Anggaran PSO PT KA Perlu Ditambah

NERACA

Jakarta---Anggaran Public Service Obligation (PSO) untuk PT Kereta Api (KA) pada 2012 sekitar Rp400 miliar perlu ditambah. Karena transportasi Kereta merupakan salah satu urat nadi pelayanan publik dalam mendukung perekonomian negara. "Saya kira PSO untuk Kereta Api perlu ditambah, karena ini pelayanan publik yang mengutamakan kenyamanan dan keamanan," kata Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ali Masykur Musa bersama Kepala Stasiun Gambar, Edy Koeswoyo usai memberi bingkisan kepada calon penumpang Kereta Argo Angrek tujuan Jakarta-Surabaya di Stasiun Gambir,12/8.

Oleh karena itu, kata Ali lagi, pemerintah sudah seharusnya memberikan anggaran yang cukup kepada PT KA. Karena kereta menjadi salah transportasi massal bagi rakyat. “Sudah semestinya proyek infrastruktur seperti pembangunan rel ganda mendapat prioritas. Karena ini akan mendorong kinerja PT KA,” tambahnya.

Namun demikian Ketua Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) ini mengingatkan agar pemerintah tidak tergesa-gesa dalam mengerjakan prpyek infrastruktur, karena akan berpengaruh pada kualitas yang menjadi nomor dua. Karena itu pemerintah sebagai pengemban amanah neagra harus bisa mengatasi fenomena tahunan, khususnya mudik dengan baik. “Harusnya bisa melaksanakan pemeliharaan, rehabilitasi dan rekonstruksi pelayanan publiksecara terencana tanpa mengurangi kualitas. Jika tidak, fenomena ini bisa menjadi proyek abadi dan banyak anggaran terbuang percuma,” ungkapnya sambil didampingi Sekjen ISBU, Kholid Syeirazi dan pengurus ISNU lainya, Chairil Sholeh Rasyid.

Terkait dengan persiapan mudik lebaran, sambung Ali, pihaknya menyesalkan perbaikan jalan ataupun sarana infrastruktur dan transportasi yang lain selalu dikerjakan mendekati masa lebaran. Padahal sebenarnya fenomena rutin ini terjadi setiap tahun. “Seharusnya proyek-proyek terkait pelayanan public mendapat priroritas. Jangan baru dilaksanakan menjelang mudik,”tegasnya.

Menyinggung masalah santunan kecelakaan, Ali Masykur menyarankan agar pihak PT Jasa Raharja harus bertindak cepat dalam merespon berbagai kecelakaan lalu lintas. “Kalau perlu Jasa Raharja merespon 24 jam menjelang makin dekatnya Lebaran,” ucapnya.

Disisi lain, lanjut Ali yang meminta santunan kepada keluarga korban kecelakaan lalulintas harus diberikan secepatnya. Jangan sampai menunggu. “Berikan hak mereka yang sedang kena musibah, jangan sampai ditahan-tahan, apalagi dipersulit,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Stasiun Gambir, Edy Koeswoyo mengakui mendekati H-8, hingga kini belum ada lonjakan penumpang yang significant. “Suasana masih sedikit normal, ada kenaikan tapi belum terlalu significant,” terangnya.

Ditanya mengenai harga tiket, Edy mengaku hari pemberlakukan harga tiket batas atas sudah dilakukan. “Ya, harga tiket batas sudah dilakukan,” tegasnya. **eko

BERITA TERKAIT

Naik Rp1,25 Triliun, Banggar Tetapkan Anggaran Subsidi Energi Rp157,79 Triliun

      NERACA   Jakarta - Rapat Panitia Kerja Badan Anggaran DPR menyetujui alokasi subsidi energi sebesar Rp157,79 triliun…

KOTA SUKABUMI - Belanja Langsung Alami Kenaikan di APBD Perubahan Anggaran 2018

KOTA SUKABUMI  Belanja Langsung Alami Kenaikan di APBD Perubahan Anggaran 2018 NERACA Sukabumi - Dalam penetapan Kebijakan Umum Perubahan APBD…

Bank Perlu Diarahkan Pembiayaan Pangan Berkelanjutan

    NERACA   Jakarta - Perbankan di Indonesia perlu didorong memahami pentingnya penyaluran pembiayaan untuk pembangunan berkelanjutan karena bermanfaat…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Kementan, Kemendag atau Bulog Yang Dievaluasi - Impor Beras

  NERACA   Jakarta – Persoalan impor beras mengemuka saat perseteruan antara Dirut Perum Bulog Budi Waseso dan Menteri Perdagangan.…

Kemenkeu Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2018 Capai 5,2%

  NERACA   Jakarta - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2018…

Harapan DPR Kepada Pemimpin Bekasi

      NERACA   Jakarta – Pasca dilantiknya Walikota Bekasi Rahmat Efendi dan Wakil Walikota Tri Adhiyanto, Anggota DPR…