Terbit Soal Aturan Obligasi Daerah

NERACA

Jakarta—Kementerian Keuangan menerbitkan peraturan tentang penerbitan dan pertanggungjawaban obligasi daerah bagi daerah yang memiliki rencana menerbitkan obligasi sebagai sumber pembiayaan daerah. “Penerbitan peraturan tersebut dalam rangka pelaksanaan amanat Pasal 49 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dimaksud adalah PMK Nomor 111/PMK.07/2012,” demikian keterangan tertulis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan di Jakarta

Berdasarkan peraturan tersebut, pemerintah daerah (pemda) dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai kegiatan atau beberapa kegiatan investasi sarana dan prasarana, dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan sarana tersebut.

Pemda wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan obligasi daerah kepada otoritas bidang pasar modal, sebelum pernyataan efektif obligasi daerah.

Pemda harus memenuhi persyaratan wajib sebelum menerbitkan obligasi daerah, yaitu (1) ada audit terakhir atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan opini Wajar Dengan Pengecualian atau Wajar Tanpa Pengecualian. (2) jumlah kumulatif pinjaman, yaitu jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75 % dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. (3) rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman atau Debt Service Converage Ratio (DSCR) atau paling sedikit 2,5, (4) jumlah defisit APBD sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, (5) ada persetujuan DPRD yang meliputi nilai bersih maksimal obligasi daerah, ketersediaan pembayaran pokok dan bunga, dan ketersediaan pembayaran segala biaya yang timbul dari penerbitan obligasi daerah. **bari

BERITA TERKAIT

BPJS-TK Minta Pendampingan KPK Soal Pengelolaan Dana

BPJS-TK Minta Pendampingan KPK Soal Pengelolaan Dana NERACA Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) meminta pendampingan kepada Komisi…

Novanto Bantah Pernyataan Nazaruddin Soal Fahri Hamzah

Novanto Bantah Pernyataan Nazaruddin Soal Fahri Hamzah NERACA Jakarta - Mantan Ketua DPR RI Setya Novanto membantah pernyataan mantan Bendahara…

Mengurai Kasus Korupsi Kepala Daerah

Oleh: Sri Muryono Sejumlah kasus dugaan korupsi yang melibatkan oknum kepala daerah kini dalam penanganan Korupsi Pemberantasan Korupsi dan ada…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pengendalian Harga Mencegah PLN Bangkrut Akibat Harga Batubara

      NERACA   Jakarta - Sesuai prinsip berbagi keadilan Kabinet Kerja Joko Widodo, maka pengendalian harga batubara melalui…

Kemampuan Moneter Calon Gubernur BI Harus Teruji

      NERACA   Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati,…

Mendes Sebut Penyerapan Dana Desa Terus Meningkat

    NERACA   Semarang - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo menyebutkan penyerapan dana…