Kasus Bank Century yang sudah lama tak terdengar, kini kembali menggema. Pasalnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui proses penyelamatan bank yang kini berganti nama menjadi Bank Mutiara itu harus dilakukan, walau risiko biaya politiknya tinggi sekali.

"Political cost-nya tinggi sekali, sampai setahun kurang lebih. Meski begitu kita berikan penyertaan modal sementara atas Bank Century dulu, yang jumlahnya sekitar US$600 juta,” ujar presiden saat membuka Rakor  mengenai KUR dan perbankan di kantor BRI pusat, Jumat (10/8).

Menurut SBY,  kebijakan pemberian bail out di Indonesia jauh lebih kecil dibandingkan dengan bail out di negara lain dengan kasus yang sama. Misalnya saja bailout di bank Eropa yang sekali mengeluarkan bailout sebesar US$100 miliar atau setara dengan Rp 1000 triliun. Sedangkan, Indonesia mengeluarkan Rp 6,7 triliun untuk Bank Century.

Pernyataan Kepala Negara itu menanggapi tudingan mantan Ketua KPK Antasari Azhar yang menyebutkan, presiden yang memimpin rapat yang membahas tentang rencana bailout (dana talangan) Bank Century di Istana Negara, Jakarta (Okt.2008).

Kita tentu memahami dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi pengucuran dana talangan Bank Century, Komisi Pemberantasan Korupsi telah memeriksa 100 orang lebih. Beberapa orang yang telah diperiksa a.l. Wakil Presiden Boediono, mantan Menkeu Sri Mulyani Indrawati, mantan Deputi Gubernur Senior BI Miranda S. Goeltom, Deputi Gubernur BI (non-aktif) Budi Mulya, dan Robert Tantular.

KPK hingga sekarang belum menemukan adanya tindak pidana dalam kasus pengucuran dana Rp 6,7 triliun untuk menyelamatkan Bank Century itu, walau BPK menyebut ada indikasi kerugian negara yang diakibatkan penyelamatan Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun. Hal itu disimpulkan setelah pertemuan BPK dengan Timwas Century di DPR (1 Feb. 2012).

Tidak hanya itu. Hasil voting Paripurna DPR terkait dengan Bank Century ibaratnya seperti pepesan kosong. Karena sesudah menjadi keputusan politik DPR, tak berdampak apa-apa. Hanya ramai ketika mengambil keputusan. Sebatas menjadi sebuah keputusan politik. Tapi tidak ada tindakan lanjutan yang dapat diharapkan.

Keputusan DPR yang mayoritas (325) suara, yang memilih opsi C, hanya menjadi sebuah komedi panggung, dan durasinya diputar sangat pendek, dan sekadar rakyat tahu, bahwa DPR masih serius terhadap kasus bailout Century, yang mengeruk uang negara Rp 6,7 triliun. Keputusan DPR itu juga eksplisit adanya dugaan pelanggaran, yang harus dilanjutkan dengan proses hukum. Ternyata sampai sekarang tak ada yang menyentuh terhadap pihak-pihak yang diduga terkait dengan bailout  bank swasta itu.

Mestinya DPR melanjutkan dengan langkah-langkah serius, agar keputusan itu tidak menjadi sebuah “pepesan kosong”, yang pasti akan membuat rakyat semakin tidak percaya kepada DPR. DPR sejatinya mendorong lembaga-lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaaan dan KPK untuk menindak lanjuti keputusan DPR. Tapi semua menjadi macet di tengah jalan.

KPK sampai sekarang tidak menentukan langkah-langkah yang jelas menanggapi keputusan DPR. Bahkan DPR mensinyalir KPK telah terkena intervensi politik, sehingga menjadi mandul. Tidak berani bertindak dengan tegas meski sudah ada keputusan DPR. Kepolisian dan Kejaksaan sami mawon tidak terlihat langkah nyata untuk merespon keputusan DPR dan BPK. Idealnya hasil pansus adalah keputusan politik, namun rekomendasinya harus ditindaklanjuti melalui proses hukum.