Tata Niaga Diatur Ulang, Pemerintah Usung HPP Kedelai

NERACA

Jakarta - Permasalahan harga kedelai, tidak cukup hanya dengan kebijakan jangka pendek untuk dengan menurunkan bea masuk impor kedelai dari 5% menjadi 0% hingga akhir tahun ini. Namun, dibutuhkan kebijakan jangka panjang salah satunya dengan menetapkan besaran harga pembelian pemerintah (HPP) untuk kedelai, yang bertujuan melindungi petani dan menekan harga di konsumen.

Meski belum diputuskan besaran HPP, pemerintah sudah menghitung rata-rata bahwa HPP kedelai yang ideal berada di angka Rp7.000 per kg. Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menilai, pentingnya pengaturan tata niaga kedelai untuk mewujudkan swasembada kedelai tahun 2014. Produksi kedelai dalam negeri saat ini hanya memenuhi 30% dari kebutuhan nasional. Sisanya, kedelai didatangkan melalui impor. “HPP dan tata niaga merupakan tugas Kementerian Perdagangan untuk mencapai swasembada kedelai," ujarnya di Jakarta, kemarin.

Perlunya HPP, petani akan lebih terdorong untuk menanam kedelai. Sejauh ini, menurut Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Gunaryo, perhitungan HPP yang pas untuk kedelai adalah sekitar Rp 7.000 per kg. “Ini adalah harga yang pas menurut petani. Dengan harga Rp 7.000, petani diyakini akan semakin tertarik menanam kedelai ketimbang, misalnya, jagung,” ujarnya.

Gunaryo menambahkan, yang terpenting bagi koperasi, harga kedelai tidak berfluktuasi dalam waktu yang pendek. "Kalau memang Rp 7.100-Rp 7.200 dalam kurun waktu relatif lama 3-4 bulan, saya kira mereka mampu untuk tetap survive industri tahu tempenya,” terangnya.

Pemerintah juga berencana menetapkan Bulog sebagai penyangga komoditas ini. Kesulitannya, Bulog tidak akan dengan mudah masuk menjadi importir kedelai karena jaringan impor komoditas ini sudah lebih dulu dikuasai importir swasta. Tidak jelasnya tata niaga kedelai ini juga diduga sebagai pemicu praktek kartel oleh sejumlah importir besar yang menyebabkan harga kedelai melambung.

Lindungi Petani

Bahkan, dugaan kecurangan tersebut saat ini tengah diselidiki Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Sementara, Kementerian Pertanian akan mengajukan rancangan manajemen tata niaga kedelai untuk melindungi petani kedelai lokal dari gempuran impor. Namun, aturan tata niaga kedelai ini masih menunggu Rancangan Undang-Undang (RUU) Pangan dibahas dan disahkan di DPR.

“Kami sedang bicarakan agar ada pengaturan kedelai, tapi kami menunggu Undang-Undang Pangan sebagai payung hukumnya,” kata Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementerian Pertanian Banun Harpini.

Dalam RUU Pangan yang sedang dibahas oleh DPR, setiap kategori pangan pokok akan dibuat pengaturan tata niaganya. Selama ini, dia mengakui, komoditas kedelai belum diatur sedemikian rupa sehingga impor bebas masuk dalam jumlah berapa pun. “Dalam konsep Undang-Undang Pangan, kedelai masuk dalam kategori pangan pokok sehingga nanti diatur volume impornya, waktu pemasukannya, seperti pada komoditas hortikultura,” katanya.

BERITA TERKAIT

Pemerintah Tidak Terbuka Dengan Utang - Oleh : Edy Mulyadi Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Ngutang lagi. Kali ini berjumlah US$4 miliar dalam bentuk penerbitan global bond. Ada tiga seri global bond yang diterbitkan, masing-masing bertenor…

Pemerintah Pacu Daya Saing IKM Lewat Platform Digital E-Smart - Industri Kecil dan Menengah

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian semakin gencar memacu pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) nasional agar memanfaatkan platform digital e-Smart…

Humpuss Bidik Pendapatan Tumbuh 15% - Bergantung Pada Proyek Pemerintah

NERACA Jakarta – Masih menjanjikannya bisnis jasa angkutan laut tahun depan, seiring dengan membaiknya harga minyak dunia mendorong PT Humpuss…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Berdasarkan Data KKP - Hingga Oktober 2017, Ekspor Produk Perikanan US$ 3,62 miliar

NERACA Jakarta – Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ekspor produk perikanan Indonesia tercatat sebesar US$ 3,62…

Indonesia-Tanzania Tingkatkan Relasi Perdagangan

NERACA Jakarta – Dubes RI untuk Tanzania Ratlan Pardede melakukan pertemuan dengan Presiden Zanzibar Ali Mohamed Shein pada Jumat (24/11)…

Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok Terus Dijaga

NERACA Jakarta – Kementerian Perdagangan berupaya menjaga stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan pokok (Bapok) menghadapi Hari Besar Keagamaam Nasional…