Masalah Perizinan Masih Hambat MP3EI

NERACA

Jakarta—Pemerintah mengakui masalah perizinan merupakan masalah dominan dalam kegiatan investasi terutama dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). "Para investor biasanya tebentur masalah perizinan di pemerintah daerah yang biayanya cukup tinggi," kata Sekretaris Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) Kemenko Perekonomian Luky Eko Wuryanto Luky saat ditemui di Jakarta, Kamis,9/8

Luky menjelaskan berdasarkan indeks, perizinan masih menempati di atas seratus persen dari pendapatan per kapita. Sebagai contoh, jika pendapatan per kapita senilai 3.000 dolar AS, maka perizinan bisa lebih dari nilai tersebut. "Karena itu, tidak semua perusahaan bisa masuk karena banyak yang tidak mampu membayar izin. Jika izin saja tidak mampu, bagaimana mau memulai usaha," tambahnya

Lebih lanjut Luky menyarankan seharusnya Pemda dapat menurunkan biaya perizinan agar tidak menghambat investor dalam berinvestasi. "Jika biaya perizinan masih belum bisa diturunkan, seharusnya ada kepastian dari Pemda mengenai tenggat waktu penyelesaian surat izin tersebut," ujarnya

Dikatakan Luky, para pengusaha juga terbentur penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai syarat perizinan bagi perusahaan yang ingin membuka lahan usahanya. "Perusahaan harus membuat RTRW dahulu, kalau tidak maka mereka akan susah 'bergerak'," jelasnya

Berdasarkan data KP3EI, kendala-kendala yang teridentifikasi pada proyek Ground Breaking (GB) Juli 2012 merupakan kendala perizinan, seperti belum didapatkannya surat rekomendasi Gubernur terkait Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), tumpang tindih Izin Usaha Pertambangan (IUP), belum terbitnya RTRW Provinsi Papua dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan belum keluarnya izin khusus dari Kemnterian Perhubungan (Kemenhub). "DPR dan pemerintah hingga saat ini belum menentukan wilayah pertambangan yang baru,” imbuhnya

Disisi lain Luky mendukung langkah pemerintah bekerja sama dengan Amerika Serikat di bidang infrastuktur sebagai upaya untuk pencapaian target MP3EI. "Saya rasa itu bagus, kedepannya kami mungkin akan mengupayakan pemanfaatan produk-produk dalam negeri untuk infrastruktur tersebut," paparnya

Luky mengatakan kerjasama tersebut merupakan langkah Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk menunjang peralatan infrasturktur, terutama manufaktur yang mungkin bisa dikerjakan di Indonesia. “Ini langkah positif dan bisa diupayakan teknologi dari Amerika untuk diadaptasi dan dipindahkan ke Indonesia, serta dengan pabriknya sehingga produknya bisa dipakai," katanya

Investasi dari kerja sama tersebut bertujuan untuk membantu pembangunan 13 sektor dari 22 sektor Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Bentuk kerja sama pertama dari investasi tersebut adalah proyek PT Pertamina dengan Perusahaan Fuel Technologies Celanese dengan investasi senilai 2 miliar dollar AS atau Rp47 triliun. **cahyo

BERITA TERKAIT

BI Nilai Pelonggaran Bunga Masih Bisa Berlanjut

  NERACA Jakarta - Bank Indonesia mengklaim pelonggaran suku bunga kredit perbankan masih dapat berlanjut di 2018, meskipun penurunan suku…

Kondisi Bank Muamalat Masih Baik

  NERACA Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai kondisi Bank Muamalat saat ini masih dalam kondisi yang baik dan…

Masih Banyak Sekolah Yang Rusak

      Sekjend Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Heru Purnomo, menyebut ada sejumlah sekolah di berbagai daerah yang mengalami…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Proyek Kereta Cepat Diperkirakan Rampung 2020

      NERACA   Jakarta - Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung membutuhkan waktu pengerjaan…

Indonesia Belum Miliki Cadangan BBM Nasional

      NERACA   Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengusulkan harus adanya pengadaan…

CEPA Jangan Batasi Kebijakan Pemerintah Kelola Ekonomi

    NERACA   Jakarta - Perjanjian Kemitraan Komprehensif yang sedang dibahas antara Republik Indonesia dan Uni Eropa, yang kerap…