Ada Wacana Hapus KUT Rp5,7 Triliun

NERACA

Jakarta—Bank Indonesia mengakui sedang mencari solusi penghapusan Kredit Usaha Tani (KUT) yang tidak bisa dibayarkan petani sebesar Rp5,7 triliun. Tentu saja rumusan tersebut jangan sampai merugikan perbankan. “Masih perlu dibicarakan untuk merumuskan solusi, untuk merumuskan penyelesaian, sehingga kita tunggu saja timnya bekerja," kata Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution di Jakarta,15/8

Menurut Mantan Dirjen Pajak ini, pemerintah sedang mencari penyelesaian terbaik agar pemutihan KUT dapat dilaksanakan dan pihak perbankan tidak dirugikan dengan adanya kebijakan ini. Alasanya, masalah ini sedikit sulit untuk dicari solusinya karena wacana pemutihan KUT telah berlangsung sejak lama. Namun diharapkan segera muncul hasil nyata yang tidak hanya membahas solusi secara teknis. "Intinya ini masalah yang agak sulit karena sudah lama juga kejadiannya, bisalah ada solusinya. Kalau perlu nanti hasil tim kecilnya akan diolah dan dibawa ke DPR, untuk dibicarakan sehingga solusinya tidak solusi teknis lagi," tambahnya

Hal yang sama dikatakan Menteri Koperasi dan UKM, Syarifuddin Hasan yang gencar mewacanakan write off KUT tersebut. “Jika diputihkan itu sama dengan bailout, tapi tidak akan ada uang yang keluar," ungkapnya

Menurut Syarifuddin, berdasarkan penjelasan dari BPK, BI dan Kejaksaan Agung agak sulit menemukan penerima KUT yang sudah berjalan sejak 1998. Selain itu, banyak penyalur KUT yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, jumlahnya 5.000 terdiri dari LSM dan koperasi. "Karena itu diperlukan kebijakan politik dalam menyelesaikan masalah ini," ujarnya.

Lebih jauh kata Syarifuddin, kebijakan itu belum diputuskan karena akan membicarakan terlebih dahulu dengan DPR. Pemerintah, katanya, akan mematangkan konsep penyelesaian KUT terlebih dahulu lalu kemudian di bawa ke DPR, sehingga baru bisa diputuskan solusi masalah itu. "Kebijakan politik sudah dibawa ke DPR tahun 2004, tapi itu belum kuat sehingga pemerintah akan memformulasikan lagi dalam rakor antara Menko Perekonomian, Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian," ungkapnya

Yang jelas Syarifuddin berharap kebijakan ini akan berjalan dengan transparan ketika dibawa ke DPR sehingga tidak menimbulkan masalah baru. Syarif yakin kebijakan ini akan selesai pada tahun ini.

Dikatakan Syarifuddin, masalah KUT ini sudah ada sejak 1998 dan tidak kunjung selesai hingga sekarang. Hal ini menurutnya berakibat pada petani yang tidak bisa mengakses kredit dalam mengembangkan usahanya. Sehingga ketika pemutihan ini berhasil, diharapkan petani yang sebelumnya tidak bisa mengajukan kredit karena terkendala KUT, bisa mengajukan kredit usahanya kembali.

Syarifuddin menilai pihak bank yang telah menyalurkan KUT tidak masalah jika opsi pemutihan itu diambil, asalkan itu kebijakan pemerintah. “Ada 14 bank yang memberikan KUT kepada petani dengan nilai Rp5,7 triliun. BRI merupakan bank terbesar yang menyalurkan KUT itu dengan nilai Rp2 triliun,” imbuhnya.

Sementara itu, Menko Perekonomian Hatta Rajasa meminta agar para petani tidak lagi tersandera masalah pemutihan Kredit Usaha Tani (KUT) senilai Rp5,7 triliun yang hingga kini belum terselesaikan, karena dapat menghambat para petani dalam mendapatkan akses permodalan. "Jangan menyandera petaninya. Kita ingin selesai sehingga petani memiliki akses kepada permodalan. Petani bisa menggunakan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) murah, tapi dia tersandera persoalan itu," ujarnya

Untuk itu, Hatta mengharapkan ada solusi terkait pemutihan KUT yang hingga kini belum ada titik temu antara pemerintah dengan pihak perbankan, karena hal ini telah berlangsung sejak 1998 dan situasi tersebut memaksa petani menggunakan dana rentenir. "Kita tidak ingin ada petani tersandera, tidak bisa menggunakan dana perbankan dan terpaksa menggunakan dana tengkulak, kasihan petani kita," paparnya

Hatta mengatakan dengan adanya petani yang terhambat dalam mendapatkan akses kredit dari pemerintah, maka hal tersebut secara tidak langsung juga dapat mempengaruhi tingkat produksi pangan. "Sekarang ini petani yang mengalami macet KUT-nya, dia mengalami kesulitan. Ini menganggu program peningkatan produksi kita. Oleh sebab itu, kebanyakan mengapa petani kita lari ke tengkulak karena persoalan itu," tuturnya.

Namun, Hatta memastikan kebijakan untuk memutihkan KUT tersebut harus segera kembali dibicarakan dengan DPR, walaupun lembaga legislatif tersebut sering memberikan rekomendasi terkait masalah ini dalam rapat dengar pendapat dengan pemerintah. "Untuk mengambil kebijakan itu tentu harus dibicarakan dengan DPR, karena DPR (pernah) memberikan rekomendasi antara lain tahun 2004, itu sudah terlalu lama," terangnya. **bari/ria

BERITA TERKAIT

Tidak Ada Alasan untuk Tidak Lapor SPT Tahunan

Oleh: Devitasari Ratna Septi Aningtyas, Staf Direktorat Jenderal Pajak *) Memasuki minggu ketiga bulan Februari Tahun 2018. Masyarakat Indonesia yang…

Total Emisi Obligasi Capai Rp 2,47 Triliun

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan telah membukukan total emisi obligasi dan sukuk sebanyak 1 emisi dari 1 emiten senilai…

Kocek Milik Waskita Beton Makin Tebal - Raih Pembayaran Rp 2,37 Triliun

NERACA Jakarta – Pundi keuangan PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) makin tebal setelah anak usaha dari PT Waskita Karya…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Jika UU Akses Informasi Dibatalkan, Negara Merugi

  NERACA   Jakarta - Mantan Menteri Keuangan RI Muhammad Chatib Basri menyatakan bahwa negara akan mengalami kerugian bila Undang-Undang…

BRI Syariah Kucurkan KPR Sejahtera Rp1,5 triliun

      NERACA   Jakarta - BRISyariah memberikan kemudahan kepada kaum milenial untuk segera memiliki huniah perdananya. Komitmen ini…

Penyaluran Kredit BCA Tumbuh Hingga 12,3%

    NERACA   Jakarta - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menumbuhkan penyaluran kredit sebesar 12,3 persen (tahun ke…