Pemerintah Akui Sulit Turunkan Bunga KUR

NERACA

Jakarta--Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan suku bunga kredit usaha rakyat sulit diturunkan. Alasannya biaya distribusi dari bank-bank penyalur cukup besar. "Biaya distribusi untuk menyalurkan kredit memang besar dan ini yang menyebabkan suku bunga KUR tetap tinggi meskipun Bank Indonesia sudah menurunkan suku bunga sampai 5,75 %," kata Presiden Yudhoyono di Jakarta,

Meskipun demikian, Presiden menambahkan tingkat suku bunga KUR sudah jauh lebih rendah dari rentenir di desa-desa sehingga KUR tetap bermanfaat bagi kemajuan usaha mikro kecil menengah dan koperasi yang menjadi debitur. "Sudah banyak pesan singkat yang masuk ke saya, isinya selalu mengatakan agar KUR tetap dipertahankan," terangnya

Menurut Kepala Negara, para pelaku usaha yang membutuhkan KUR lebih menaruh perhatian pada kualitas layanan perbankan dari pada memikirkan suku bunga KUR yang masih tinggi. Pelaku usaha tersebut dalam keterangan Yudhoyono berharap bank penyalur KUR lebih cepat dan lebih mudah mencairkan dana.

Lebih jauh Presiden menjelaskan suku bunga KUR sudah diturunkan dua kali untuk unit usaha mikro, yaitu dari 24 %, kemudian turun 23 %, dan sekarang menjadi 22 persen. Sementara untuk retail sudah mencapai 13 %.

Dikatakan Presiden, pihak perbankan penyalur kredit KUR harus berhati-hati jika ingin menurunkan suku bunga sehingga langkah tersebut tidak justru menjadikan kredit macet KUR naik tajam. Sampai saat ini, kredit macet KUR berada pada level 4%. "Kalau bisa diturunkan sangat bagus, namun tetap harus pada level aman," paparnya

KUR adalah program pemerintah untuk menggerakkan sektor UMKM melalui tujuh bank, yaitu Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Negara Indonesia Syariah, Bank Tabungan Negara, Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, dan Bukopin. Sampai Mei 2012, BRI menjadi bank dengan kinerja penyaluran kredit terbaik, dengan total Rp46,6 triliun dengan debitur 7.066.998.

Nilai tersebut jauh melebihi kinerja BNI yang berada di urutan kedua dengan nilai penyaluran kredit sebesar Rp8,1 triliun dengan total debitur 1.591.636.

Namun demikian Presiden SBY mengingatkan bank-bank penyalur kredit usaha rakyat untuk mendistribusikan kredit tersebut secara lebih merata di semua sektor. "Saat ini memang penerima KUR paling banyak adalah sektor jasa dan perdagangan, persentasenya mencapai 50 % lebih, oleh karena itu bank-bank penyalur kredit harus mendistribusikan KUR secara lebih merata," ungkapnya

Total penyaluran kredit KUR, menurut Presiden Yudhoyono, sejak program tersebut diluncurkan pada 2007 adalah Rp82 triliun dengan debitur 6,8 juta usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK). Untuk penerima KUR di sektor pertanian dan perikanan, ia mengatakan bahwa persentasenya masih di bawah 15%. "Sektor hulu juga masih belasan persen, ini tentu saja harus ditingkatkan agar UMKMK di semua sektor bisa maju dan lebih cepat mengurangi kemiskinan, kalau perlu bank-bank penyalur KUR harus jemput bola di desa-desa," ucapnya

Presiden Yudhoyono juga mengakui untuk bank penyalur KUR menanggung risiko besar untuk masuk ke sektor hulu dan pertanian sehingga harus dipikirkan jalan keluar agar kredit tidak macet namun juga bisa dinikmati oleh semua sektor. "Saya sudah berbicara dengan Bank Indonesia mengenai hal ini, harus dipikirkan cara agar kredit tetap aman namun distribusinya juga merata," jelasnya.

Terkait UKM, lebih jauh Presiden menargetkan jumlah usaha mikro kecil menengah dan koperasi penerima kredit usaha rakyat mencapai 10 juta pada 2014. "Saat ini debitur penerima KUR sudah mencapai 6,8 juta UMKMK, kalau bisa mencapai 10 juta pada 2014 tentu akan semakin bagus," urainya

Presiden Yudhoyono menjelaskan jika debitur UMKM bisa mencapai angka 10 juta atau mendekati, hal tersebut akan berdampak besar bagi keluarga di Indonesia karena satu UMKMK rata-rata beranggotakan 10 orang. "Saya sudah mendapat laporan dari pihak perbankan bahwa dampak dari KUR sangat baik bagi rumah tangga, antara lain meningkatkan daya beli, menciptakan lapangan kerja baru, ataupun menambah aset UMKMK itu sendiri," tukasnya

Untuk mencapai target tersebut, Presiden menyerukan kepada kepala daerah tingkat provinsi maupun kabupaten untuk turut mendukung program KUR sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pilihan rakyat. "Jika ada kepala daerah yang tidak mendukung KUR, hal itu adalah tindakan yang kurang bertanggung jawab," imbuhnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Pemerintah Wajibkan Kartu SIM Divalidasi Pakai NIK dan KK - Batas Akhir 28 Februari 2018

Kementerian Komunikasi dan Informatika akan melakukan validasi nomor SIM pelanggan menggunakan Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga. Registrasi ini dilakukan…

PKH Diklam Turunkan Angka Kemiskinan

    NERACA   Jakarta - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan Program Keluarga Harapan (PKH) berkontribusi paling efektif menurunkan…

KAI Tawarkan Kupon Bunga Hingga 8% - Terbitkan Obligasi Rp 2 Triliun

NERACA Jakarta – Danai pengembangan ekspansi bisnisnya dan termasuk peremajaan armada, PT Kereta Api Indonesia (Persero) berencana menerbitkan obligasi I…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

10 LKM Syariah Kantongi Izin dari OJK

  NERACA Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan izin operasi sepuluh Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKM Syariah) yang diharapkan…

BTN Ajak Mahasiswa jadi Entrepreneur Properti

  NERACA Yogyakarta - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. siap mengawal para mahasiswa untuk menjadi entrepreneur muda handal di bidang properti…

Bank Muamalat Resmikan Unit Program Social Trust Fund Di Bali

  NERACA Jakarta - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. (Bank Muamalat) secara resmi memperkenalkan Unit Program Social Trust Fund (STF)…