Diversifikasi Pangan Harus Digalakkan

Ketidakseriusan pemerintah dalam mengolah pangan ini terlihat jelas saat krisis kedelai melanda negeri ini. Kedelai sebagai bahan baku tempe yang merupakan makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia ternyata tidak dapat dipenuhi pemerintah, sehingga harus impor kedelai dari negara lain.

Ketergantungan impor kedelai ini terungkap dari data BPS, yang dalam lima bulan pertama tahun ini Indonesia mengimpor 750.100 ton kedelai senilai US$ 424,2 juta. Negara pengimpor terbesar datang dari Amerika Serikat, yaitu 721.100 ton senilai US$ 401,6 juta.

Kemudian, impor dari Malaysia 26.000 ton kedelai senilai US$ 20,8 juta dan Kanada sebanyak 1.525 ton senilai US$887.000 dalam lima bulan terakhir ini. Sementara menurut data BPS, pada 2011 produksi kedelai lokal hanya 851.286 ton atau 29% dari total kebutuhan. Dengan begitu, Indonesia harus impor kedelai 2.087.986 ton untuk memenuhi 71% kebutuhan domestik.

Jelas, fakta tersebut sulit diterima akal sehat. Sebagai negara merdeka yang memiliki tanah luas dan subur, negeri ini ternyata tidak bisa berdaulat dalam soal pangan. Sebab itu, wajar harus ada koreksi terhadap kebijakan pemerintah di bidang pangan ini.

Bagaimanapun, ketidakseriusan pemerintah untuk membawa bangsa kita keluar dari krisis pangan menjadi permasalahan pokok sehingga produktivitas pertanian petani menjadi rendah. Ini jadi penyebab utama rendahnya produktivitas pertanian bukan akibat soal teknis, seperti kekeringan atau faktor cuaca yang selama ini sering menjadi dalih pembenar pemerintah, tetapi murni karena tidak adanya kebijakan politik kemandirian pangan secara nasional.

Di sisi lain, makin menyempitnya lahan pertanian akibat konversi lahan atau alih fungsi lahan pertanian menjadi nonpertanian, juga menjadi salah satu faktor tersendiri yang dapat menurunkan produksi bahan pangan pertanian.

Padahal, kalau kita ingat krisis pangan 2007–2008, setidaknya pemerintah cepat tanggap mengubah cara pandang pangan nasional. Krisis pangan saat itu cukup memberi pelajaran penting apakah krisis serupa bakal terulang atau tidak. Dan sekarang jadi kenyataan krisis pangan terjadi lagi di Indonesia.

Kita melihat ancaman krisis pangan dari krisis energi dan spekulasi di pasar komoditas juga belum sepenuhnya hilang. Walau harga BBM di pasar internasional cenderung menurun, krisis energi bisa setiap saat meledak jika peta geopolitik di negara produsen berubah. Hal ini pasti berdampak tak menentu bagi Indonesia, apalagi neraca ekspor-impor pangan Indonesia hingga sekarang masih negatif.

Pada saat yang sama, impor membuat kita kian tergantung pada pangan dari luar negeri. Sebab itu, kunci keberhasilan melawan krisis pangan adalah melakukan diversifikasi pangan segera dilakukan. Potensi pangan seperti sagu, sukun, dan ubi kayu yang relatif lebih tahan pada musim basah yang berkepanjangan wajar perlu digalakkan.

Negeri ini memang memiliki potensi yang besar untuk memberi pangan dunia. Sangat disayangkan dan ironis, jika potensi yang luar biasa itu tidak dimanfaatkan se-optimal mungkin. Jangan hanya menggantungkan pada pangan impor yang sejatinya dapat diproduksi di bumi Indonesia.

BERITA TERKAIT

Literasi Investasi Mahasiswa Harus Ditingkatkan

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) kantor perwakilan Surakarta menyatakan, literasi keuangan dan investasi di kalangan mahasiswa harus ditingkatkan karena sektor…

Luhut: Dubes Harus Mampu Berikir “Out of The Box” - EKSPOR MOBIL RI KE VIETNAM MULAI TERANCAM

Jakarta-Menko bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan menilai, Indonesia harus menjalankan politik luar negeri yang lebih ofensif, dengan tetap mengedepankan kepentingan…

Koperasi Harus Bisa Mengantisipasi Perubahan Zaman

Koperasi Harus Bisa Mengantisipasi Perubahan Zaman  NERACA Jakarta - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram menekankan bahwa dengan menyelenggarakan…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Birokrasi Perizinan vs Kinerja Aparat

Proses percepatan perizinan berusaha dan berinvestasi di Indonesia tampaknya mudah diucapkan, namun sangat sulit diterapkan realisasinya di lapangan. Pasalnya, hingga…

Hapuskan PSO KRL!

Manajemen PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) berharap pemberian subsidi kewajiban pelayanan publik (public service obligation-PSO) untuk KRL Jabodetabek bisa dikurangi.…

Kontroversi SMI Award

Baru-baru ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) meraih Penghargaan “Menteri Terbaik” di Dunia (Best Minister in the World Award)…