Delisting Disarankan Jadi Pilihan Terakhir - Dinilai Merugikan Investor

NERACA

Jakarta - Penerapan penghapusan pencatatan saham (delisting) terhadap emiten bermasalah seyogyanya menjadi pilihan terakhir yang dilakukan Bursa Efek Indonesia (BEI), lantaran akan merugikan investor karena mereka tidak bisa menjual saham yang sudah dibeli kepada siapa pun, terkecuali ke pemilik perusahaan itu sendiri.

“Delisting adalah pilihan terakhir kalau cara-cara yang lain seperti suspensi atau dikeluarkan dari perdagangan, tidak berhasil dilakukan. Sikap ini memang tegas tapi sisi lain merugikan investor," ujar pengamat pasar modal Budi Frensidy kepada Neraca, Selasa (14/8).

Dia melanjutkan, yang dimaksud rugi di sini apabila investor masih memegang saham emiten yang sudah di-delisting, maka nilainya nol. “Akibatnya, ya, saham tersebut tidak bisa dijual ke pasar kecuali ke negotiated market," ungkapnya.

Namun demikian, Budi berpendapat bahwa investor memang bisa mendapatkan uangnya kembali, dengan syarat, jika utang mereka dapat direstrukturisasi. "Mungkin memang ada kesalahan dari manajemen. Seperti melakukan kecurangan, atau penjualannya memang tidak bisa sebesar sebelumnya," tambah dosen FEUI ini.

Terkait sikap otoritas bursa yang terkesan tidak tegas, Budi menilai itu lebih dikarenakan kebijakan delisting merupakan pilihan terakhir untuk dijalankan. "BEI kan mau memperbesar jumlah emiten. Tentu kalau tidak ada masalah, ya, tidak akan ada delisting. Kecuali tidak ada itikad baik dari manajemen untuk memperbaiki kinerja," ucap Budi.

Sebagaimana diketahui, Direktur Penilaian Perusahaan BEI, Hoesen pernah bilang, pihaknya sedang mengkaji untuk melakukan forced delisting PT Renewable Power Indonesia Tbk (dahulu bernama PT Katarina Utama Tbk). Pasalnya perseroan tidak pernah membukukan laba sejak 2010 lalu.

Kemudian, Hoesen melanjutkan, manajemen Renewable sudah tidak membukukan pendapatan, beban usaha serta beban administrasi bank di tahun yang sama. Pada kuartal II-2012, perseroan membukukan rugi bersih sebesar Rp47,2 juta atau sedikit lebih baik bila dibandingkan dengan periode yang sama di 2011 yang mencetak kerugian mencapai Rp4,1 miliar.

Namun, rugi bersih di 2011 sudah mencapai Rp37,8 miliar, dan rugi bersih setahun sebelumnya Rp77,53 miliar. Sejak 18 Juli 2012, perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Luar Biasa (RUPSLB) dan melakukan pergantian nama perusahaan serta pergantian kepemimpinan perusahaan. Sebelumnya, BEI juga menyatakan akan melakukan forced delisting terhadap PT Davomas Abadi Tbk karena dinilai tidak kooperatif dalam menyerahkan laporan keuangan 2011. [ria/ardi]

BERITA TERKAIT

Pelaku Pasar Butuh Kepastian Hukum - Berpotensi Merugikan Investor

NERACA Jakarta – Kepastian hukum bagi pelaku usaha merupakan hal yang penting dalam keberlangsungan usaha dan begitu juga halnya dengan…

BEI Pertegas Kepemilikan Investor Aman - Ramai Emiten Delisting

NERACA Jakarta – Sikap tegas PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam memberikan sanksi delisting atau penghapusan paksa dari papan pasar…

Pemerintah Diminta Waspadai Ketidakpastian 2018 - MESKI PERTUMBUHAN EKONOMI 3 TAHUN TERAKHIR POSITIF

Jakarta-Meski pertumbuhan ekonomi dalam tiga tahun terakhir menunjukkan tren cukup positif, pemerintahan Jokowi-JK tetap harus fokus terus membenahi masalah ketimpangan…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Terbitkan Obligasi Rp 2 Triliun - KAI Tawarkan Kupon Bunga Hingga 8%

NERACA Jakarta – Danai pengembangan ekspansi bisnisnya dan termasuk peremajaan armada, PT Kereta Api Indonesia (Persero) berencana menerbitkan obligasi I…

Laba Bersih Hartadinata Tumbuh 28,4%

NERACA Jakarta – Sepanjang kuartal tiga 2017, PT Hartadinata Abadi Tbk mencatatkan laba bersih sebesar Rp 95 miliar atau naik…

KPEI Sosialisasikan Kualitas Agunan

Demi meningkatkan kehatian-hatian transaksi, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) menyelenggarakan sosialisasi kepada para anggota kliring mengenai peningkatan kualitas agunan.…