Badai Pakaian Impor Hempaskan Industri Tekstil

NERACA

Jakarta - Peredaran produk pakaian jadi impor tidak dapat dibendung oleh pelaku dunia usaha karena masuknya produk tersebut melalui jalur legal. Padahal industri tekstil dan produk tekstil (TPT) menjadi primadona penyumbang devisa dari sektor manufaktur. Namun pengaruh faktor eksternal seperti serbuan produk tekstil ilegal di pasar domestik menurunkan pertumbuhan industri TPT sebesar 2%.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ernovian G. Ismy memaparkan impor produk jadi khususnya tekstil menekan penjualan industri TPT nasional secara signifikan. “Kondisi tersebut mempersempit gerak industri tekstil nasional di pasar lokal. Sekarang ini sudah tidak ada lagi hambatan yang membuat produk tersebut masuk secara ilegal. Bea masuk untuk sejumlah produk pakaian jadi sudah 0%, jadi untuk apa masuk lagi secara legal dan pelaku dunia usaha tidak bisa membendung serbuan produk impor. Satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah pengawasan,” ungkapnya di Jakarta, akhir pekan lalu.

Jenis pakaian yang masuk ke pasar domestik didominasi oleh pakaian sehari-sehari, seperti kemeja dan kaos, baik untuk pria maupun wanita. ”API menduga peningkatan impor yang cukup besar ikut dikontribusi oleh impor dari produsen yang sudah beralih menjadi pedagang,” ujarnya.

Ernovian menambahkan, satu-satunya antisipasi yang bisa dilakukan untuk menekan masuknya tekstil ilegal adalah dengan tingkat kesadaran dari masing-masing konsumen dalam negeri. ”Antisipasinya hanya konsumen jangan memutuskan untuk membeli produk itu. Karena produk itu tidak memiliki nilai tambah. Konsumen akan rugi jika membeli barang impor dengan kualitas yang kurang baik,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Ade Sudrajat menyatakan produk impor pakaian bekas ilegal yang semakin tak terbendung membuat banyak orang kehilangan lapangan pekerjaan. Pasalnya, masyarakat menjadi lebih tertarik dengan produk yang lebih murah dibandingkan lokal yang mahal. "Potensial nilai kerugian sulit diperkirakan, namun yang pasti banyak orang yang bekerja di industri kehilangan lapangan kerja," kata Ade.

Menurut dia kehadiran pakaian bekas membuat pasar menjadi jenuh dengan produk lokal yang ada, sehingga membuat produk lokal yang cenderung lebih mahal tidak laku lagi dan membuat orang tidak bekerja sebagai pembuat tekstil. "Bayangkan saja jika satu orang tadinya mampu membuat 12 lusin pakaian dalam sebulan, sementara yang masuk ribuan ton pakaian ilegal, berapa yang tidak kerja, pasti ribuan. Semakin banyak yang masuk maka semakin banyak pula yang kehilangan lapangan kerja," katanya.

Dia mengatakan upaya pemerintah dengan pembatasan pelabuhan masuk menjadi lima pelabuhan pun tidak cukup menghalau barang impor ilegal masuk. Hal ini dikarenakan luasnya wilayah perairan Indonesia. "Indonesia itu luas, saya kira ini belum cukup karena masih banyak pelabuhan kecil yang tidak terjaga meskipun pemerintah menerapkan banyak peraturan," katanya.

Dijelaskan dia, tidak ada upaya yang bisa dilakukan lagi kecuali dengan membatasi pasar tekstil yang ada di Indonesia karena jika masih ada pasar yang menerima barang pakaian bekas impor maka kesempatan penyelundupan masih terbuka lebar. "Bea cukai dan gudang juga sudah penuh dengan barang sitaan sementara barang terus masuk. Selama ada pasar pasti akan terus ada. Pasarnya juga harus diatur," katanya.

Diketahui, impor tekstil dan produk tekstil juga terus mengalami kenaikan. Data survei di pelabuhan impor yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa impor pakaian jadi sepanjang Januari-Oktober 2011 mencapai US$136,66 juta atau naik 35,06 % dibanding periode yang sama tahun lalu. Data tersebut hanya dari impor pakaian jadi, sedangkan impor tekstil dan produk tekstil secara keseluruhan jauh lebih besar. Impor tekstil dan produk tekstil pada 2012 mencapai US$8 miliar naik dari tahun 2011 sebesar US$6,9 miliar.

Impor Ilegal

Di tempat berbeda, pemerhati kebijakan industri dan perdagangan Fauzi Aziz mengungkapkan, pemberantasan impor ilegal diproyeksikan mampu mengoptimalkan skala produksi perekonomian dalam negeri hingga 85 %. Praktik impor ilegal berdampak terhadap pertumbuhan produk industri dan perekonomian nasional. Lebih jauh lagi Fauzi mengatakan hambatan perkembangan laju pertumbuhan industri. "Bagaimanapun harus diakui bahwa ilegal impor masih marak," katanya.

Menurut Fauzi, sejumlah praktik impor ilegal masih marak di sejumlah sektor antara lain, perikanan, tekstil dan produk tekstil, serta kayu. Kondisi ini memengarui daya saing produk industri dalam negeri. Dia mengatakan sektor industri kecil menengah (IKM) ikut berkembang bila praktik penyelundupan bisa ditekan. Selain itu, pertumbuhan wirausaha akan naik karena terpicu potensi pasar domestik seiring penguatan daya beli masyarakat. Pertumbuhan ekonomi pada 2011 sebesar 6,5 %, katanya, hampir 70 % ditopang kegiatan ekonomi domestik.

BERITA TERKAIT

Australia Pemasok Barang Impor Terbesar ke Banten

Australia Pemasok Barang Impor Terbesar ke Banten NERACA Serang - Negara Australia merupakan pemasok barang impor nonmigas terbesar ke Provinsi…

Menperin Pacu Kolaborasi Pengembangan Sektor Industri - Jelang 60 Tahun RI-Jepang

NERACA Jakarta – Hampir enam dekade, Indonesia dan Jepang menjadi mitra strategis dalam upaya pembangunan ekonomi kedua negara. Oleh karena…

Regulator Tidak Akan Beratkan Pelaku Industri

Regulator Tidak Akan Beratkan Pelaku Industri Pangsa pasar IoT di Indonesia diprediksi mencapai Rp444 triliun pada tahun 2022 dengan lebih…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Jelang 60 Tahun RI-Jepang - Menperin Pacu Kolaborasi Pengembangan Sektor Industri

NERACA Jakarta – Hampir enam dekade, Indonesia dan Jepang menjadi mitra strategis dalam upaya pembangunan ekonomi kedua negara. Oleh karena…

Produksi Lele Bioflok Sokong Suplai Pangan Berbasis Ikan

NERACA Sleman- Menteri Kelautan dan Perikanan yang diwakili Sekjen KKP, Rifky E Hardijanto melakukan panen perdana budidaya lele sisitem bioflok…

Industri Transportasi - Revolusi Media Digital Untuk Layanan Kereta Api

NERACA Jakarta - Saat ini DKI Jakarta dan sekitarnya sedang menggalakkan pembangunan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan transportasi umum di dalam…