Pertanian dan RAPBN 2013

Oleh A Eko Cahyono

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Belum lama ini masyarakat dipusingkan masalah kedelai. Ditambah lagi beberapa komoditas pangan lainnya ikut naik. Karena itu banyak kalangan memprediksi masalah pertanian yang mencuat dalam beberapa tahun terakhir akan menjadi topik bahasan dalam Pidato Kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rangka memperingati HUT ke-67 Kemerdekaan RI dan pidato penyampaian RUU APBN 2013 yang akan dilaksanakan pada 16 Agustus 2012 di DPR.

Apalagi masalah pangan ini sangat rawan dan bisa menimbulkan gejolak sosial. Bahkan berpotensi menjadi isu politik. Kompleksitas masalah pertanian, memang tak bisa dilepaskan dari lahan pertanian yang terus menyusut. Sehingga target swasembada pangan menjadi terganggu. Padahal dalam anggaran APBN selama 5 tahun (2004-2009), anggaran pertanian naik 600%. Namun produktivitas kedelai hanya 4%.

Kementerian Pertanian tak mengelak minimnya lahan pertanian menjadi salah satu penghambat pembangunan pertanian khususnya produksi pangan dalam negeri. Berdasarkan laporan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) diketahui terdapat 4,8 juta ha lahan telantar yang sebagian sudah dimiliki pihak swasta dengan status hak guna usaha (HGU).

Karena itulah Presiden bergerak cepat dan meminta kepada pemilik lahan telantar agar menyerahkan lahannya guna kepentingan masyarakat. Apalagi sebagian besar HGU. Namun saat dipantau ternyata tidak digunakan. Oleh karena itu dengan tujuan baik BPN meminta agar lahan tersebut bisa digunakan untuk pertanian

Saat itu Presiden juga mengimbau pengembalian lahan telantar tersebut untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memenuhi target surplus beras hingga 10 juta ton pada 2014.

Yang jelas saat ini manajemen pertanian Indonesia tidak ditata dengan baik. Sehingga Indonesia yang negara agraris tidak bisa swasembada kedelai. Bahkan swasembada lima komoditas strategis yaitu beras, kedelai, gula, daging sapi, dan jagung cenderung menurun. Karena itu perlu adanya upaya perubahan, terutama manajemen pertanian

Selain masalah lahan dalam menghadapi ketidakpastian di sektor pertanian. Maka pemerintah sebenarnya bisa mengusahakan pendirian Bank Pertanian. Pendirian Bank Pertanian penting untuk memberikan permodalan kepada para petani. Salah satu caranya, bisa dengan cara spin off (memisahkan) dari BRI, fungsi komersial dan untuk kredit pertanian

Apalagi pemerintah sebagai stakeholder harus punya fungsi mediasi. Setiap bank asing yang mau beroperasi di Indonesia harus punya keberpihakan kepada kelompok tani dengan memberikan kredit kepada para petani. Para petani memang sering dipandang sebelah mata oleh para pengelola bank karena dianggap tidak bankable dan berisiko tinggi.

Padahal petani bisa mengagunkan usaha taninya.Selama ini cara pandang dan paradigma Pemerintah memang tidak berpihak kepada pertanian. Salah satu persoalan tidak berjalannya kredit terhadap sektor pertanian. Karena itu birokrasi harus dirombak total agar berpihak ke petani.

BERITA TERKAIT

Urbanisasi Bikin Produktivitas Pertanian Menurun

  NERACA   Jakarta - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyatakan fenomena laju urbanisasi di Tanah Air mengakibatkan penurunan…

Pasca Libur Panjang, 92% Lebih PNS Kemenkop dan UKM Masuk Kerja

Pasca Libur Panjang, 92% Lebih PNS Kemenkop dan UKM Masuk Kerja NERACA Jakarta - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi…

BEI Suspensi Saham INDR dan BNBR

Lantaran terjadi peningkatan harga saham di luar kewajaran, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara perdagangan (suspensi) saham PT Indorama…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Pemudik Kampungan

  Oleh: Firdaus Baderi Wartawan Harian Ekonomi Neraca   Meski klaim pemerintah bahwa angka kecelakaan mudik tahun ini menurun cukup…

OTT Lagi

Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo   Menjelang lebaran lalu KPK kembali melakukan OTT untuk…

THR, Gaji 13 dan APBN - Oleh : Edy Mulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Masih percaya dengan Menkeu Sri Mulyani yang bolak-balik menyatakan APBN dikelola dengan prudent? Kisah anggaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan…