OJK Segera Siapkan Aturan Terhadap MLM

NERACA

Jakarta—Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menyiapkan aturan terkait sistem multi level marketing (MLM) yang dapat menimbulkan risiko. "Konglomerasi juga akan kita atur supaya tidak menimbulkan risiko adanya peluang-peluang (risiko) itu," kata Wakil ketua OJK, Rahmat Waluyanto, di Jakarta.

Lebih lanjut Rahmat menambahkan OJK akan mengatur semua industri jasa keuangan. Adapun kewenangan untuk pengawasannya akan berada di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dan Bank Indonesia (BI).

Rahmat menjelaskan pengaturan sistem MLM tersebut akan dimasukkan ke OJK. Nantinya, hanya tinggal mengatur bagaimana koordinasi pengawasannya. "Sangsi-sangsi sudah diatur dipasar modal, aturan-aturan pengawasan sudah diatur,” tambahnya.

Menurut Rahmat, OJK berusaha mendorong industri keuangan menjadi lebih sehat. Karena itu butuh dan perlu aturan yang jelas. “Kesehatan perusahaan dan industri-industri akan kita atur semua," tegasnya

Terkait Manajemen Krisis, Rahmat mengaku OJK akan mengambil dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dan Bank Indonesia (BI). "Nanti kita lihat, tapi sudah jelas Bapepam kan akan masuk ke OJK dan sudah punya Crisis Management Protocol (CMP). Setelah masuk ke OJK kita akan membuat yang lebih terintegrasi," paparnya

Dikatakan Rahmat, terintegrasi dalam artian digunakan untuk mengakses industri perbankan, lembaga keuangan nonbank, pasar modal, serta lebih luas lagi. "Apapun, CMP yang kita buat harus terintegrasi. Harus sinkron dengan BI juga. Dia (BI) kan punya CMP juga, pemerintah juga ada, mungkin kita akan MoU," terangnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengakui pemerintah akan memperbarui protokol manajemen krisis (CMP) agar Indonesia lebih siap mengatasi krisis bila global kian memburuk.

Lebih lanjut Mantan Dirut Bank Mandiri ini menambahkan CMP merupakan panduan untuk pengambilan tindakan jika negara dilanda krisis ekonomi. CMP disusun oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. "Sebetulnya krisis manajemen protokol kita dengan Bank Indonesia sudah ada nota kesepahaman (MOU). Ini kita mau perbaharui saja," ujarnya

Agus melanjutkan, dalam waktu dekat nota kessepahaman CMP yang diperbarui ini akan segera ditandatangani. Namun sayangnya Agus enggan mengungkapkan lebih jauh poin mana saja yang diperbarui. "Jadi dalam waktu dekat ini kita akan tanda tangan," ujar Agus Marto. **cahyo

BERITA TERKAIT

BPJS Ketenagakerjaan Siapkan Layanan Digital

      NERACA   Jakarta - Era digital menuntut semua pihak untuk dapat memenuhi tuntutan pelanggan dengan mudah dan…

Akademisi: Penegak Hukum Harus Tegas Terhadap Korupsi

Akademisi: Penegak Hukum Harus Tegas Terhadap Korupsi NERACA Medan - Unsur penegak hukum seperti Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi…

Natal dan Tahun Baru, Bank Mandiri Siapkan Rp16,39 triliun

    NERACA   Jakarta - PT Bank Mandiri Persero Tbk menyiapkan pasokan dana Rp16,39 triliun untuk mengantisipasi lonjakan penarikan…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

NPF Bank Syariah Diprediksi Membaik di 2018

  NERACA   Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan rasio pembiayaan bermasalah (non-performing financing/NPF) perbankan syariah dapat lebih baik…

BTN Buka Cabang di Pematang Siantar

      NERACA   Medan - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. berkomitmen untuk menjangkau masyarakat yang ingin memiliki…

CIMB Niaga Andalkan Rekening Ponsel - Remitansi Antar Negara

    NERACA   Jakarta - PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) mendukung kebijakan Bank Indonesia (BI) dalam Uji…