Arti Kode di Dokumen Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) - Sidang Perkara Korupsi ANggaran

NERACA

Jakarta – Persidangan dengan terdakwa Wa Ode Nurhayati terus bergulir di pengadilan. Saksi terbaru mengungkapkan arti dari pemberian kode dalam dokumen usulan nama daerah penerima alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID).

Saksi yang mengungkapkannya adalah Staf Sekretariat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Khaerudin yang mengatakan bahwa ada sejumlah kode yang digunakan terkait rekap pembahasan DPID.

Dia menjelaskan bahwa kode-kode ini telah dibuat berdasarkan data yang diberikan Kasubag Rapat Banggar, Nando. “Kertas ketikan berupa nama daerah dan besaran alokasi,” katanya saat bersaksi dalam sidang terdakwa Wa Ode Nurhayati di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Selasa (14/8)

Khaerudin mengungkap, kode-kode yaitu p1 untuk Ketua Banggar Melchias Markus Mekeng, p2 yaitu Wakil Ketua Banggar Mirwan Amir, p3 yaitu Wakil Ketua Banggar Olly Dondokambey, p4 yaitu Wakil Ketua Banggar Tamsil Linrung, dan Pim yaitu Pimpinan Banggar. “Selain itu, ada kode lain yaitu kode fraksi dengan salah satunya PD, PD dan PAN kemudian ada pula kode 'a' yang merujuk kepada anggota Banggar,” jelasnya.

Menurut Khaerudin, kesemua kode diartikan bahwa usulan nama daerah penerima DPID diajukan oleh pimpinan, anggota Banggar DPR RI ataupun fraksi di DPR. Kode ini dibuat berdasarkan dari kasubag Rapat Banggar, Nando. “Kode ini berdasarkan dari Pak Nando,” ujarnya

Selain kode berupa huruf atau paduan huruf dan angka, dia juga membuat kode warna. Kode ini dimaksudkan untuk mempermudah catatan adanya perubahan alokasi. “Kode warna ini tidak berkaitan dengan partai, ini inisiatif saya,” katanya.

Sebelumnya, Kasubag Rapat Banggar, Nando telah disebut-sebut sebagai saksi kunci dalam kasus ini. Hal ini karena, Nando yang mengurus daftar nama-nama daerah penerima jatah DPID yang diberi kode-kode warna seperti merah, biru, atau kuning, atau diberi kode K atau P, P1, P2, P3, dan P4. Kode-kode tersebut ditulis untuk membedakan penerima jatah DPID untuk para pimpinan banggar DPR. Hal tersebut diketahui dari penyitaan laptop milik Nando saat KPK menggeledah ruang kerjanya di DPR.

Sementara itu, Wa Ode Nurhayati menyebut bahwa bagi-bagi jatah di Badan Anggaran adalah hal lumrah. Dia juga menyebut bahwa pimpinan DPR termasuk Ketua DPR Marzuki Alie menerima jatah dari Banggar.

Namun, Nando saat menjalani pemeriksaan di KPK, sempat membantah bahwa kode-kode tersebut untuk para pimpinan banggar. "Saya tidak pernah sebut nama Marzuki Alie atau ketua DPR dalam BAP. Termasuk pimpinan DPR lainnya," katanya.

Dalam persidangan pekan lalu, Wakil Ketua Banggar DPR Tamsil Linrung bersaksi untuk Wa Ode, mengakui adanya penggunaan kode tertentu di Banggar. Saat itu, Tamsil mengungkap bahwa kode-kode tersebut diurus oleh Nando selaku staf Banggar di DPR. "Ada kode-kode untuk memudahkan bahwa ini (usulan penerima alokasi DPID) dari fraksi ini, ini (usulan) dari komisi ini," ujarnya.

BERITA TERKAIT

BTN Salurkan Dana CSR Rp 1,5 Miliar Selama Ramadan

Komitmen PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berbagi di bulan Ramadan diwujudkan dengan menggelontorkan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau…

KPK Supervisi Tiga Perkara Korupsi di Aceh

KPK Supervisi Tiga Perkara Korupsi di Aceh NERACA Banda Aceh - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar koordinasi dan supervisi tiga…

KPK-Polda Kepri Koordinasi Kasus Korupsi Penerbitan HGB

KPK-Polda Kepri Koordinasi Kasus Korupsi Penerbitan HGB  NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkoordinasi dan supervisi dengan Polda Kepulauan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Menkumham - PKPU Larangan Koruptor Tidak Pas

Yasonna Laoly Menkumham  PKPU Larangan Koruptor Tidak Pas Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan…

KPK Supervisi Tiga Perkara Korupsi di Aceh

KPK Supervisi Tiga Perkara Korupsi di Aceh NERACA Banda Aceh - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar koordinasi dan supervisi tiga…

Menteri LHK: Pemerintah Segera Keluarkan Regulasi Pengelolaan Sampah Plastik - HLH Sedunia di Ramadan

Menteri LHK: Pemerintah Segera Keluarkan Regulasi Pengelolaan Sampah Plastik HLH Sedunia di Ramadan NERACA Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan…