Terbit Soal Aturan Obligasi Daerah

NERACA

Jakarta—Kementerian Keuangan menerbitkan peraturan tentang penerbitan dan pertanggungjawaban obligasi daerah bagi daerah yang memiliki rencana menerbitkan obligasi sebagai sumber pembiayaan daerah. “Penerbitan peraturan tersebut dalam rangka pelaksanaan amanat Pasal 49 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dimaksud adalah PMK Nomor 111/PMK.07/2012,” demikian keterangan tertulis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan di Jakarta

Berdasarkan peraturan tersebut, pemerintah daerah (pemda) dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai kegiatan atau beberapa kegiatan investasi sarana dan prasarana, dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan sarana tersebut.

Pemda wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan obligasi daerah kepada otoritas bidang pasar modal, sebelum pernyataan efektif obligasi daerah.

Pemda harus memenuhi persyaratan wajib sebelum menerbitkan obligasi daerah, yaitu (1) ada audit terakhir atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan opini Wajar Dengan Pengecualian atau Wajar Tanpa Pengecualian. (2) jumlah kumulatif pinjaman, yaitu jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75 % dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. (3) rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman atau Debt Service Converage Ratio (DSCR) atau paling sedikit 2,5, (4) jumlah defisit APBD sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, (5) ada persetujuan DPRD yang meliputi nilai bersih maksimal obligasi daerah, ketersediaan pembayaran pokok dan bunga, dan ketersediaan pembayaran segala biaya yang timbul dari penerbitan obligasi daerah. **bari

BERITA TERKAIT

Soal E-Money, Bank Mandiri Kerjasama dengan 12 Bank

      NERACA   Jakarta - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri) telah menjalin kesepakatan strategis dalam bidang…

Manulife Sebut Pasar Obligasi Masih Positif

  NERACA   Jakarta - PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) memandang beberapa faktor positif dari domestik masih akan terus…

Kadisrumkim: RTLH Depok Sehatkan Kondisi Ekonomi Daerah

Kadisrumkim: RTLH Depok Sehatkan Kondisi Ekonomi Daerah NERACA Depok - Program Nasional Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH), ternyata menjadi kunci…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Menkeu Harap Swasta Makin Banyak Terlibat di Infrastruktur

      NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap makin banyak pihak swasta yang terlibat dalam pembangunan…

Menggenjot Skema KPBU di Sektor Pariwisata

    NERACA   Jakarta - Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang tumbuh secara masif di tahun ini. Bahkan,…

BPJS Ketenagakerjaan Siapkan Layanan Digital

      NERACA   Jakarta - Era digital menuntut semua pihak untuk dapat memenuhi tuntutan pelanggan dengan mudah dan…