Pertanian dan RAPBN 2013

Oleh A Eko Cahyono

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Belum lama ini masyarakat dipusingkan masalah kedelai. Ditambah lagi beberapa komoditas pangan lainnya ikut naik. Karena itu banyak kalangan memprediksi masalah pertanian yang mencuat dalam beberapa tahun terakhir akan menjadi topik bahasan dalam Pidato Kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rangka memperingati HUT ke-67 Kemerdekaan RI dan pidato penyampaian RUU APBN 2013 yang akan dilaksanakan pada 16 Agustus 2012 di DPR.

Apalagi masalah pangan ini sangat rawan dan bisa menimbulkan gejolak sosial. Bahkan berpotensi menjadi isu politik. Kompleksitas masalah pertanian, memang tak bisa dilepaskan dari lahan pertanian yang terus menyusut. Sehingga target swasembada pangan menjadi terganggu. Padahal dalam anggaran APBN selama 5 tahun (2004-2009), anggaran pertanian naik 600%. Namun produktivitas kedelai hanya 4%.

Kementerian Pertanian tak mengelak minimnya lahan pertanian menjadi salah satu penghambat pembangunan pertanian khususnya produksi pangan dalam negeri. Berdasarkan laporan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) diketahui terdapat 4,8 juta ha lahan telantar yang sebagian sudah dimiliki pihak swasta dengan status hak guna usaha (HGU).

Karena itulah Presiden bergerak cepat dan meminta kepada pemilik lahan telantar agar menyerahkan lahannya guna kepentingan masyarakat. Apalagi sebagian besar HGU. Namun saat dipantau ternyata tidak digunakan. Oleh karena itu dengan tujuan baik BPN meminta agar lahan tersebut bisa digunakan untuk pertanian

Saat itu Presiden juga mengimbau pengembalian lahan telantar tersebut untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memenuhi target surplus beras hingga 10 juta ton pada 2014.

Yang jelas saat ini manajemen pertanian Indonesia tidak ditata dengan baik. Sehingga Indonesia yang negara agraris tidak bisa swasembada kedelai. Bahkan swasembada lima komoditas strategis yaitu beras, kedelai, gula, daging sapi, dan jagung cenderung menurun. Karena itu perlu adanya upaya perubahan, terutama manajemen pertanian

Selain masalah lahan dalam menghadapi ketidakpastian di sektor pertanian. Maka pemerintah sebenarnya bisa mengusahakan pendirian Bank Pertanian. Pendirian Bank Pertanian penting untuk memberikan permodalan kepada para petani. Salah satu caranya, bisa dengan cara spin off (memisahkan) dari BRI, fungsi komersial dan untuk kredit pertanian

Apalagi pemerintah sebagai stakeholder harus punya fungsi mediasi. Setiap bank asing yang mau beroperasi di Indonesia harus punya keberpihakan kepada kelompok tani dengan memberikan kredit kepada para petani. Para petani memang sering dipandang sebelah mata oleh para pengelola bank karena dianggap tidak bankable dan berisiko tinggi.

Padahal petani bisa mengagunkan usaha taninya.Selama ini cara pandang dan paradigma Pemerintah memang tidak berpihak kepada pertanian. Salah satu persoalan tidak berjalannya kredit terhadap sektor pertanian. Karena itu birokrasi harus dirombak total agar berpihak ke petani.

BERITA TERKAIT

Jaga Kerukunan dan Toleransi Pasca Kekerasan Terhadap Pemuka Agama

  Oleh : Sulaiman Rahmat, Mahasiswa Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru Pada akhir Januari 2018 kemarin, masyarakat dihebohkan dengan kabar ulama…

KNPI Harus Menjadi Inspirator Implementasi Pancasila dan UUD '45 - Bupati Sukabumi

KNPI Harus Menjadi Inspirator Implementasi Pancasila dan UUD '45 Bupati Sukabumi NERACA Sukabumi - Bupati Sukabumi Marwan Hamami meminta Komite…

Tol Sumatra dan Pertumbuhan Ekonomi Regional

Oleh: Eddy Cahyono S,  Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Strategi pembangunan ekonomi suatu bangsa sangat erat kaitannya dengan grand design…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Penggabungan PGN Ke Pertamina - Oleh : Jajang Nurjaman, Koordinator Investigasi Center for budget Analysis (CBA)

Hingga september 2017 total aset Perusahaan Gas Negara (PGN) mencapai USD6.307.676.412 atau setara Rp83.892.096.279.600 (Kurs Rupiah Rp 13.300). Bahkan PGN…

Impor, Kenapa Takut?

Oleh: Fauzi Aziz Pemerhati Masalah Ekonomi dan Industri   Jangan marah dulu dengan judul tulisan ini. Atau jangan buru-buru emosi…

Menteri Terbaik

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi   Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo Salah satu tim pembantu dalam Kabinet Kerja…