BI Siapkan LTV Pada Perbankan Syariah

NERACA

Bandung--Bank Indonesia segera mengeluarkan aturan pembatasan nilai kredit, alias loan to value ratio (LTV) terhadap industri perbankan syariah. Aturan LTV tersebut akan mengena pada kredit pemilikan rumah (KPR) dan uang muka kredit kendaraan bermotor (KKB) dari perbankan syariah guna memperketat pengendalian kredit perbankan. "Aturan LTV dan uang muka KKB dari perbankan syariah harus segera. Kita masih akan melakukan beberapa pertemuan sebelum mengeluarkannya," kata Deputi Gubernur Bank Indonesia Halim Alamsyah di Bandung, Minggu.

Lebih jauh kata Halim, aturan terhadap perbankan syariah dikeluarkan sebagai tanggapan dari pelaksanaan serupa yang berlaku bagi perbankan syariah sejak 15 Juli lalu.

Menurut Halim, perbankan syariah sebelumnya memang dikecualikan dari aturan LTV KPR dan uang muka KKB karena BI melihat banyak produk pembiayaan perbankan syariah yang tidak menggunakan uang muka. "Kita sudah putuskan untuk produk yang tanpa uang muka, kita akan batasi minimal pembayaran cicilan pertamanya," ujarnya

Aturan ini, sambung Halim lagi, juga merupakan upaya BI memberikan sinyal kepercayaan ke pasar bahwa BI menyadari ekspansi pembiayaan cenderung terlalu cepat, dikaitkan dengan kemampuan menyediakan pembiayaan terutama valas.

Aturan terhadap permbiayaan perbankan syariah ini juga merupakan salah satu upaya BI mengendalikan defisit transaksi berjalan yang diakibatkan tingginya arus impor, termasuk bahan baku industri otomotif.

Sebelumnya BI mengeluarkan aturan pembatasan rasio LTV, yakni angka rasio antara nilai kredit yang dapat diberikan oleh Bank terhadap nilai agunan pada saat awal pemberian kredit, ditetapkan maksimal 70 %.

Ruang lingkup KPR yang dimaksud meliputi kredit konsumsi kepemilikan rumah tinggal, termasuk rumah susun atau apartemen namun tidak termasuk rumah kantor dan rumah toko, dengan tipe bangunan lebih dari 70 m2 (tujuh puluh meter persegi).

Pengaturan mengenai LTV dikecualikan terhadap KPR dalam rangka pelaksanaan program perumahan pemerintah.

Sementara itu, untuk uang muka bagi KKB ditetapkan sebagai berikut (i) Untuk Roda Dua minimal uang muka sebesar 25 %, (ii) Roda Empat minimal uang muka 30 %, dan (iii) Roda Empat atau lebih untuk keperluan produktif minimal DP 20 %.

Beberapa waktu lalu, Adiwarman Karim, Pengamat Perbankan syariah, mengungkapkan meski saat ini market share perbankan masih rendah, namun kedepannya bisa menggerus market share bank konvensional. "Kita akan bergerak ke 4,5%, 5% untuk tahun depan. Memang tidak mudah menggejar market share perbankan syariah, tetapi kita optimis bisa mengambil market share mereka yang sudah diatas 95% ini," imbuhnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

BNI Syariah Bahagiakan Anak-Anak Korban Banjir

Sebagai bentuk kepedulian kemanusiaan dan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan, BNI Syariah bersama Yayasan Hasanah Titik menyalurkan bantuan kepada…

Tower Bersama Bangun 1000 Menara di Luar Jawa - Siapkan Capex Rp 1 Triliun

NERACA Jakarta –Kejar pertumbuhan bisnis lebih agresif lagi, PT Tower Bersama Infrastruktur Tbk (TBIG) tahun ini menargetkan dapat membangun sekitar…

BTPN Syariah Bakal Lepas Saham 10% - Gelar IPO di Kuartal Tiga 2018

NERACA Jakarta – Perkuat likuiditas dalam mendanai ekspansi bisnisnya, PT BTPN Syariah dalam waktu bakal melakukan penawaran saham perdana alias…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

OJK Sebut Bumiputera Dalam Kondisi Normal - Dari Sisi Bisnis dan Pendanaan

  NERACA Jakarta - Para pemegang polis dan mitra kerja Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 kini bisa bernafas lega…

Kementerian PUPR Segera Teken MoU dengan BTN terkait KPR FLPP

  NERACA Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan memastikan bahwa PT Bank…

BNI Sosialisasikan BNI Yap di Java Jazz

  NERACA Jakarta - Untuk memanjakan para penggemar musik jazz Indonesia serta menyosialisasikan alat pembayaran baru pada pagelaran musik Jakarta…