NERACA

Jakarta – Pemerintah mendorong kesiapan bahan baku dan barang modal untuk menutupi kelemahan berupa ketergantungan terhadap impor yang terjadi seiring pertumbuhan investasi pada sektor industri. Penguatan struktur bahan baku dan barang modal untuk industri ini, dilakukan dengan sejumlah cara seperti halnya mendorong proses hilirisasi dari produk pertambangan dan pererapan tax holiday dan tax allowance.

Achdiat Atmawinata, Staf Ahli Penguatan Struktur Industri Kementerian Perindustrian mengatakan pemerintah akan berusaha menggenjot proses penyediaan bahan baku dan barang modal untuk mengejar ketertinggalan atas gencarnya investasi di Tanah Air. “Masih ada waktu maksimal 2 sampai 3 tahun untuk mengejar penyediaan bahan baku,” katanya, Senin (13/8).

Achdiat menjelaskan seluruh investasi yang ditanam di Indonesia, mempunyai jeda antara 2 hingga 3 tahun dengan terealisasinya produksi. Investasi baru itu, saat ini masih dalam proses mendatangkan mesin dan penyiapan lahan untuk menjalankan proses manufakturnya.

Ketersediaan waktu itu, harusnya produsen yang sudah menjalankan bisnisnya lebih dulu di Indonesia mampu menangkap peluang untuk penyediaan bahan baku untuk investasi baru. Saat ini, bentuk dorongan dari pemerintah sudah diwujudkan dengan memberikan tax holiday dan tax allowance untuk sejumlah subsektor.

Jadi pada saat investasi itu beroperasi, jelasnya, ketersediaan bahan baku dan barang modal sudah mampu berjalan seiring. “Indonesia harus mampu memanfaatkan invesstasi yang dating secara step by step,” ungkapnya.

Untuk saat ini, penyediaan bahan baku yang harus secepatnya disediakan adalah bahan baku palstik dan besi. Itu antara lain untuk mengiringi pesatnya industri otomotif Tanah Air. Sebagai contoh, saat ini PT Krakatau Steel Tbk dan perusahaan asal Korea, Posco, sudah menyiapkan penyediaan bahan baku untuk industri kendaraan itu.

Impor Bahan Baku

Sebelumnya MS Hidayat, Menteri Perindustrian menjelaskan setidaknya butuh 2 tahun untuk memperkuat struktur transaksi perdagangan Indonesia. Menurut dia, salah satu penyebab defisit perdagangan yang terus turun adalah importasi barang modal dan bahan baku yang tinggi.

Tingginya importasi barang modal dan bahan baku, lanjutnya, merupakan bukti terealisasinya investasi. Ada kegiatan ekonomi. Namun dalam konteks penyediaan bahan baku dan barang modal, Hidayat mengakui Indonesia masih tertinggal dan harus mengakui itu sebagai kelemahan. Untuk itu, pemerintah memperkuat pembangunan industri dasar di dalam negeri. Yakni, petrokimia dan logam dasar.

Sejalan dengan proses akselerasi hilirisasi produk, Kemenperin mencatat 153 perusahaan dari berbagai negara, seperti Perancis, Korea, Jepang dan China telah mengajukan izin usaha pembuatan smelter atau pabrik pemurnian dan pengolahan bahan mentah mineral. “Namun kita tidak butuh banyak,” jelasnya.

Pada konsep itu, Panggah Susanto Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur menjelaskan kementerian telah memberikan izin pada 19 perusahaan yang membangun smelter. Terinci, sebanyak 9 perusahaan untuk industri besi dan baja, dan masing-masing 5 perusahaan untuk subsektor aluminium dan mineral lainnya.

Panggah juga memaparkan adanya ketergantungan impor bahan baku petrokimia yang mencapai US$5,8 miliar. Ketergantungan itu terjadi karena sektor hulu kita tidak berkembang. “Jika itu tidak segera diatasi, kita tidak akan bisa mengejar,” ungkapnya.

Pemerintah akan menggenjot investasi petrokimia karena sektor industri tersebut masih bergantung pada impor bahan baku yang setiap tahunnye mencapai US$5,1 miliar. Nilai impor tersebut berpotensi terus meningkat pada beberapa tahun mendatang, apabila tidak dilakukan upaya-upaya pembangunan industri kimia nasional. importasi polipropilena mencapai 500.000 ton, butadiene 63.000 ton, dan etilena 300.000 ton.

Panggah menuturkan sejumlah strategi disiapkan pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor.Menurutnya, salah satu yang akan dikembangkan adalah penguatan struktur industri kimia mulai dari sektor petrokimia hulu melalui pembangunan nafta cracker maupun kilang (refinery) yang diintegrasikan dengan hilirnya.“Untuk itu, langkah ini memerlukan banyak investasi,” ujarnya.

Strategi itu, tegasnya, perlu didukung dengan upaya penciptaan iklim usaha yang kondusif dan upaya pengamanan terhadap industri eksisting. Di samping itu, tuturnya, langkah lain yang disiapkan pemerintah dalam mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor adalah optimalisasi perolehan nilai tambah sumber kekayaan alam, berupa minyak dan gas bumi untuk menghasilkan berbagai produk petrokimia.