BI Siapkan LTV Pada Perbankan Syariah

NERACA

Bandung--Bank Indonesia segera mengeluarkan aturan pembatasan nilai kredit, alias loan to value ratio (LTV) terhadap industri perbankan syariah. Aturan LTV tersebut akan mengena pada kredit pemilikan rumah (KPR) dan uang muka kredit kendaraan bermotor (KKB) dari perbankan syariah guna memperketat pengendalian kredit perbankan. "Aturan LTV dan uang muka KKB dari perbankan syariah harus segera. Kita masih akan melakukan beberapa pertemuan sebelum mengeluarkannya," kata Deputi Gubernur Bank Indonesia Halim Alamsyah di Bandung, Minggu.

Lebih jauh kata Halim, aturan terhadap perbankan syariah dikeluarkan sebagai tanggapan dari pelaksanaan serupa yang berlaku bagi perbankan syariah sejak 15 Juli lalu.

Menurut Halim, perbankan syariah sebelumnya memang dikecualikan dari aturan LTV KPR dan uang muka KKB karena BI melihat banyak produk pembiayaan perbankan syariah yang tidak menggunakan uang muka. "Kita sudah putuskan untuk produk yang tanpa uang muka, kita akan batasi minimal pembayaran cicilan pertamanya," ujarnya

Aturan ini, sambung Halim lagi, juga merupakan upaya BI memberikan sinyal kepercayaan ke pasar bahwa BI menyadari ekspansi pembiayaan cenderung terlalu cepat, dikaitkan dengan kemampuan menyediakan pembiayaan terutama valas.

Aturan terhadap permbiayaan perbankan syariah ini juga merupakan salah satu upaya BI mengendalikan defisit transaksi berjalan yang diakibatkan tingginya arus impor, termasuk bahan baku industri otomotif.

Sebelumnya BI mengeluarkan aturan pembatasan rasio LTV, yakni angka rasio antara nilai kredit yang dapat diberikan oleh Bank terhadap nilai agunan pada saat awal pemberian kredit, ditetapkan maksimal 70 %.

Ruang lingkup KPR yang dimaksud meliputi kredit konsumsi kepemilikan rumah tinggal, termasuk rumah susun atau apartemen namun tidak termasuk rumah kantor dan rumah toko, dengan tipe bangunan lebih dari 70 m2 (tujuh puluh meter persegi).

Pengaturan mengenai LTV dikecualikan terhadap KPR dalam rangka pelaksanaan program perumahan pemerintah.

Sementara itu, untuk uang muka bagi KKB ditetapkan sebagai berikut (i) Untuk Roda Dua minimal uang muka sebesar 25 %, (ii) Roda Empat minimal uang muka 30 %, dan (iii) Roda Empat atau lebih untuk keperluan produktif minimal DP 20 %.

Beberapa waktu lalu, Adiwarman Karim, Pengamat Perbankan syariah, mengungkapkan meski saat ini market share perbankan masih rendah, namun kedepannya bisa menggerus market share bank konvensional. "Kita akan bergerak ke 4,5%, 5% untuk tahun depan. Memang tidak mudah menggejar market share perbankan syariah, tetapi kita optimis bisa mengambil market share mereka yang sudah diatas 95% ini," imbuhnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Maraknya Ijazah Palsu, Inilah Dampaknya Pada Dunia Pendidikan

  NERACA Jakarta - Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta (selanjutnya di singkat LKBH UTA '45)…

OJK: Sumatera Selatan Bidikan Perbankan untuk Ekpansi

OJK: Sumatera Selatan Bidikan Perbankan untuk Ekpansi NERACA Palembang - Kota Palembang, Sumatera Selatan, menjadi bidikan kalangan perusahaan perbankan untuk…

Menghindari Virus Pada Smartphone

Selain bisa merusak komputer, virus, dan malicious software (malware) juga kerap menyerang smartphone. Berbagai risiko mungkin terjadi ketika smartphone terkena…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

BI Sepakati Kerangka LCS dengan Malaysia dan Thailand

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) menyepakati kerangka "Local Currency Settlement" (LCS) secara bilateral dengan Bank Negara…

Dirut BTN Tegaskan IKA Undip Siap Dukung Program Pemerintah - Terpilih Ketua IKA UNDIP

  NERACA Semarang - Ikatan Alumni Keluarga Universitas Diponegoro (IKA Undip) siap mendukung pemerintah dalam menyukseskan program pembangunannya seperti infrastruktur…

Pemberdayaan Ekonomi, Bank Muamalat Gandeng Baznas

      NERACA Langkat - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Bank Muamalat) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) meresmikan…