Mafia Impor Kendalikan Perdagangan Daging - Harga Makin Menggila

NERACA

Jakarta – Belum kelar ribut-ribut soal mafia impor kedelai yang hampir saja merontokkan industri tahu dan tempe, kini pasar domestik kembali diguncang dengan perilaku busuk para mafia impor daging. Imbasnya, masyarakat semakin terancam kekurangan gizi karena tidak mampu membeli daging lantaran harganya sudah di luar batas kewajaran.

“Harga daging sudah tidak masuk akal. Perdagangan daging di Indonesia sudah sejak lama dikendalikan oleh mafia yang mengambil keuntungan yang berlebihan, tetap menyusahkan rakyat Masuknya daging ilegal sebagai bukti bahwa perdagangan daging sangat menggiurkan,” kata Ketua DPR Marzuki Alie di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (14/8).

Selaku Presiden AIPA (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly), saat berkunjung ke India memenuhi undangan Ketua Parlemen India (Lok Sabha), Marzuki mengaku mendapatkan keluhan dari eksportir daging India yang tidak pernah berhasil masuk ke Indonesia. Menurut dia, harga daging di India sangat murah, hanya sekitar Rp 20 ribu per kilogram. Anggapan bahwa daging asal India berpenyakit mulut dan kaki adalah alasan yang dicari-cari, karena kejadian itu sudah lama sekali.

Karena itu, Marzuki meminta Menteri Pertanian Suswono untuk membuka ruang yang lebih besar bagi importir agar masyarakat tidak dirugikan karena mafia impor yang beralasan membela kepentingan rakyat demi untuk mendapatkan hak oligopoli yang meraup keuntungan besar. "Bila perlu Mentan berkunjung ke India agar untuk meyakini bahwa penyakit mulut dan kaki itu hanya isu yang sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan lagi. Berpikirlah untuk kepentingan rakyat, kalau rakyat sudah dizalimi, saatnya nanti hukum Allah yang berlaku karena rakyat memang tidak kuasa untuk melawan kekuasaan," tandasnya.

Di tempat terpisah, Sekretaris Umum Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional Indonesia Ngadiran menjelaskan, lonjakan harga daging saat menjelang Hari Raya Idul Fitri bukan sekedar siklus tahunan yang sampai saat ini belum bisa diselesaikan oleh pemerintah. Namun karena memang ada permainan dari para mafia impor. Saat didesak siapa mafia impor itu, Nadiran enggan menyebutkan karena dia dulu pernah dimarahi oleh Menteri Pertanian soal penyebutan itu.

Selama ini, lanjut Ngadiran, pedagang pasar tradisional mendapatkan daging dari Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dari dalam negeri dengan kisaran harga eceran Rp 78 ribu sampai Rp 80 ribu per kilogram. Lebih lanjut dia menjelaskan, masalah impor daging ini sudah sejak lama berjalan. “Ada importir yang mendatangkan sapi siap potong dan daging siap jual untuk hotel, restoran dan katering (Horeka),” ujar Nadiran kepada Neraca, kemarin.

Dia pun tak menampik kalau kenaikan harga daging yang terjadi akhir-akhir ini lebih disebabkan oleh minimnya pasokan ke pasar domestik. Oleh karena itu, Ngadiran berharap pemerintah bijak melihat kondisi sebenarnya dan mampu memberikan suplai kebutuhan yang mencukupi ke pasar. "Jangan terus menyalahkan kami," cetusnya.

Tolak Impor

Sementara itu Direktur Eksekutif Asosiasi Produsen Daging dan Feedlot Indonesia (APFINDO) Teguh Budiana mengatakan tidak bisanya masuk daging dari India dikarenakan negara India belum dikatakan bebas dari Penyakit Mulut Kaki (PMK) yang banyak menyerang sapi-sapi. “Kita belum mengetahui apakah daging dari India itu bebas penyakit atau tidak,” ucapnya.

Akan tetapi, menurut dia, keputusan Indonesia menolak impor daging dari India ataupun negara Amerika Latin lainnya sudah cukup tepat. Hal ini menurut dia berkaitan dengan maximum food security. “Indonesia harus berhati-hati untuk mengimpor daging. Pada 2004, di Inggris memusnahkan sekitar 600 ribu ekor sapi karena terinfeksi virus. Jangan sampai penyakitnya masuk ke Indonesia,” jelasnya.

