Pertanian Berpotensi Turunkan Kemiskinan

NERACA

Jakarta—Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengatakan sektor pertanian memiliki potensi besar untuk menurunkan tingkat kemiskinan mengingat penyumbang terbesar kemiskinan adalah faktor pangan. "Masyarakat saat ini ternyata lebih memilih sektor industri sebagai mata pencarian karena tingginya tingkat penghasilan sesuai dengan dasar pendidikan yang dimiliki dibandingkan dengan sektor pertanian," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Armida Salsiah Alisjahbana di Jakarta.

Menurut Guru Besar FE Unpad ini, adanya kecenderungan masyarakat, terutama yang berpendidikan rendah tetap tinggal di desa namun tidak tertarik menggeluti sektor pertanian sebagai mata pencahariannya adalah karena persoalan penghasilan yang mereka terima. "Padahal faktor komoditas pertanian khususnya beras memiliki andil terbesar dalam menurunkan tingkat kemiskinan," tambahnya

Dikatakan Armida, komoditas beras menyumbang 25,44 % penentu kemiskinan di perkotaan dan 32,81 % di pedesaan. Secara total faktor makanan menyumbang 74 % penyebab kemiskinan dan 26 % berasal dari non makanan. "Sektor pertanian kalau dilihat, istilahnya 'surplus labour', di mana tingkat produktivitasnya juga rendah, sehingga kalau terjadi pergerakan dari sektor pertanian ke sektor industri, itu karena mendapatkan kesempatan kerja yang lebih baik," ujarnya.

Menurut Armida, untuk menyelesaikan masalah ini, pemerintah terus berupaya melakukan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah. Selain itu juga didorong kinerja investasi pada sektor padat pekerja. "Pertanian sektor penting dan berpotensi untuk mengurangi kemiskinan, tapi produktivitasnya yang menjadi perhatian pemerintah untuk ditingkatkan," jelasnya

Armida menambahkan, dari tahun ke tahun penduduk miskin di Indonesia angkanya semakin menurun. Namun, sebagian penduduk miskin masih di dominasi oleh sektor pertanian, terutama di pulau Jawa.

Diungkapkan Armida, Pulau Jawa menjadi peringkat pertama sebaran penduduk miskin terbanyak di Indonesia. Nusa Tenggara hanya 6,2 %, Maluku dan Papua 4,2 %, dan Kalimantan 3,4 %. "Jawa ada di nomor satu dengan 57,8 % dari total jumlah penduduk miskin, ada juga Sumatera di urutan kedua dengan 21,0 %, dan Sulawesi 7,5 %. Di tingkat provinsi, kemiskinan di Jakarta hanya 3,69 %, sedangkan di Papua sebesar 31,11 %, termasuk Papua Barat," jelasnya

Oleh karena itu lanjut Armida, Peraturan Presiden Nomor 70/2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat mempercepat penyerapan anggaran belanja pemerintah karena lebih memberi kepastian. "Kami optimistis upaya mendorong penyerapan anggaran mencapai 95 % dapat dilakukan setelah terbitnya Perpres Nomor 70 tahun 2012," imbuhnya. **bari

BERITA TERKAIT

APCI: Permendag 84/2017 Berpotensi Membunuh Industri Kretek Nasional

APCI: Permendag 84/2017 Berpotensi Membunuh Industri Kretek Nasional NERACA Jakarta - Asosiasi Petani Cengkih Indonesia (APCI), yang menaungi sekitar 1,5…

Pengurangan Subisidi Turunkan Produktivitas Petani

      NERACA   Jakarta - Serikat Petani Indonesia mengingatkan bahwa langkah kebijakan pengurangan subsidi seperti yang didorong oleh…

Wakaf Produktif Melalui Sukuk Negara, Solusi Pengentasan Kemiskinan

Oleh: Eri Haryanto, Staf Direktorat Pembiayaan Syariah DJPPR *) Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada bulan Maret…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Data Perdagangan E-Commerce Dipantau BPS

      NERACA   Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) siap untuk melakukan perekaman data para pelaku perdagangan secara…

Kemendes PDTT Buka Akses Desa Yang Terisolasi

  NERACA   Maluku - Untuk memajukan dan memperkuat wilayah-wilayah perbatasan Direktur Pengembangan Daerah Perbatasan, Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu…

BATA Ingin Tambah 25 Toko Baru

      NERACA   Jakarta - PT Sepatu Bata. Tbk (Perseroan) berencana untuk melakukan eskpansi dengan membangun 25 toko…