BI Harus Awasi Bank Rugikan Nasabah

NERACA

Jakarta--Bank Indonesia perlu mengawasi secara ketat tindakan perbankan yang potensial bisa merugikan nasabahnya. Hal ini terkait kasus pemailitan nasabah oleh bank kreditor. "Fungsi pengawasan perbankan masih menjadi kewenangan Bank Indonesia, karena itu BI harus tegas menindak," kata pengacara senior, Maqdir Ismail di Jakarta, Kamis,9/8.

Karena itu, kata Maqdir, BI harus mengambil inisiatif melihat pelaporan dari masyarakat, terutama modus pemailitan perusahaan oleh bank tertentu. Menurutnya pengawasan terhadap kegiatan perbankan ini yang harus dilakukan sebelum dipindahkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Maqdir juga menilai pengawasan terhadap bank-bank yang ada di Indonesia tidak dilakukan secara baik, sehingga menimbulkan tindakan yang merugikan nasabah. Sala satu contohnya, ketika Yusril melaporkan tindakan pemailitan Bank Mandiri kepada PT Dewata Royal Internasional (DRI) kepada BI, pihak BI malah bingung terkait laporan itu. Hal itu menurutnya menjadi bukti bahwa BI tidak mengawasi terhadap tindakan bank yang potensial bisa merugikan nasabahnya.

Menurut Maqdir, apabila pengawasan yang dilakukan BI ketat, modus seperti yang dialami PT DRI tidak akan terjadi. Maqdir khawatir jika BI mengawasi ketika ada pelaporan dari masyarakat saja dan BI fokus menyangkut soal modal atau peredaran uang. "Saya khawatir untuk modus seperti ini tidak jadi 'concern' mereka," ujarnya.

Dikatakan Maqdir, pengawasan langsung BI harus dilakukan, sehingga tidak ada lagi nasabah yang dirugikan oleh bank.

Menanggapi kasus PT DRI, Maqdir menilai pihak kreditor yang mempailitkan perusahaan itu tidak jelas posisinya karena tidak bisa menjadi pihak dalam pailit. Dia juga mengatakan peraturan perbankan harus dikaji ulang karena saat ini banyak debitor yang dikerjai kreditor.

Diakui Maqdir, dalam undang-undang perbankan, ada proses mediasi yang dilakukan jika bank ingin mempailitkan sebuah perusahaan. Namun proses mediasi ini tidak terjadi dalam kasus tersebut. "Dimana peran BI dalam pengawasan perbankan yang mempailitkan nasabahnya. Seharusnya BI mengawasi jalannya bank," ungkapnya.

Sementara itu, Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra mengatakan ada kejahatan sistemik yang dilakukan oknum bank untuk mempailitkan nasabahnya dengan cara yang mudah sehingga merugikan nasabah tersebut. "Syarat untuk mempailitkan itu sudah diatur, tapi itu dilanggar," tegasnya

Mantan Mensesneg ini mencontohkan kasus PT Dewata Royal International (DRI) yang dinyatakan pailit karena dinilai pengadilan telah memenuhi syarat untuk pailit. Menurutnya hal itu tidak berdasar karena ada beberapa poin yang tidak sesuai dengan perundang-undangan.

Yusril mengatakan, hanya satu kreditor yang mengajukan yaitu Bank Mandiri selaku kreditur separatis. Namun menurutnya direkayasa seolah-olah ada dua kreditor dengan menarik Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung sebagai kreditor kedua. "Dispenda itu bukan kreditor, tidak bisa menjadi pihak dalam pailit," ujarnya.

Selain itu menurutnya utang PT DRI belum jatuh tempo tetapi Bank Mandiri menyatakan perusahaan itu "default" agar bisa diproses pailit melalui mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Menurut Yusril, syarat untuk mempailitkan perusahaan ada dua yang diatur dalam Undang-undang Kepailitan dan PKPU. Yaitu, apabila hutang itu sudah jatuh tempo dan ada dua kreditor.

Namun kedua syarat ini tidak di ada dalam proses pailit PT DRI berdasarkan Putusan Nomor: 04/PKPU/2009/PN.Niaga Sby tertanggal 10 November 2009. Karena itu dia menduga ada persengkongkolan jahat oleh pihak Bank. "Saya menduga ini untuk kepentingan oknum di bank tersebut," jelasnya. **mohar

BERITA TERKAIT

Bank Capital Terbitkan Obligasi Rp 250 Miliar

Perkuat likuiditas dalam menunjang ekspansi bisnis, PT Bank Capital Indonesia Tbk (BCAP) berencana untuk melaksanakan penerbitan obligasi subordinasi Bank Capital…

Dukung Transaksi Non Tunai, Bank DKI Raih Penghargaan

      NERACA   Jakarta - Bank DKI meraih penghargaan The 1st Trendsetter e-Money dan peringkat II E-banking kategori…

Bank Mandiri Lanjutkan Rencana Buka Cabang di Filipina

  NERACA   Jakarta - Bank Mandiri meneruskan rencana untuk membuka kantor cabang di Filipina seusai DPR memberikan persetujuan atas…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Bank SulutGo Ajukan Izin Terbitkan Kartu Debit

  NERACA   Manado - PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Utara dan Gorontalo (SulutGo) mengajukan permohonan izin kepada Bank…

Rasio Kredit Macet Di Sulteng Aman

    NERACA   Palu - Kepala kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah Miyono mengatakan rasio kredit macet atau…

Sinergi Pesantren dengan Pembiayaan Ultra Mikro

      NERACA   Jakarta - Pemerintah mendorong sinergi pondok pesantren dengan program pembiayaan Ultra Mikro yang diyakini dapat…