Tata Niaga Diatur Ulang, Pemerintah Usung HPP Kedelai

NERACA

Jakarta - Permasalahan harga kedelai, tidak cukup hanya dengan kebijakan jangka pendek untuk dengan menurunkan bea masuk impor kedelai dari 5% menjadi 0% hingga akhir tahun ini. Namun, dibutuhkan kebijakan jangka panjang salah satunya dengan menetapkan besaran harga pembelian pemerintah (HPP) untuk kedelai, yang bertujuan melindungi petani dan menekan harga di konsumen.

Meski belum diputuskan besaran HPP, pemerintah sudah menghitung rata-rata bahwa HPP kedelai yang ideal berada di angka Rp7.000 per kg. Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menilai, pentingnya pengaturan tata niaga kedelai untuk mewujudkan swasembada kedelai tahun 2014. Produksi kedelai dalam negeri saat ini hanya memenuhi 30% dari kebutuhan nasional. Sisanya, kedelai didatangkan melalui impor. “HPP dan tata niaga merupakan tugas Kementerian Perdagangan untuk mencapai swasembada kedelai," ujarnya di Jakarta, kemarin.

Perlunya HPP, petani akan lebih terdorong untuk menanam kedelai. Sejauh ini, menurut Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Gunaryo, perhitungan HPP yang pas untuk kedelai adalah sekitar Rp 7.000 per kg. “Ini adalah harga yang pas menurut petani. Dengan harga Rp 7.000, petani diyakini akan semakin tertarik menanam kedelai ketimbang, misalnya, jagung,” ujarnya.

Gunaryo menambahkan, yang terpenting bagi koperasi, harga kedelai tidak berfluktuasi dalam waktu yang pendek. "Kalau memang Rp 7.100-Rp 7.200 dalam kurun waktu relatif lama 3-4 bulan, saya kira mereka mampu untuk tetap survive industri tahu tempenya,” terangnya.

Pemerintah juga berencana menetapkan Bulog sebagai penyangga komoditas ini. Kesulitannya, Bulog tidak akan dengan mudah masuk menjadi importir kedelai karena jaringan impor komoditas ini sudah lebih dulu dikuasai importir swasta. Tidak jelasnya tata niaga kedelai ini juga diduga sebagai pemicu praktek kartel oleh sejumlah importir besar yang menyebabkan harga kedelai melambung.

Lindungi Petani

Bahkan, dugaan kecurangan tersebut saat ini tengah diselidiki Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Sementara, Kementerian Pertanian akan mengajukan rancangan manajemen tata niaga kedelai untuk melindungi petani kedelai lokal dari gempuran impor. Namun, aturan tata niaga kedelai ini masih menunggu Rancangan Undang-Undang (RUU) Pangan dibahas dan disahkan di DPR.

“Kami sedang bicarakan agar ada pengaturan kedelai, tapi kami menunggu Undang-Undang Pangan sebagai payung hukumnya,” kata Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementerian Pertanian Banun Harpini.

Dalam RUU Pangan yang sedang dibahas oleh DPR, setiap kategori pangan pokok akan dibuat pengaturan tata niaganya. Selama ini, dia mengakui, komoditas kedelai belum diatur sedemikian rupa sehingga impor bebas masuk dalam jumlah berapa pun. “Dalam konsep Undang-Undang Pangan, kedelai masuk dalam kategori pangan pokok sehingga nanti diatur volume impornya, waktu pemasukannya, seperti pada komoditas hortikultura,” katanya.

BERITA TERKAIT

Pemerintah Hentikan Proyek Konstruksi Layang - PERLU EVALUASI TOTAL PROYEK INFRASTRUKTUR

Jakarta-Pemerintah akhirnya menghentikan sementara semua pekerjaan infrastruktur kontruksi layang (elevated) baik jalan tol, proyek LRT maupun jembatan di seluruh Indonesia.…

Pemerintah akan Bentuk BP Tapera

      NERACA   Jakarta - Pemerintah menyiapkan panitia seleksi untuk pembentukan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera)…

CEPA Jangan Batasi Kebijakan Pemerintah Kelola Ekonomi

    NERACA   Jakarta - Perjanjian Kemitraan Komprehensif yang sedang dibahas antara Republik Indonesia dan Uni Eropa, yang kerap…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Ekspor Industri Alas Kaki Menapak Hingga US$4,7 Miliar

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian memprioritaskan pengembangan industri alas kaki nasional agar semakin produktif dan berdaya saing, terlebih lagi karena…

Genjot Investasi dan Ekspor, IKTA Dipacu Perdalam Struktur

NERACA Jakarta – Industri Kimia, Tektsil, dan Aneka (IKTA) merupakan kelompok sektor manufaktur yang berkontribusi signfikan terhadap Produk Domestik Bruto…

Sepanjang Januari 2018 - Panen Belum Merata, Harga Gabah Kering dan Beras Tercatat Naik

NERACA Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya kenaikan harga gabah kering panen dan gabah kering giling selama Januari…