Kebijakan Tegas Soal THR

Jumat, 10/08/2012

Rencana Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) mengancam akan bertindak tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak membayarkan segera Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan akan diumumkan kepada seluruh masyarakat, perlu mendapatkan apresiasi besar. Pasalnya, tidak semua perusahaan memiliki niatan baik untuk memberikan THR.

Padahal THR diperlukan untuk meningkatkan daya beli rakyat kecil dan termasuk perputaran ekonomi di daerah disaat mudik nanti. Asal tahu saja, kebutuhan masyarakat menjelang hari raya begitu besar untuk kebutuhah sehari-hari. Tentunya kehadiran THR di suatu perusahaaan, sangat bermanfaat bagi karyawan guna memperbaiki perekonomian rumah tangga.

Baca juga: Kebijakan Moneter & Man Behind Gun

Namun ironisnya, dengan alasan perusahaan masih merugi, para pengusaha tak memberikan THR bagi karyawannya. Bahkan ada karyawan yang sudah bekerja puluhan tahun belum juga bisa menikmati THRnya, maka dengan ancaman tegas Menakertrans bakal menjadi peringatan keras agar manajemen perusahaan bisa peduli terhadap karyawannya.

Bagaimanapun juga karyawan bagian aset dari perusahaan yang tidak bisa dipisahkan. Pasalnya, bagaimana mungkin perusahaan bisa produksi besar, tanpa didukung oleh karyawan yang loyal. Loyalitas tentunya tidak datang dengan sendiri, bila tidak dibangun dengan keperhatian yang tinggi dari manajemen perushaaan. Artinya, manajemen perushaaan dengan karyawan harus sinergis dan bukan sebaliknya mengambil keuntungan dari sepihak.

Baca juga: Pikir Ulang Kebijakan BM Baja

Dalam ajaran Islam, menganjurkan dengan tegas bila bayarlah upah karyawan sebelum kering keringatnya. Namun saat ini, masih banyak ditemukan karyawan yang belum dibayar hingga gajinya dibawa kabur oleh direksi atau owner perusahaan.

Kemudian rencana pemerintah membentuk posko pengaduan THR juga harus ditindak lanjuti berupa sanksi dan bukan sekedar teguran. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi perusahaan agar bisa memberikan hak karyawan sesuai yang diatur. Tentunya, apabila ada perusahaan yang belum mampu membayar THR ataupun hak karyawannya tentu diberikan sanksi dengan mempertimbangkan dari sisi kemampuan perushaaan.

Baca juga: Soal Mekanisme Pasar

Cara ini dilakukan untuk memberikan win-win solution agar iklim investasi di negara ini tidak terganggu hanya karena beban kewajiban yang mengharuskan perusahaan membawar THR bila belum sesuai masa kerjanya. Tentunya, tidak elok pula bila banyak perusahaan gulung tikar jika tiap tahun karyawan menuntut kenaikan gaji dan THR bila tidak diimbangi dengan produktifitas kerja karyawannya. Begitu juga sebaliknya, perusahaan jangan pula tutup mata hanya mau menikmati untung tanpa membayar kewajibannya pada karyawan.

Baca juga: Kebijakan Ekonomi "Asal-Asalan"