Sengketa Soal Investasi, Laos Holdings Minta Bantuan World Bank

NERACA 

Jakarta - Laos Holdings N.V. dan anak perusahaannya, Sanum Investments Limited, mengajukan gugatan terhadap Pemerintah Republik Demokratik Rakyat Laos. Pengajuan gugatan ini ditujukan untuk menghentikan pengambilalihan investasi senilai US$ 400 juta secara ilegal oleh Pemerintah Laos.

Klaim ini akan ditangani oleh Pusat Internasional Bank Dunia untuk penyelesaian Sengketa Investasi menggunakan perjanjian perlindungan investasi asing yang ditandatangani oleh pemerintah Laos.

"Kami melakukan investasi di RDR Laos dengan itikad baik. Kami percaya kepada mantan Perdana Menteri ketika ia mengatakan kepada kami bahwa Pemerintah Laos akan menegakkan supremasi hukum. Dengan adanya investasi yang bersifat mutal interest ini tentu akan berdampak pada terciptanya ribuan lapangan kerja bagi masyarakat Laos, " kata Jody Jordahl, Presiden Sanum, dalam siaran pers yang diterima NERACA, Rabu.

Namun yang terjadi, imbuh Jody, adalah ketika kita semakin sukses, mereka berniat untuk mengambilnya dari kita. Ini adalah kasus sederhana dari sebuah pemerintahan yang melanggar janjinya untuk melindungi investor asing dari keserakahan dan eksploitasi.

Sanum Investments telah menghasilkan aset melalui investasi langsung dalam negeri senilai lebih dari US$ 85 juta. Menurut Jordahl, saat ini investasi tersebut bernilai minimal US$ 400 juta.

Sanum Investments tertarik untuk berinvestasi di RDR Laos berdasarkan janji-janji pemerintah Laos untuk menyediakan kondisi ekonomi dan hukum yang aman dan stabil. Kepastian tersebut mencakup investasi asing yang dijanjikan perlindungan dan keamanan melalui dukungan para pejabat lokal dalam penegakan hukum. Investasi ini dimulai sekitar lima tahun lalu. Sekarang pemerintah Laos telah berbalik terhadap Sanum, menggunakan semua instrumen pemerintahan untuk mengambil alih investasi Sanum.

Salah satu contoh kesalahan perilaku pemerintah Laos ialah pengambilalihan aset berharga milik Sanum Investment. Pengambilalihan tersebut dilakukan oleh perusahaan-perusahaan keluarga ternama di Laos dengan menggunakan jalur peradilan yudisial yang didukung oleh pihak pajak berwenang.

Hal ini tentunya akan memudahkan mereka untuk menguasai kepemilikan aset berharga milik Sanum Investment seperti Thanaleng Integrated Resort, terletak dekat ibukota Laos, Vientiane, dekat jembatan penghubung Laos-Thailand " Friendship Bridge No 1." Laos Holdings berpotensi kehilangan US$ 1,8 juta setiap bulan jika pengambilalihan ini dibiarkan berlanjut.

Tindakan ilegal Laos yang telah melanggar perjanjian ganda antara lain adalah mengenakan lebih dari US$ 23 juta pajak dan denda yang berlaku surut terhadap usaha Sanum dari tahun tahun sebelumnya, yang bertentangan dengan janji-janji tertulis dan kesepakatan.

Jody menyebut, pemerintah Laos juga mengancam akan menggunakan klaim-klaim pajak tak berdasar sebagai alasan untuk menyita dan melelang investasi perusahaan. “Laos juga memaksa perusahaan untuk mengikuti proses pengadilan dengan gugatan jutaan dolar yang diajukan oleh mitra bisnis lokal dengan pemberitahuan hanya 48 jam sebelumnya, dan hanya memberikan waktu satu jam untuk menyelesaikan kasus tersebut secara keseluruhan,” paparnya.

Dia menambahkan, Pemerintah Laos juga membuat  pengadilan Laos mengenakan denda yang belum pernah diketahui sebelumnya sebesar US$ 5 juta, dan mulai memberlakukannya, sebelum sidang berakhir dan hasilnya diumumkan.

Dengan sewenang-wenang, sambung Jody, Pemerintah Laos juga mencabut sejumlah lisensi dan konsesi, untuk proyek-proyek bernilai ratusan juta dolar, tanpa alasan yang sah dan tanpa membayar kompensasi.

“Pemerintah Laos menginginkan dan membutuhkan investasi asing langsung. Mereka ingin menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia. Mereka ingin menjadi anggota dengan reputasi yang baik dalam komunitas hukum internasional. Ini tidak akan terjadi sampai mereka dapat menegakkan supremasi hukum di dalam negeri. Perlakuan yang kami terima menunjukkan bahwa mereka tidak bisa dipercaya,” kata Jody.

Sanum Investments, Ltd adalah perusahaan investasi dan pengembang berbasis di Makau, China. Sanum berfokus pada proyek-proyek pembangunan di Republik Demokratik Rakyat Laos, tetapi saat ini juga terlibat dalam sejumlah pembangunan kondominium di Makau. Sanum adalah mitra dan pengelola dari beberapa hotel dan sejumlah proyek kasino di seluruh Laos termasuk Savan Vegas di Savannakhet. Perusahaan ini juga berusaha mencari bermacam peluang usaha di wilayah tersebut.

BERITA TERKAIT

Grab Raih Sertifikat Kepatuhan Persaingan Usaha

NERACA Jakarta - Grab Indonesia menjadi perusahaan berbasis teknologi pertama penerima sertifikat penetapan program kepatuhan persaingan usaha menurut Komisi Pengawas…

KPK: Anggota Dewan Harus Mewariskan Budaya Antikorupsi

NERACA Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan anggota dewan harus mewariskan budaya antikorupsi. “Tantangan terbesar…

KPPU: Skema Denda di UU Cipta Kerja Guna Beri Efek Jera

NERACA Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengatakan skema denda yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) bertujuan…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

Grab Raih Sertifikat Kepatuhan Persaingan Usaha

NERACA Jakarta - Grab Indonesia menjadi perusahaan berbasis teknologi pertama penerima sertifikat penetapan program kepatuhan persaingan usaha menurut Komisi Pengawas…

KPK: Anggota Dewan Harus Mewariskan Budaya Antikorupsi

NERACA Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan anggota dewan harus mewariskan budaya antikorupsi. “Tantangan terbesar…

KPPU: Skema Denda di UU Cipta Kerja Guna Beri Efek Jera

NERACA Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengatakan skema denda yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) bertujuan…