NERACA

Jakarta—Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengatakan sektor pertanian memiliki potensi besar untuk menurunkan tingkat kemiskinan mengingat penyumbang terbesar kemiskinan adalah faktor pangan. "Masyarakat saat ini ternyata lebih memilih sektor industri sebagai mata pencarian karena tingginya tingkat penghasilan sesuai dengan dasar pendidikan yang dimiliki dibandingkan dengan sektor pertanian," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Armida Salsiah Alisjahbana di Jakarta.

Menurut Guru Besar FE Unpad ini, adanya kecenderungan masyarakat, terutama yang berpendidikan rendah tetap tinggal di desa namun tidak tertarik menggeluti sektor pertanian sebagai mata pencahariannya adalah karena persoalan penghasilan yang mereka terima. "Padahal faktor komoditas pertanian khususnya beras memiliki andil terbesar dalam menurunkan tingkat kemiskinan," tambahnya

Dikatakan Armida, komoditas beras menyumbang 25,44 % penentu kemiskinan di perkotaan dan 32,81 % di pedesaan. Secara total faktor makanan menyumbang 74 % penyebab kemiskinan dan 26 % berasal dari non makanan. "Sektor pertanian kalau dilihat, istilahnya 'surplus labour', di mana tingkat produktivitasnya juga rendah, sehingga kalau terjadi pergerakan dari sektor pertanian ke sektor industri, itu karena mendapatkan kesempatan kerja yang lebih baik," ujarnya.

Menurut Armida, untuk menyelesaikan masalah ini, pemerintah terus berupaya melakukan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah. Selain itu juga didorong kinerja investasi pada sektor padat pekerja. "Pertanian sektor penting dan berpotensi untuk mengurangi kemiskinan, tapi produktivitasnya yang menjadi perhatian pemerintah untuk ditingkatkan," jelasnya

Armida menambahkan, dari tahun ke tahun penduduk miskin di Indonesia angkanya semakin menurun. Namun, sebagian penduduk miskin masih di dominasi oleh sektor pertanian, terutama di pulau Jawa.

Diungkapkan Armida, Pulau Jawa menjadi peringkat pertama sebaran penduduk miskin terbanyak di Indonesia. Nusa Tenggara hanya 6,2 %, Maluku dan Papua 4,2 %, dan Kalimantan 3,4 %. "Jawa ada di nomor satu dengan 57,8 % dari total jumlah penduduk miskin, ada juga Sumatera di urutan kedua dengan 21,0 %, dan Sulawesi 7,5 %. Di tingkat provinsi, kemiskinan di Jakarta hanya 3,69 %, sedangkan di Papua sebesar 31,11 %, termasuk Papua Barat," jelasnya

Oleh karena itu lanjut Armida, Peraturan Presiden Nomor 70/2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat mempercepat penyerapan anggaran belanja pemerintah karena lebih memberi kepastian. "Kami optimistis upaya mendorong penyerapan anggaran mencapai 95 % dapat dilakukan setelah terbitnya Perpres Nomor 70 tahun 2012," imbuhnya. **bari