Penghematan Perlambat Laju Impor Energi

NERACA

Jakarta - Pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk Indonesia yang pesat, tentunya disertai dengan meningkatnya kebutuhan energi. Jika diasumsikan rata-rata pertumbuhan kebutuhan listrik sebesar 7% per tahun, maka selama kurun waktu 30 tahun konsumsi listrik akan meningkat dengan tajam. Oleh karena itu, efisiensi energi dapat membantu mengurangi penggunaan energi fosil yang selama ini masih dominan, dan akan habis jika terus dieksploitasi.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rudi Rubiandini mengajak masyarakat untuk melakukan penghematan energi. Karena hingga 2020, akan memberikan dampak terhadap negara ini menjadi negara pengimpor energi. “Penghematan energi merupakan salah satu cara agar bisa membuat anggaran negara menjadi hemat, termasuk listrik bagian energi yang sering dipakai sehari-hari. Untuk itu lakukanlah penghematan,” ujarnya di acara tantangan 4 minggu penghematan energi, akhir pekan kemarin.

Secara keseluruhan, sekarang ini penduduk Indonesia yang sudah teraliri listrik sekitar 72%. Untuk itu, Rudi berharap, masyarakat yang sudah menikmati listrik bisa berhemat. Untuk penggunaan energi listrik terbesar saat ini berada di kota-kota besar di Jawa terutama DKI Jakarta yang mencapai 97%. Sementara terendah berada di Papua sebesar 34%.

“Pemakaian listrik di Jakarta kebanyakan terbuang sia-sia. Masyarakat yang memakai listrik biasanya untuk AC (air conditioning) yang terlalu lama, televisi juga bisa berlangsung selama 24 jam,” jelasnya. Rudi menghimbau untuk melakukan kegiatan penghematan dengan tindakan utama yaitu dengan mematikan lampu yang tidak digunakan, mencabut colokan listrik dari alat yang memakai listrik setelah digunakan, dan menetapkan suhu penyejuk ruangan pada suhu 24 hingga 26 derajat celsius.

Efisiensi energi juga merupakan solusi untuk mengurangi emisi gas rumah dan kerusakan lingkungan hidup, selain itu dapat berdampak langsung pada pengurangan biaya yang dikeluarkan oleh pengguna energi. Bagi industri barang dan jasa dapat menjadi lebih produktif dan kompetitif, jika biaya pemakaian energi dapat ditekan, karena dana hasil penghematan dapat dialokasikan dalam bentuk investasi lainnya untuk mendukung kinerja industri tersebut.

Pendanaan Pemerintah

Sementara, Direktur Konservasi Energi Kementerian ESDM Maryam Ayuni menjelaskan, perlunya menggandeng lembaga pendanaan pemerintah sebagai tahap awal untuk pilot project dan ke depan diharapkan pihak perbankan juga terlibat dalam proyek pendanaan ini. "Sekarang kita coba dari pemerintah dulu kedepan diharapkan perbankan juga dapat terlibat," ujarnya.

Pusat Pendanaan Perubahan Iklim dan Multilateral memfasilitasi peserta program kemitraan konservasi energi sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil audit energi untuk melakukan investasi efisensi energi. Dukungan pendanaan tersebut bisa berasal dari lembaga-lembaga pendanaan milik pemerintah antara lain Sarana Multi Infrastruktur (SMI), Indonesia Infrastructure Finance (IIF) atau juga Pusat Investasi Pemerintah (PIP). "Sudah ada tanda-tanda positif," lanjut Maryam.

Selain itu, sambung dia, juga perlu melibatkan konsultan dalam hal ini Energy Services Company (ESCO), vendor peralatan hemat energi dan industri penunjangnya sehingga ke depannya akan berkembang pasar yang berkaitan dengan bisnis konservasi energi dan dapat dilaksanakan secara business to business tanpa ikut campur pemerintah. "Nantinya pemerintah akan berfungsi sebagai fasilitator dan pengawas," tuturnya.

Butuh Jaminan

Menurut dia, selama ini yang menjadi persoalan dalam dalam proyek investasi efisiensi energi salah satunya adalah kurang tertariknya pihak perbankan karena terkait dengan salah satu kriteria bankable yaitu masalah jaminan. "Yang akan menjadi masalah apabila terjadi kesulitan dalam pengembalian pinjaman," tegasnya.

Sebagai contoh, misalnya peralatan dalam bentuk mesin yang diinstal dalam rangka investasi efisiensi energi akan menjadi jaminannya, namun bersifat tidak liquid sehingga bank akan sulit dalam menjual kembali mesin yang dijadikan jaminan tersebut. "Kondisi begini bank meminta jaminan tambahan, hal inilah yang sering membuat pihak perusahaan tidak mampu memenuhinya," ungkap Maryam.

Solusi dari persoalan ini, lanjut Maryam, antara lain bank menurunkan kriteria mengenai jaminan dan mempertimbangkan penghematan energi yang diperoleh dapat dijadikan sebagai jaminan, langkah lain pemerintah menugaskan suatu lembaga untuk menjamin seperti skema penjamin infrastruktur dan skema pinjaman Usaha Kecil Menengah (UKM), pihak perbankan dan Bank Indonesia (BI) memahami investasi efisiensi energi dan manajemen resikonya."Disamping itu juga dapat mendukung pembiayaan proyek investasi efisiensi energi serta tersedianya dana bergulir untuk konservasi energi," jelasnya.

Menurut Maryam, kedepan agar investasi efisiensi energi dapat berjalan pemerintah merekomendasikan pertama, memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia dan pihak perbankan nasional untuk membahas secara instensif mengenai pembiayaan proyek investasi efisiensi energi dan manajemen resikonya, kemudian merealisasikan konsep green banking yang mencakup pendanaan efisinesi energi disamping energi terbarukan dan lingkungan hidup. "Terakhir, lagi-lagi diperlukan adanya dana bergulir untuk konservasi energi," pungkasnya.

BERITA TERKAIT

Australia Pemasok Barang Impor Terbesar ke Banten

Australia Pemasok Barang Impor Terbesar ke Banten NERACA Serang - Negara Australia merupakan pemasok barang impor nonmigas terbesar ke Provinsi…

Kemenperin Beri Masukan Kebijakan KITE Bagi IKM - Kemudahan Impor Tujuan Ekspor

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM) mengusulkan beberapa langkah strategis untuk mendukung pelaksanaan…

Stabilitas Ekonomi Menopang Laju IHSG

NERACA Jakarta – Mengakhiri perdagangan Kamis  (12/10), indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) ditutup menguat 43,41…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Pembentukan Holding BUMN Sektoral Bisa Picu Masalah Baru

NERACA Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno telah menetapkan setidaknya enam induk usaha (holding) BUMN akan…

Kerjasama Industri - ASEAN Mengharmonisasi Standar Produk Otomotif

NERACA Jakarta – Sebagai salah satu produsen otomotif terbesar di kawasan Asia Tenggara, Indonesia berupaya untuk meningkatkan kerja sama dengan…

Terkait Kunjungan Kerja ke Tiongkok - Pemerintah Fokus Mengembangkan Industri Hijau

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian fokus untuk mengembangkan program industri hijau, di mana setiap sektor manufaktur nasional perlu menerapkan prinsip…