuh…

Mandiri Investasi Bakal Rilis Tiga KIK EBA - Targetkan Dana Kelola Tumbuh 20%

NERACA Jakarta – Tahun depan, PT Mandiri Manajemen Investasi (Mandiri Investasi) menargetkan pertumbuhan total dana kelolaan atau asset under management…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

The Fed Naikkan Suku Bunga 25 Bps

      NERACA   Washington - Federal Reserve AS atau bank sentral AS pada akhir pertemuan kebijakan dua harinya…

Amartha Salurkan Pembiayaan Rp200 miliar

      NERACA   Jakarta – PT Amartha Mikro Fintek (Amartha) telah menyalurkan pembiayaan dengan model financial technology (fintech)…

Mahasiswa GenBI Diharapkan jadi Garda Terdepan

      NERACA   Bogor - Bank Indonesia (BI) meminta kepada seluruh mahasiswa penerima beasiswa BI dapat mendedikasikan ilmu…