NERACA

Jakarta – Jepang kini makin kurang ajar terhadap Indonesia. Pemerintah Negeri Sakura tak henti-hentinya meneror sektor industri dan perdagangan negeri ini. Belum kelar ribut-ribut soal protes atas pengetatan ekspor bahan tambang mentah, Jepang kini “balas dendam” dengan menuduh 11 produsen kertas fotokopi Indonesia melakukan praktik dumping. Tuduhan otoritas Jepang ini bisa menghilangkan potensi ekspor kertas fotokopi US$ 300-400 juta per tahun.

Praktik busuk bisnis Jepang juga tercium di PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Di hadapan Indonesia mengaku rugi, tapi sebenarnya Jepang sudah lama “kenyang” menelan produk aluminium dari negeri ini. Setali tiga uang, kerakusan Jepang juga tercermin jelas dari campur tangan pemerintah Negeri Samurai soal pembangunan kilang gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) di Donggi Senoro, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.

Lebih terang lagi, di sektor otomotif, walaupun Jepang menguasai seluruh lini industri dan perdagangan produk otomotif, mulai dari produksi, distribusi, dan pasar Indonesia namun sudah hampir berjalan 5 tahun, program pembangunan kapasitas industri yang disebut Manufacturing Industry Development Center (Midec) antara Indonesia dengan Jepang jalan di tempat. Padahal Midec sebagai penyeimbang antara terbukanya pasar Indonesia dengan perdagangan bebas bilateral RI-Jepang atau Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA).

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menandaskan, dalam berbisnis pemerintah Jepang tergolong sangat rakus. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus tegas.

“Jepang hanya ingin mengeruk keuntungan yang sangat banyak dari Indonesia dan yang tidak kalah penting lagi adalah mereka (Jepang) menghalalkan segala cara dan kotor untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar besarnya buat mereka,” ungkap Marwan kepada Neraca, Minggu (12/8).

Untuk masalah pembatasan ekspor mineral, kata Marwan, Jepang telah begitu banyak mengeruk keuntungan dari negeri ini sehingga pemerintah tidak perlu takut ancaman dari Jepang yang mengadukan Indonesia ke WTO terkait kebijakan tersebut. Sementara untuk Inalum, lanjut Marwan, Jepang terlalu banyak memanipulasi. Mereka selalu bilang merugi di Inalum, padahal mereka berbohong karena menanggok untung besar. Setali tiga uang, untuk kewajiban transfer teknologi, beberapa prinsipal asal Jepang yang sudah berpuluh-puluh tahun berdagang mobil di Indonesia berlagak lupa melakukan alih teknologi.

Sementara itu pengamat ekonomi Univ. Gajah Mada Revrisond Baswir menjelaskan, Jepang memang selalu menekan Indonesia. "Misalnya Jepang berkuasa dalam industri otomotif, namun mereka tidak pernah mau transfer teknologi. Mereka tidak pernah mau bangun pabrik di sini. Jadi tetap saja kita tergantung kepada Jepang," katanya.

Revrisond juga mengatakan Jepang sangat diuntungkan dengan ekspor barang mentah Indonesia. “Sehingga mereka tidak akan mau kalau keuntungannya terganggu. Bisa dibilang kita dipecundangi mereka, karena kirim bahan mentah ke sana, mereka olah sedikit, lalu dijual kembali dengan harga mahal. Termasuk menjadikan Indonesia sebagai pasar bahan jadi mereka," ujarnya.

Karena itu, Indonesia seharusnya punya daya tawar terhadap Jepang dan jangan mau ditekan terus oleh mereka. "Kita (Indonesia) harus punya daya tawar, karena pasar mereka besar di sini. Bahkan seharusnya kita bisa menekan Jepang agar jangan terlalu rewel (terhadap Indonesia)," tandasnya.

Kendati demikian, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi berpandangan, kerjasama Indonesia dengan Jepang masih lebih baik ketimbang kerjasama dengan China ataupun dengan Uni Eropa. Namun begitu, terkait dengan banyaknya perjanjian kerjasama dengan Jepang yang justeru merugikan Indonesia seperti tentang alih teknologi.

“Kalau tentang alih teknologi, sebenarnya semuanya sudah jelas dalam perjanjian. Namun pemerintah Indonesia saja yang tidak meminta. Seharusnya pemerintah dengan tegas memintanya, dengan bagitu maka pihak Jepang pasti akan melakukan transfer teknologi,” tegasnya. iwan/bari/ria/munib