Jakarta – Kalangan bank-bank nasional Swasta (Perbanas) menilai Arsitektur Perbankan Indonesia (API) sudah ketinggalan zaman, sehingga dalam RUU Perbankan yang sekarang digodok DPR setidaknya harus memuat visi dan misi perbankan nasional. Ini sebagai pedoman strategis bagi perbankan domestik jangka panjang di negeri ini.

NERACA

“Terus terang kami sedang menyusun blue print perbankan nasional ke depan yang akan disampaikan ke DPR, sebagai bahan masukan untuk RUU Perbankan,” ujar Ketua Umum Perbanas Sigit Pramono di hadapan Forum Pemred di Jakarta, Kamis (9/8)

Menurut dia, dalam API yang dibuat Bank Indonesia tercantum jenis bank yang tercantum peta perbankan yang bersifat sebagai bank umum dan BPR. Namun dalam perkembangan sekarang ada istilah bank nasional milik asing, yang berbeda dengan bank asing. “Sekarang ada bank nasional milik asing yang berkantor pusat di Jakarta, sementara bank asing merupakan perwakilan saja di Indonesia,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Raden Pardede, Ketua Pengkajian Peraturan Perbanas, bahwa perbankan Indonesia belum mempunyai visi yang jelas untuk ke depan. Antara lain  yang seharusnya bisa membuka lapangan kerja bagi rakyat.

“Saat ini kita tidak punya arah perbankan ini mau di bawa ke mana. Kita harus punya visi yang jelas dan national interest kita sebetulnya apa. Perbankan itu seharusnya bermanfaat, berdaya guna, ujung-ujungnya apa kalau kita punya perbankan tapi tidak menciptakan lapangan kerja,” katanya dalam pertemuan tersebut. 

Kepemilikan Asing

Tentang kepemilikan asing terhadap saham perbankan nasional, Pardeded mengatakan suatu saat  bisa saja bank BUMN nanti terdilusi saham pemerintahnya, kalau memang menginginkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, maka memerlukan pertumbuhan kredit yang tinggi juga dengan konsekuensi perbankan harus menambah modalnya.

“Nah, kalau kita bicara tentang kepemilikan, pertanyaan sekarang apakah ini berlaku surut atau bagaimana yang sudah eksis (UU atau aturannya), atau berlaku sejahtera. Hasil exercise saya untuk seluruh bank di Indonesia, termasuk bank-bank BUMN dan BPD, bahwa bank BUMN itu pun nanti akan terdilusi kalau kita menginginkan pertumbuhan ekonomi kita tetap tinggi. Kalau kita ingin pertumbuhan ekonomi kita mau tinggi maka pertumbuhan kredit juga harus tinggi. Kalau pertumbuhan kredit harus tinggi, dari mana itu? Modal harus ditambah dulu,” paparnya.

Hanya pilihannya, menurut Pardede,  tinggal tergantung political will otoritas moneter apakah kita mau tetap membatasi saham bank BUMN tetap milik mayoritas pemerintah dengan risiko pertumbuhan kredit tetap terbatas, atau tidak.

“Kita bukan persoalan mana yang paling baik, tapi kalau kita menjelaskan pokoknya kita tidak mau kalau kepemilikan bank BUMN itu misalkan kurang dari 50%, tetapi pada saat yang sama kita harus beritahukan the other side of the story-nya bahwa kalau begitu maka pertumbuhan kredit akan terbatas,  berarti pertumbuhan ekonomi akan terbatas, berarti penciptaan tenaga kerja juga akan terbatas, ujarnya.

Pardede mengatakan alternatif pilihan kebijakan perbankan itu harus dijelaskan secara terbula, dan jangan hanya melihat dari satu sisi saja, tapi juga implikasinya. “ Jika demi nasionalisme, maka kita harus mempertanggungjawabkan kepada 700 ribu orang yang seharusnya sudah dapat kerja, tapi tidak dapat kerja," tuturnya.

Oleh karena itu, menurutnya, perbankan di Indonesia harus punya kejelasan arah. “Karena pada saat yang sama kalau kita kasih misalkan dia (bank BUMN) harus terdilusi, masalahnya pemodal dari dalam Indonesia juga tidak ada,” jelasnya. Serta pemerintah, menurut dia, harus bisa berperan secara strategis dan sosial.

Sigit juga mengingatkan, isu peran asing di industri perbankan Indonesia hanyalah terjadi saat ada event politik saja, karena isu asing ini biasanya diusung oleh politikus untuk tujuan kepentingan politik tersendiri. “Kalau kita melakukan survei kepada masyarakat atau nasabah mengenai kepemilikan asing juga pasti nasabah akan tidak terlalu peduli mau bank itu dimiliki asing atau tidak. Selama kinerjanya bagus, selama memudahkan masyarakat dalam bertransaksi ya itu tidak masalah,” ujarnya.

Efisiensi Perbankan

Presdir Bank BCA Jahja Setiaatmadja mengingatkan beban biaya perbankan setidaknya menjadi perhatian otoritas moneter. Pasalnya, bank selalu dituntut bekerja secara efisien yang terlihat dalam rasio BOPO.

Menyinggung pembatasan remunerasi bankir, Jahja menilai itu merupakan hak keputusan pemegang saham “Jadi kalau pemegang saham sudah menyepakati ya berarti sudah ditentukan. Sangat tidak relevan dan tidak adil, karena di sektor ekonomi lain juga banyak yang gajinya lebih tinggi, seperti di sektor pertambangan,” ujarnya.

Di tempat terpisah, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad mengatakan margin bunga bersih (net interest margin) bank umum nasional semakin tertekan pada Juni 2012 menjadi 5,38%, Padahal, posisi  per Januari 2012 masih tercatat di level 6,06%.

"Sebetulnya margin bunga bersih masih di atas 5%, menurut saya masih bagus. Apakah tekanan ini adalah pertanda serius? Mudah-mudahan ini natural saja,” ujarnya. 

Sementara anggota komisi XI DPR Achsanul Qosasi menyatakan tidak ada akeharusan untuk membuat UU yang mengatur masalah gaji bankir, baik untuk bank lokal ataupun asing.

Alasannya, menurut dia, industri perbankan itu merupakan industri yang ketat. Sehingga segala keputusan untuk mengembangkannya lebih dilandasi pada efisiensi perbankan itu sendiri, sehingga masalah gaji bankirnya diserahkan kepada mereka sendiri. ria/didi/fba