Teguh juga menilai bahwa saat ini, Indonesia tidak perlu mengimpor sapi lagi mengingat stok sapi dalam negeri sudah dikatakan cukup memadai. “Indonesia tidak perlu lagi yang namanya impor sapi untuk memenuhi daging dalam negeri. Kran impor untuk sapi sudah harus di stop. karena saat ini saja ada sekitar 14 juta ekor sapi yang siap dimanfaatkan dagingnya untuk kebutuhan pasokan dalam negeri,” katanya.

Jumlah tersebut, menurut dia , sesuai dengan blue print pemerintah untuk kebutuhan sapi di dalam negeri. “Kalau berdasarkan data BPS, jumlah 14 juta ekor sapi sudah dikategorikan swasembada sapi,” jelasnya. Namun demikian, Teguh mengakui bahwa Indonesia masih membutuhkan impor daging dari berbagai negara seperti Amerika, Australian ataupun Selandia Baru yang dikenal daging-daging yang berkualitas tinggi. “Daging impor dibutuhkan untuk memenuhi pasokan di restoran ataupun hotel,” imbuhnya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia (Aspidi) Thomas Sembiring lebih menggarisbawahi peredaran daging ilegal yang masuk ke pasar lokal. “Saya tidak heran dengan adanya praktik impor daging ilegal saat ini. Sebab, di pasaran terjadi pengingkatan kebutuhan daging nasional sementara pemerintah tidak membuka kran impor. Sehingga hal ini memicu kenaikan harga daging yang tinggi juga mendorong munculnya oknum yang menjual daging hasil selundupan dengan harga lebih murah. Kalau ada yang jual daging dengan harga lebih murah dibanding harga pasar itu bisa dicurigai impor selundupan,” terang Thomas.

Thomas menyebut, daging-daging itu kebanyakan masuk lewat Kalimantan dan Sumatera terutama Riau dan Medan. Dia juga menjelaskan, asal-muasal daging ilegal tersebut kemungkinan dari India, karena kalau eksportir dari Australia atau Selandia Baru tidak akan mau mengirim daging tanpa surat pesanan impor. “Orang cari keuntungan. Barang lagi langka, kebutuhan tinggi. Kalau daging tanpa ijin seperti itu harganya pasti murah. Kalau dari India, cost landed-nya paling Rp30.000 sampai Rp35.000, sementara harga jual daging, sekarang bisa 2-3 kali lipat,” ungkapnya.

Dihubungi terpisah, Ketua Komisi IV DPR RI Romahurmuziy mengungkapkan adanya mafia impor daging adalah akibat dominasi importir tertentu yang memiliki kuota impor dan hanya digunakan sejumlah pengusaha impor yang terbatas. Dia juga menjelaskan bahwa terdapat aroma kartel sangat kuat dalam impor daging itu dikarenakan importir daging yang terbatas. Hal ini sudah terjadi sejak lama dikarenakan keterbatasan importir yang bisa menyebabkan adanya indikasi kartel.

“Perlu adanya investigasi yang mendalam dengan adanya kartel ini tetapi yang sangat diharapkan dalam impor daging adalah bisa bermanfaat bagi masyarakat Indonesia kemudian daging itu terbebas dari penyakit yang membahayakan,” jelasnya.

BERITA TERKAIT

Kinerja Ekspor Non Migas Terkoreksi 6,09 Persen di September - Perdagangan Internasional

NERACA Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya penurunan kinerja ekspor Indonesia pada September 2017 sebesar 4,51 persen dari…

Penggunaan Dolar dalam Transaksi Perdagangan Bilateral Dikurangi

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) menerbitkan peraturan penyelesaian transaksi perdagangan bilateral menggunakan mata uang lokal (local…

Australia Pemasok Barang Impor Terbesar ke Banten

Australia Pemasok Barang Impor Terbesar ke Banten NERACA Serang - Negara Australia merupakan pemasok barang impor nonmigas terbesar ke Provinsi…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Media Asing Soroti Kebijakan Polkam dan Ekonomi RI

NERACA Jakarta - Hasil riset yang dilakukan oleh Indonesia Indicator (I2) menyebutkan, kinerja Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang telah melewati…

MESKI PERTUMBUHAN EKONOMI 3 TAHUN TERAKHIR POSITIF - Pemerintah Diminta Waspadai Ketidakpastian 2018

Jakarta-Meski pertumbuhan ekonomi dalam tiga tahun terakhir menunjukkan tren cukup positif, pemerintahan Jokowi-JK tetap harus fokus terus membenahi masalah ketimpangan…

KINERJA 3 TAHUN PEMERINTAHAN JOKOWI-JK - Infrastruktur, Harga Pangan dan Bansos Diklaim Membaik

  NERACA Jakarta – Pemerintah kabinet kerja genap berumur tiga tahun. Selama tiga tahun dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan…