Harga BBM Dinilai Mengada-Ngada - Dalam UU Migas

NERACA

Jakarta—Masyarakat mempertanyakan masalah penetapan harga bahan bakar minyak (BBM) dan Pertamax dalam Undang-Undangan Minyak dan Gas Bumi (Migas). "Jadi ketika UU Migas yang tentang harga BBM itu dibatalkan, lalu dibuat kaki-kaki baru bahwa yang dimaksud BBM itu Premium, Pertamax bukan BBM. Saya bilang ini mengada-ada," kata Pengamat Ekonomi dari Universitas Gajah Mada (UGM) Revrisond Baswir di Jakarta, Kamis,9/8.

Dengan pemisahan kategori antara BBM dan Pertamax, Revrisond menilai terjadi persoalan dalam penetapan harga masing-masing bahan baker tersebut. "Pertamax kan BBM juga, lalu harga BBM boleh dikendalikan, namun Pertamax diserahkan ke mekanisme persaingan," ujarnya.

Menurut Dosen FE UGM ini, melambungnya harga Pertamax karena mengikuti harga pasar membuat pemerintah berupaya menghilangkan produk Premium dan menggantinya dengan Pertamax. "Pemerintah berusaha meniadakan Premium. Jadi, ini yang kita lihat sekarang, ada indikasi kuat sekali bahwa pemerintah ingin konsumsi Premium ditekan sedemikian rupa, lalu konsumsi Pertamax yang digenjot," ungkapnya

Untuk itu, ahli pada uji materi UU Migas ini meminta ketegasan kepada pemerintah untuk membedakan kategori yang tergolong dalam BBM, yang akan memengaruhi kebijakan harga Pertamax yang akan diserahkan ke mekanisme pasar atau dikendalikan pemerintah.

Sementara itu, PT Pertamina (Persero) mendata, realisasi penyaluran BBM subsidi sampai Agustus ini telah jebol empat persen dibandingkan dengan kuota yang disepakati dalam APBN-P 2012 sebesar 40 juta kiloliter (kl). "Realisasi penyaluran BBM PSO sudah over empat persen secara total, kalau di Jabodetabek saja premium sudah over 38 persen," kata Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya di Jakarta.

Menurut Hanung, sampai bulan ini, Pertamina telah menyalurkan premium sekira 24 juta kl. Dia bersama pemerintah sendiri bukannya tidak menghitung jebolnya kuota BBM subsidi ini, Hanung menyebut sampai akhir tahun, realisasi penyaluran BBM subsidi bisa mencapai 42-44 juta kl, lebih tinggi dibandingkan penyaluran BBM tahun 2011 lalu di 41,7 juta kl. "Kalau enggak ditambah kuota, habisnya pertengahan November untuk solar dan premium. Kalau aftur masih bisa karena penyalurannya masih," terangnya

Terkait dengan program pembatasan BBM subsidi sendiri, Hanung menyebut bahwa rencana tersebut akan berjalan sesuai dengan rencana seperti pelarangan menggunakan solar bagi kendaraan pertambangan mulai September mendatang. "Pelarangan penggunaan BBM PSO di Jawa Bali untuk kendaraan dinas sudah efektif, kita sedang monitoring seberapa peningkatan. Sampai saat ini belum signifikan memang karena masih terlalu awal, tapi yang kita harapkan ada penurunan dan peningkatan penggunaan pertamax," pungkasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Saham IKAI Masuk Dalam Pengawasan BEI

NERACA Jakarta - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencermati perkembangan pola transaksi saham PT Intikeramik Alamsari Industri Tbk (IKAI). Hal…

KPK Tahan Tersangka Penyuap Bupati Ngada

KPK Tahan Tersangka Penyuap Bupati Ngada NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan tersangka yang memberikan suap kepada…

Wali Kota Depok: Pejabat Negara Bisa Jadi Contoh Dalam Berzakat

Wali Kota Depok: Pejabat Negara Bisa Jadi Contoh Dalam Berzakat NERACA Depok - Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan semangat…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Berantas Pungli, Pelindo I Luncurkan E-Berthing

  NERACA Riau - PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1 melakukan Launching E-berthing di Pelabuhan Sri Bintan Pura,…

Konsumen Berhak untuk Tarif Listrik Wajar

  NERACA Jakarta - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan konsumen berhak atas tarif listrik…

Proyek Irigasi di 2018 Bertambah 2.000

  NERACA Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan jumlah proyek irigasi nasional pada 2018 tercatat…