Dana transfer lampaui Rp 500 triliun - Pada 2013

NERACA

Jakarta---Presiden Susilo Bambang Yuhoyono menjelaskan dana transfer dari pusat ke daerah telah melampaui Rp 500 triliun dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2013. “Sejalan dengan apa yang selalu diusulkan DPD (Dewan Perwakilan Daerah), kita terus mengalirkan dana transfer dari pusat ke daerah yang jumlahnya makin besar. Insya Allah untuk pertama kalinya melampaui Rp 500 triliun tahun 2013,” katanya yang pada 16 Agustus akan membacakan nota keuangan RAPBN 2013.

Lebih jauh Kepala Negara meminta agar dana transfer tersebut dijaga penggunaannya. “Marilah kita kawal dan kita sukseskan, agar mencapai sasarannya, dan tidak terjadi penyimpangan apa pun. Tugas kita bersama-sama,” tambahnya saat bersilaturahim sekaligus berbuka puasa dengan pimpinan dan anggota DPD.

Menurut Presiden, RAPBN atau APBN merupakan daftar sistematis dan terinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama setahun anggaran. “Daerah-daerah menyoroti jumlah dana transfer. Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), misalnya, menyoalnya karena pusat mendesentralisasikan 70 % kewenangannya ke daerah tidak berbanding lurus dengan dana transfer yang hanya 26 %. Versi APKASI, idealnya 50 % APBN,” terangnya.

Belanja negara dalam APBN Perubahan 2012 ditargetkan Rp 1.548,3 triliun yang terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp 1.053,2 triliun, dana transfer Rp 478,8 triliun, dan dana optimalisasi Rp 13,6 triliun. Ketika Presiden menyampaikan RAPBN 2012 dan Nota Keuangan tanggal 16 Agustus 2011, Yudhoyono menjelaskan bahwa pemerintah bakal menggelontorkan belanja negara Rp 1.418,5 triliun tahun 2012 atau bertambah Rp 97,7 triliun (7,4%) ketimbang tahun 2011 yang Rp 1.320,8 triliun.

Di kesempatan tersebut, Yudhoyono mengakui pentingnya berbagai forum pertemuan lembaga tinggi negara, utamanya untuk memikirkan dan membangun daerah di seluruh tanah air. “Sehingga lebih banyak lagi yang bisa kita lakukan untuk seluruh rakyat kita, untuk seluruh daerah kita,” tuturnya.

Dikatakan Presiden, Banyak yang mengatakan justru dengan desentralisasi dan otonomi daerah, banyak sekali hambatan, di dalam pembangunan yang dilaksanakan di negeri ini.”“Saya harus mengatakan bahwa desentralisasi dan otonomi daerah adalah pilihan kita. Koreksi masa lalu ketika pembangunan sentralistik,” imbuhnya.

Namun demikian, lanjut Presiden, proses reformasi masih terus berjalan. Tentu saja usia reformasi dan transformasi di negeri masih muda. “Negara lain melaksanakan desentralisasi atau devolusi puluhan tahun. Oleh karena itu, jangan goyah, jangan berbalik arah, karena desentralisasi dan otonomi daerah yang benar akan lebih membawa keadilan, pemerataan. Kebaikan bagi semua. Dan manakala masih ada ekses dalam prosesnya, marilah kita koreksi bersama-sama,” pungkasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Merck Kantungi Dana Segar Rp 1,384 Triliun - Lepas Bisnis Consumer Health

NERACA Jakarta – Emiten farmasi, PT Merck Tbk (MERK) berencana menjual lini usaha consumer health kepada PT Procter & Gamble…

Pemegang Saham Serap Rights Issue MDKA - Bidik Dana di Pasar Rp 1,33 Triliun

NERACA Jakarta - Aksi korporasi yang dilakukan PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) berupa penerbitan saham baru (rights issue) dengan…

Trimuda Tetapkan Harga Rp 150 Persaham - Bidik Dana IPO Rp 30 Miliar

NERACA Jakarta - Perusahaan yang bergerak di bidang kargo dan logistik PT Trimuda Nuansa Citra berencana untuk menjual saham ke…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Bank SulutGo Ajukan Izin Terbitkan Kartu Debit

  NERACA   Manado - PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Utara dan Gorontalo (SulutGo) mengajukan permohonan izin kepada Bank…

Rasio Kredit Macet Di Sulteng Aman

    NERACA   Palu - Kepala kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah Miyono mengatakan rasio kredit macet atau…

Sinergi Pesantren dengan Pembiayaan Ultra Mikro

      NERACA   Jakarta - Pemerintah mendorong sinergi pondok pesantren dengan program pembiayaan Ultra Mikro yang diyakini dapat…