Perlu Standard Baku Transportasi Mudik

Jumlah pemudik di jalan raya pada Idul Fitri 1433 H menurut data Kemenhub, diperkirakan meningkat 1,3% dari tahun lalu. Sedangkan untuk moda angkutan sungai, danau, dan penyeberangan naik 4,2%, angkutan kereta api naik 16,32%, angkutan laut naik 5%, dan moda angkutan udara naik 10%.

Khusus bagi pemudik yang menggunakan motor diprediksi naik sekitar 6,16% dari tahun 2011 sebanyak 3,3 juta, dan pemudik dengan mobil pribadi meningkat sekitar 5,6% menjadi 1,6 juta. Ini belum termasuk kendaraan dari perusahaan dan organisasi yang menyelenggarakan mudik bareng.

Kita tentu melihat kesiapan seluruh moda angkutan dan personil berikut sistemnya dapat dikatakan teruji bila tak ada pemudik yang terkatung-katung, bahkan telantar di terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandara, serta semua kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Parameter berikutnya adalah minimnya angka kecelakaan dan berkurangnya kemacetan di jalan raya.

Sebagai bahan perbandingan, angka kecelakaan angkutan Lebaran 2011 mencapai 2.770 kasus dengan 449 korban tewas, 760 luka berat, dan 1.914 luka ringan. Umumnya kasus kecelakaan selalu disebabkan oleh human error, machine error, dan infrastructure error.

Ironisnya, hampir setiap tahun kondisi angkutan mudik lebaran tidak mengalami perubahan yang signifikan. Bedanya hanya pada jumlah penumpang yang cenderung meningkat, kesemrawutan pasar tumpah di Pantura yang masih tetap di lokasi yang sama. Padahal, sesuai UU Lalu Lintas, pasar tumpah seharusnya ditutup sementara untuk menunjang kelancaran pemudik di jalan raya. Karena bagi pemudik yang terpenting tidak tertunda perjalanannya, yang sudah menjadi semacam ritual budaya dan religi setiap tahun.

Untuk menekan angka kecelakaan yang disebabkan human error, pemerintah rutin sudah memeriksa kesehatan awak moda transportasi seperti sopir, masinis, nakhoda, pilot, dan segenap krunya, termasuk dengan tes urine apakah mereka berada di bawah pengaruh alkohol/ narkotika atau tidak.

Begitu juga untuk menekan angka kecelakaan yang disebabkan machine error, pemerintah harus memeriksa kelaikan moda transportasi, mulai dari bus, kereta api, kapal, hingga pesawat udara. Moda transportasi yang tidak laik jalan, tidak boleh dioperasikan. Untuk menekan angka kecelakaan yang disebabkan infrastructure error, pemerintah harus memastikan kondisi jalan, terutama jalur pantura Jawa, jalur lintas timur (Jalintim), dan jalur lintas tengah Sumatera dalam kondisi baik.

Jalur rawan kecelakaan antara lain terdapat di Sumatera Selatan, Lampung, seluruh provinsi di Jawa-Banten, terutama pantura, DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, dan Bali. Saat ini beberapa titik di jalur pantura Jawa belum rampung diperbaiki sehingga berisiko memicu kemacetan. Inilah penyakit pemerintah yang selalu menargetkan perbaikan jalur pantura oleh selesai H-7. Mengapa bukan dari jauh-jauh hari? Padahal APBN periode tahunan sudah berubah menjadi 1 Januari-31 Desember, bukan lagi Maret-April seperti pada era Orde Baru.

Untuk mengurangi kemacetan, selain memastikan semua infrastruktur dan marka serta rambu dalam kondisi baik, pemerintah seharusnya total mengerahkan petugas ke lapangan, mulai dari polisi lalu lintas hingga petugas DLLAJR. Terkait masih tingginya angka kecelakaan, yang juga penting adalah dana asuransi Jasa Raharja. Yang jelas, pemerintah harus memiliki standard sistem angkutan terpadu Lebaran, yang menjadi pedoman dari tahun ke tahun. Jangan seperti ritual tahunan yang tidak menyelesaikan masalah serupa dari waktu ke waktu.

BERITA TERKAIT

Ekonom: Larangan Transportasi Online Berdampak Negatif

Jakarta-Ekonom UI Berly Martawardaya menilai, penolakan yang berujung pelarangan pada transportasi online berdampak negatif pada perekonomian. Sebab, mata pencaharian ratusan…

Revolusi Media Digital Untuk Layanan Kereta Api - Industri Transportasi

NERACA Jakarta - Saat ini DKI Jakarta dan sekitarnya sedang menggalakkan pembangunan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan transportasi umum di dalam…

APPTHI: KPK Perlu Didukung Karena Naikkan IPK

APPTHI: KPK Perlu Didukung Karena Naikkan IPK NERACA Jakarta - Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) menilai keberadaan Komisi…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Awas Korupsi di Desa

Membanjirnya anggaran negara ke desa pada hakikatnya bertujuan mulia, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun pada kenyataannya, banyak aparat…

Apresiasi Kinerja Jokowi-JK

Memasuki usia ke-3 tahun pemerintahan Jokowi-JK, masyarakat sudah merasakan dinamika pembangunan yang positif. Tidak heran jika pemerintah mengklaim pertumbuhan ekonomi,…

Komitmen Anies-Sandi Ditunggu

  Pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno akhirnya resmi memegang tampuk kepemimpinan birokrasi pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Kita mendukung…