Pertanian Berpotensi Turunkan Kemiskinan

NERACA

Jakarta—Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengatakan sektor pertanian memiliki potensi besar untuk menurunkan tingkat kemiskinan mengingat penyumbang terbesar kemiskinan adalah faktor pangan. "Masyarakat saat ini ternyata lebih memilih sektor industri sebagai mata pencarian karena tingginya tingkat penghasilan sesuai dengan dasar pendidikan yang dimiliki dibandingkan dengan sektor pertanian," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Armida Salsiah Alisjahbana di Jakarta.

Menurut Guru Besar FE Unpad ini, adanya kecenderungan masyarakat, terutama yang berpendidikan rendah tetap tinggal di desa namun tidak tertarik menggeluti sektor pertanian sebagai mata pencahariannya adalah karena persoalan penghasilan yang mereka terima. "Padahal faktor komoditas pertanian khususnya beras memiliki andil terbesar dalam menurunkan tingkat kemiskinan," tambahnya

Dikatakan Armida, komoditas beras menyumbang 25,44 % penentu kemiskinan di perkotaan dan 32,81 % di pedesaan. Secara total faktor makanan menyumbang 74 % penyebab kemiskinan dan 26 % berasal dari non makanan. "Sektor pertanian kalau dilihat, istilahnya 'surplus labour', di mana tingkat produktivitasnya juga rendah, sehingga kalau terjadi pergerakan dari sektor pertanian ke sektor industri, itu karena mendapatkan kesempatan kerja yang lebih baik," ujarnya.

Menurut Armida, untuk menyelesaikan masalah ini, pemerintah terus berupaya melakukan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah. Selain itu juga didorong kinerja investasi pada sektor padat pekerja. "Pertanian sektor penting dan berpotensi untuk mengurangi kemiskinan, tapi produktivitasnya yang menjadi perhatian pemerintah untuk ditingkatkan," jelasnya

Armida menambahkan, dari tahun ke tahun penduduk miskin di Indonesia angkanya semakin menurun. Namun, sebagian penduduk miskin masih di dominasi oleh sektor pertanian, terutama di pulau Jawa.

Diungkapkan Armida, Pulau Jawa menjadi peringkat pertama sebaran penduduk miskin terbanyak di Indonesia. Nusa Tenggara hanya 6,2 %, Maluku dan Papua 4,2 %, dan Kalimantan 3,4 %. "Jawa ada di nomor satu dengan 57,8 % dari total jumlah penduduk miskin, ada juga Sumatera di urutan kedua dengan 21,0 %, dan Sulawesi 7,5 %. Di tingkat provinsi, kemiskinan di Jakarta hanya 3,69 %, sedangkan di Papua sebesar 31,11 %, termasuk Papua Barat," jelasnya

Oleh karena itu lanjut Armida, Peraturan Presiden Nomor 70/2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat mempercepat penyerapan anggaran belanja pemerintah karena lebih memberi kepastian. "Kami optimistis upaya mendorong penyerapan anggaran mencapai 95 % dapat dilakukan setelah terbitnya Perpres Nomor 70 tahun 2012," imbuhnya. **bari

BERITA TERKAIT

Urbanisasi Bikin Produktivitas Pertanian Menurun

  NERACA   Jakarta - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyatakan fenomena laju urbanisasi di Tanah Air mengakibatkan penurunan…

Kebijakan “Pre-Emptive” Redam Gejolak Pasar - BANK DUNIA TURUNKAN PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI 2018

Jakarta-Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan, kebijakan pre-emptive (menyerang) dengan menaikkan tingkat suku bunga mendahului The Fed ternyata cukup efektif dalam…

Tahun Politik dan Kemiskinan

Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi., Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo Pilkada serentak 2018 dan pilpres 2019 nampaknya isu tentang…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Urbanisasi Bikin Produktivitas Pertanian Menurun

  NERACA   Jakarta - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyatakan fenomena laju urbanisasi di Tanah Air mengakibatkan penurunan…

Bandara Soetta akan Bangun Terminal IV

    NERACA   Tangerang - Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, akan membangun terminal IV untuk menambah kapasitas penumpang. “Saya…

Masih Ada Perusahaan Yang Belum Bayar THR

      NERACA   Jakarta – Meski hari raya lebaran idul fitri telah usai, namun masih ada perusahaan yang…