Badai Pakaian Impor Hempaskan Industri Tekstil

NERACA

Jakarta - Peredaran produk pakaian jadi impor tidak dapat dibendung oleh pelaku dunia usaha karena masuknya produk tersebut melalui jalur legal. Padahal industri tekstil dan produk tekstil (TPT) menjadi primadona penyumbang devisa dari sektor manufaktur. Namun pengaruh faktor eksternal seperti serbuan produk tekstil ilegal di pasar domestik menurunkan pertumbuhan industri TPT sebesar 2%.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ernovian G. Ismy memaparkan impor produk jadi khususnya tekstil menekan penjualan industri TPT nasional secara signifikan. “Kondisi tersebut mempersempit gerak industri tekstil nasional di pasar lokal. Sekarang ini sudah tidak ada lagi hambatan yang membuat produk tersebut masuk secara ilegal. Bea masuk untuk sejumlah produk pakaian jadi sudah 0%, jadi untuk apa masuk lagi secara legal dan pelaku dunia usaha tidak bisa membendung serbuan produk impor. Satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah pengawasan,” ungkapnya di Jakarta, akhir pekan lalu.

Jenis pakaian yang masuk ke pasar domestik didominasi oleh pakaian sehari-sehari, seperti kemeja dan kaos, baik untuk pria maupun wanita. ”API menduga peningkatan impor yang cukup besar ikut dikontribusi oleh impor dari produsen yang sudah beralih menjadi pedagang,” ujarnya.

Ernovian menambahkan, satu-satunya antisipasi yang bisa dilakukan untuk menekan masuknya tekstil ilegal adalah dengan tingkat kesadaran dari masing-masing konsumen dalam negeri. ”Antisipasinya hanya konsumen jangan memutuskan untuk membeli produk itu. Karena produk itu tidak memiliki nilai tambah. Konsumen akan rugi jika membeli barang impor dengan kualitas yang kurang baik,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Ade Sudrajat menyatakan produk impor pakaian bekas ilegal yang semakin tak terbendung membuat banyak orang kehilangan lapangan pekerjaan. Pasalnya, masyarakat menjadi lebih tertarik dengan produk yang lebih murah dibandingkan lokal yang mahal. "Potensial nilai kerugian sulit diperkirakan, namun yang pasti banyak orang yang bekerja di industri kehilangan lapangan kerja," kata Ade.

Menurut dia kehadiran pakaian bekas membuat pasar menjadi jenuh dengan produk lokal yang ada, sehingga membuat produk lokal yang cenderung lebih mahal tidak laku lagi dan membuat orang tidak bekerja sebagai pembuat tekstil. "Bayangkan saja jika satu orang tadinya mampu membuat 12 lusin pakaian dalam sebulan, sementara yang masuk ribuan ton pakaian ilegal, berapa yang tidak kerja, pasti ribuan. Semakin banyak yang masuk maka semakin banyak pula yang kehilangan lapangan kerja," katanya.

Dia mengatakan upaya pemerintah dengan pembatasan pelabuhan masuk menjadi lima pelabuhan pun tidak cukup menghalau barang impor ilegal masuk. Hal ini dikarenakan luasnya wilayah perairan Indonesia. "Indonesia itu luas, saya kira ini belum cukup karena masih banyak pelabuhan kecil yang tidak terjaga meskipun pemerintah menerapkan banyak peraturan," katanya.

Dijelaskan dia, tidak ada upaya yang bisa dilakukan lagi kecuali dengan membatasi pasar tekstil yang ada di Indonesia karena jika masih ada pasar yang menerima barang pakaian bekas impor maka kesempatan penyelundupan masih terbuka lebar. "Bea cukai dan gudang juga sudah penuh dengan barang sitaan sementara barang terus masuk. Selama ada pasar pasti akan terus ada. Pasarnya juga harus diatur," katanya.

Diketahui, impor tekstil dan produk tekstil juga terus mengalami kenaikan. Data survei di pelabuhan impor yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa impor pakaian jadi sepanjang Januari-Oktober 2011 mencapai US$136,66 juta atau naik 35,06 % dibanding periode yang sama tahun lalu. Data tersebut hanya dari impor pakaian jadi, sedangkan impor tekstil dan produk tekstil secara keseluruhan jauh lebih besar. Impor tekstil dan produk tekstil pada 2012 mencapai US$8 miliar naik dari tahun 2011 sebesar US$6,9 miliar.

Impor Ilegal

Di tempat berbeda, pemerhati kebijakan industri dan perdagangan Fauzi Aziz mengungkapkan, pemberantasan impor ilegal diproyeksikan mampu mengoptimalkan skala produksi perekonomian dalam negeri hingga 85 %. Praktik impor ilegal berdampak terhadap pertumbuhan produk industri dan perekonomian nasional. Lebih jauh lagi Fauzi mengatakan hambatan perkembangan laju pertumbuhan industri. "Bagaimanapun harus diakui bahwa ilegal impor masih marak," katanya.

Menurut Fauzi, sejumlah praktik impor ilegal masih marak di sejumlah sektor antara lain, perikanan, tekstil dan produk tekstil, serta kayu. Kondisi ini memengarui daya saing produk industri dalam negeri. Dia mengatakan sektor industri kecil menengah (IKM) ikut berkembang bila praktik penyelundupan bisa ditekan. Selain itu, pertumbuhan wirausaha akan naik karena terpicu potensi pasar domestik seiring penguatan daya beli masyarakat. Pertumbuhan ekonomi pada 2011 sebesar 6,5 %, katanya, hampir 70 % ditopang kegiatan ekonomi domestik.

BERITA TERKAIT

Kemenperin Usul Tambah Anggaran Rp 2,57 Triliun - Dukung Industri 4.0

  NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran pada tahun 2019 kepada DPR RI sebesar Rp2,57 triliun. Anggaran tersebut…

Revolusi Industri 4.0 Untuk Bidik 10 Besar Dunia

NERACA Jakarta – Pemerintah telah menetapkan target Indonesia masuk dalam jajaran 10 negara dengan perekonomian terbesar di dunia tahun 2030.…

Shell Rilis Dua Produk Bahan Baku Industri Manufaktur

Shell Lubricants Indonesia meluncurkan dua produk unggulannya, yaitu Shell Flavex 595B, Shell Risella X dan berbagai produk portfolio dalam kategori…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Ini Jurus Wujudkan Indonesia Jadi Kiblat Fesyen Muslim Dunia

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus berupaya mewujudkan visi Indonesia untuk menjadi kiblat fesyen muslim dunia pada tahun 2020. Peluang…

Laporan Keuangan - Satu Dekade, Kemenperin Raih Opini WTP Berturut

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan…

Dukung Industri 4.0 - Kemenperin Usul Tambah Anggaran Rp 2,57 Triliun

  NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran pada tahun 2019 kepada DPR RI sebesar Rp2,57 triliun. Anggaran tersebut…