Kemampuan Bulog Jadi Importir Tunggal Masih Dipertanyakan

NERACA

Jakarta - Wacana mengenai revitalisasi Bulog berkembang setelah beberapa pekan ditanggapi Kementerian Perdagangan. Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mempertanyakan kemampuan Perum Bulog untuk menjadi importir tunggal, serta kemampuan Bulog membangun jaringan dengan eksportir di luar negeri.

"Saya harus hati-hati karena ini kan terkait dengan pengalaman juga. Apakah Bulog sudah cukup pengalaman atau piawai membina jaringan dengan kawan-kawan di luar negeri," sebut Gita dalam acara buka puasa dengan wartawan di Kantor Kementerian Perdagangan, Selasa malam.

Gita memandang positif jika Bulog akan dikedepankan demi menjaga kestabilan harga. Hal itu dipandang bagus untuk melindungi konsumen. Akan tetapi, dia justru ragu terhadap keinginan Bulog untuk menjadi importir tunggal sejumlah komoditas strategis. Keinginan ini dikemukakan BUMN tersebut seiring dengan rencana penugasan oleh Pemerintah untuk menjadi badan penyangga komoditas strategis tertentu.

Menurut Gita, selama ini pedagang dalam negeri tentunya sudah membina jaringan dengan pengusaha di luar negeri. Ada sistem yang telah terbentuk di antara mereka. Apabila Bulog menjadi importir tunggal dikhawatirkan bisa mengganggu sistem yang telah ada, karena meniru sistem pun bukan hal yang mudah.

"Bagaimana Bulog berperan jangan sampai mengganggu importasi beberapa komoditi. Lagipula, untuk menjadi importir tunggal, Bulog harus mempunyai infrastruktur untuk importasi. "Infrastruktur yang sudah dibangun pedagang itu puluhan tahun," tandasnya.

Sehubungan dengan meningkatnya harga kedelai dunia akibat kekeringan di Amerika Serikat dan Amerika Latin yang memicu kenaikan harga kedelai di dalam negeri. Gita mengatakan harga kedelai di dalam negeri dapat dikendalikan jika kebutuhan masyarakat dan industri tahu tempe sebagian besar dipenuhi dari produksi dalam negeri. Dia yakin, produksi kedelai bisa ditingkatkan lebih baik lagi.

"Dengan luas areal tanam kedelai 600 ribu hektar dan asumsi produksi rata-rata sebesar 2,5 ton per hektar, saat ini Indonesia sebenarnya dapat memproduksi 1,5 juta ton kedelai per tahun. Apabila ada penambahan luas areal tanam, maka konsumsi kedelai nasional yang saat ini sebesar 2,6 juta ton bisa dipenuhi dari produksi dalam negeri,” ujarnya.

Gita melihat secara langsung keberhasilan petani kedelai di Jember, Jawa Timur dalam memproduksi kedelai melalui sistem pertanian dan penyediaan benih yang baik. Seperti diketahui, untuk mengatasi kenaikan harga dan menjaga stabilitas harga kedelai di dalam negeri, pemerintah telah menurunkan bea masuk dari 5% menjadi 0% hingga bulan Desember 2012. Dia berharap mendapat masukan langsung dari petani kedelai sehingga dapat melakukan perbaikan dari sisi kebijakan tata niaga kedelai kedepannya.

Penambahan Komoditas

Sebelumnya Menteri Koorditor Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan akan menambah fungsi dari Perum Bulog. Rencananya penambahan beberapa komoditas pangan ini diambil yang sangat berpengaruh bagi masyarakat. “Intinya adalah penguatan fungsi dari Bulog,” ujar Hatta saat ditemui di Kantornya.

Dia menjelaskan bahwa pemerintah telah membentuk tim yang akan mengkaji rencana penambahan fungsi Bulog. “Nantinya tim akan melaporkan apa saja komoditas pangan yang harus dikelola oleh Bulog apakah beras ditambah kedelai atau minyak dan seterusnya,” jelasnya. Dari tim tersebut, lanjut dia, akan dilakukan pengkajian komoditas apa saja yang perlu dijaga oleh Bulog maupun kesiapan Bulog memenuhi komoditas tersebut.

Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso mengusulkan untuk menjadi pengelola lima komoditas pangan. Hal ini menurut Sutarto adalah upaya revitalisasi Perum Bulog yang telah dijanjikan oleh Presiden SBY sebagai upaya memperluas kewenangan Bulog. Pihaknya mengusulkan agar Bulog bisa mangelola lima komoditas pangan yaitu beras, gula, kedelai, jagung dan minyak goreng.

Sutarto melanjutkan, usulan lima komoditas pangan itu berdasarkan pertimbangan komoditas kebutuhan orang banyak, komoditas yang fluktuasi harganya tinggi termasuk waktu dan tempatnya, komoditas itu masih memerlukan cadangan suplai dari impor. “Perlu komitmen dan kebijakan pemerintah yang konsisten terhadap upaya penyediaan pangan dan stabilisasi harga,” kata Sutarto.

Menurutnya perlu ada dukungan yang kuat dan regulasi bagi penguatan peran Bulog dan fungsi Bulog, dalam rangka merealisasikan memperluas pengelolaan 5 komoditas pangan yang menjadi keinginan Bulog. Selain itu Sutarto menggarisbawahi perlunya sinergi dan koordinasi antar kementerian/lembaga terkait penyediaan pangan dan stabilitasi harga, seperti dengan Kemendag, Kementerian BUMN, Kementan, Kemenkeu, Kemendagri dan lain-lain. Juga komitmen pemerintah daerah yang mendukung upaya penyediaan pangan dan stabilitas harga. “Juga sinergi antar BUMN dan swasta dalam mendukung penyediaan pangan dan stabilitas harga,” katanya.

BERITA TERKAIT

Kemampuan Moneter Calon Gubernur BI Harus Teruji

      NERACA   Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati,…

Rupiah Melemah 0,24% Masih Dianggap Wajar

      NERACA   Jakarta - Tingkat pelemahan nilai tukar rupiah saat ini yang sebesar -0,24 persen (year to…

Aksi Profit Taking Masih Hambat Laju IHSG

NERACA Jakarta - Indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (21/2) ditutup melemah 19,47 poin seiring dengan…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Usaha Kecil - UMKM Diharapkan Punya Kreativitas E-commerce

NERACA Jakarta – Ketua Umum Indonesia E-Commerce Association (Idea) Aulia E Marinto mengatakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) harus…

Ekspor Industri Alas Kaki Menapak Hingga US$4,7 Miliar

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian memprioritaskan pengembangan industri alas kaki nasional agar semakin produktif dan berdaya saing, terlebih lagi karena…

Genjot Investasi dan Ekspor, IKTA Dipacu Perdalam Struktur

NERACA Jakarta – Industri Kimia, Tektsil, dan Aneka (IKTA) merupakan kelompok sektor manufaktur yang berkontribusi signfikan terhadap Produk Domestik Bruto…