Aturan Bea Keluar Tak Berubah

NERACA

Jakarta – Kendati ditentang pengusaha nasional atas kebijakan terkait pengenaan Bea Keluar (BK). Namun pemerintah bersisikukuh mempertahankan pengenaan BK terhadap 65 komoditas ekspor bahan baku mineral dan tambang yang dikenakan bea keluar sebesar 20%. “Tidak-tidak, kalau yang terkait BK (bea keluar) itu memang tidak diubah dan tetap harus dilakukan. Dan itu tujuannya adalah untuk menjaga lingkungan dan mendorong hilirisasi,” kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo di Jakarta

Menurut Agus, kebijakan tersebut dikeluarkan guna mendorong hilirisasi tambang untuk menciptakan nilai tambah yang lebih baik kepada negara. Karena kebijakan itu semata-mata untuk menertibkan eksportir barang mineral. “Jadi yang kita harapkan dengan upaya ini untuk terus memperbaiki kelancaran ekspor,” tegasnya.

Hal ini terlihat kontras dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja ekspor pasalnya dari data yang terakhir dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan bahwa kinerja ekspor yang menurun. Pada Juni 2012 kinerja ekpor mencapai US$ 15,36 miliar atau mengalami penurunan 8,7% dibanding ekspor Mei lalu yang sebesar US$ 16,83 miliar. Bahkan dibanding periode yang sama tahun 2011 lalu mengalami penurunan sebesar 16,44%.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo) Poltak Sitanggang meminta keadilan dari Pemerintah. Ia meminta agar aturan bea keluar juga diterapkan kepada perusahaan tambang asing. “Yang menjadi pertanyaan saya kenapa bea keluar hanya diberikan kepada pengusaha nasional, sedangkan asing tidak, seperti Freeport, INCO, Newmont. Itu tidak benar,” sebut Poltak.

Pada dasarnya, kata Poltak, pengusaha nasional akan mendukung setiap kebijakan Pemerintah. Pengusaha akan mendukung sepanjang kebijakan bisa dikomunikasikan dengan baik. Peraturan Menteri Keuangan No 75/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar menyatakan, seluruh eksportir 65 jenis mineral, baik logam, bukan logam, maupun bebatuan wajib menyetor bea keluar ekspor 20 persen ke kas negara mulai 16 Mei 2012. Beleid ini dipandang Apemindo sebagai peraturan yang tidak adil bagi pengusaha nasional. “Kalau kita, pengusaha nasional dikenakan, di dalam negeri sudah tidak bisa berkompetisi,” tegas Poltak.

Seperti diketahui, regulasi itu merujuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 75/PMK.011/2012 tanggal 16 Mei 2012. Pada PMK tersebut, pemerintah mengenakan bea keluar atas ekspor 65 komoditi bijih (raw material atau ore) mineral baik logam, bukan logam, dan batuan serta campurannya dikenakan tarif Bea Keluar secara flat sebesar 20%.

Selain penerbitan PMK No 75 tersebut, guna menjamin ketersediaan bahan baku bagi industri pengolahan dan pemurnian mineral dalam negeri,juga menetapkan Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2012 tanggal 16 Mei 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral dengan tambahan ketentuan dalam Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2012. *bari

BERITA TERKAIT

3 Kawasan Ekonomi Khusus Tak Jelas Operasinya

NERACA Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan terdapat tiga kawasan ekonomi khusus (KEK) yang telah diusulkan sebagai…

BEI Bilang Pasar Modal Punya Aturan Main - Soal Trading Halt

NERACA Jakarta – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengemukakan bahwa pembekuan sementara perdagangan (trading halt) dapat dilakukan jika indeks harga…

Kredit 2018, Perbankan Tak Mampu Agresif

      NERACA   Jakarta - Perbankan diperkirakan tidak akan mampu agresif dalam menyalurkan kredit pada semester I 2018…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

PII Jamin Proyek SPAM Di Bandar Lampung - Butuh Rp250 triliun untuk Sarana Air Minum

      NERACA   Lampung – PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) / PT PII melaksanakan penandatanganan penjaminan proyek yang…

PHE Serahkan Pengelolaan Sukowati ke Pertamina EP

    NERACA   Jakarta – PT Pertamina Hulu Energi (PHE), anak usaha PT Pertamina (Persero) di sektor hulu minyak…

Skema KPBU Perlu Dukungan Kepala Daerah

      NERACA   Lampung - Pemerintah tengah fokus dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Namun yang jadi…