Pertanian dan RAPBN 2013

Oleh A Eko Cahyono

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Belum lama ini masyarakat dipusingkan masalah kedelai. Ditambah lagi beberapa komoditas pangan lainnya ikut naik. Karena itu banyak kalangan memprediksi masalah pertanian yang mencuat dalam beberapa tahun terakhir akan menjadi topik bahasan dalam Pidato Kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rangka memperingati HUT ke-67 Kemerdekaan RI dan pidato penyampaian RUU APBN 2013 yang akan dilaksanakan pada 16 Agustus 2012 di DPR.

Apalagi masalah pangan ini sangat rawan dan bisa menimbulkan gejolak sosial. Bahkan berpotensi menjadi isu politik. Kompleksitas masalah pertanian, memang tak bisa dilepaskan dari lahan pertanian yang terus menyusut. Sehingga target swasembada pangan menjadi terganggu. Padahal dalam anggaran APBN selama 5 tahun (2004-2009), anggaran pertanian naik 600%. Namun produktivitas kedelai hanya 4%.

Kementerian Pertanian tak mengelak minimnya lahan pertanian menjadi salah satu penghambat pembangunan pertanian khususnya produksi pangan dalam negeri. Berdasarkan laporan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) diketahui terdapat 4,8 juta ha lahan telantar yang sebagian sudah dimiliki pihak swasta dengan status hak guna usaha (HGU).

Karena itulah Presiden bergerak cepat dan meminta kepada pemilik lahan telantar agar menyerahkan lahannya guna kepentingan masyarakat. Apalagi sebagian besar HGU. Namun saat dipantau ternyata tidak digunakan. Oleh karena itu dengan tujuan baik BPN meminta agar lahan tersebut bisa digunakan untuk pertanian

Saat itu Presiden juga mengimbau pengembalian lahan telantar tersebut untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memenuhi target surplus beras hingga 10 juta ton pada 2014.

Yang jelas saat ini manajemen pertanian Indonesia tidak ditata dengan baik. Sehingga Indonesia yang negara agraris tidak bisa swasembada kedelai. Bahkan swasembada lima komoditas strategis yaitu beras, kedelai, gula, daging sapi, dan jagung cenderung menurun. Karena itu perlu adanya upaya perubahan, terutama manajemen pertanian

Selain masalah lahan dalam menghadapi ketidakpastian di sektor pertanian. Maka pemerintah sebenarnya bisa mengusahakan pendirian Bank Pertanian. Pendirian Bank Pertanian penting untuk memberikan permodalan kepada para petani. Salah satu caranya, bisa dengan cara spin off (memisahkan) dari BRI, fungsi komersial dan untuk kredit pertanian

Apalagi pemerintah sebagai stakeholder harus punya fungsi mediasi. Setiap bank asing yang mau beroperasi di Indonesia harus punya keberpihakan kepada kelompok tani dengan memberikan kredit kepada para petani. Para petani memang sering dipandang sebelah mata oleh para pengelola bank karena dianggap tidak bankable dan berisiko tinggi.

Padahal petani bisa mengagunkan usaha taninya.Selama ini cara pandang dan paradigma Pemerintah memang tidak berpihak kepada pertanian. Salah satu persoalan tidak berjalannya kredit terhadap sektor pertanian. Karena itu birokrasi harus dirombak total agar berpihak ke petani.

BERITA TERKAIT

DPT PIlkada dan Pilgub di Kota Sukabumi 225.349 Orang

DPT PIlkada dan Pilgub di Kota Sukabumi 225.349 Orang NERACA Sukabumi - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi M. Hamzah…

Mitsubishi Luncurkan New Triton Athlete dan Pajero Sport Limited di IIMS 2018

Mitsubishi Luncurkan New Triton Athlete dan Pajero Sport Limited di IIMS 2018 NERACA Jakarta - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha…

Sanksi Buat Transaksi Tunai Lebih Rp 100 Juta - PPATK DAN KPK MINTA DPR PERCEPAT RUU BATASAN UANG KARTAL

Jakarta-Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan memberlakukan sanksi bagi pihak yang melakukan transaksi menggunakan uang kartal atau tunai…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Sawit Korban Perang Dagang

    Oleh: Bhima Yudhistira Adhinegara Peneliti INDEF                 Minyak Kelapa Sawit adalah korban dari kebijakan proteksionisme yang…

Titik Krusial Pembangunan Ekonomi

  Oleh Fauzi Aziz Pemerhati Masalah Ekonomi dan Industri   Para pemimpin dunia paling takut kalau kegiatan ekonomi mengalami pelambatan,…

Jokowi vs Prabowo Lagi?

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo Sisa waktu menuju pilpres 2019 ternyata iklim sospol…