BI Harus Awasi Bank Rugikan Nasabah

NERACA

Jakarta--Bank Indonesia perlu mengawasi secara ketat tindakan perbankan yang potensial bisa merugikan nasabahnya. Hal ini terkait kasus pemailitan nasabah oleh bank kreditor. "Fungsi pengawasan perbankan masih menjadi kewenangan Bank Indonesia, karena itu BI harus tegas menindak," kata pengacara senior, Maqdir Ismail di Jakarta, Kamis,9/8.

Karena itu, kata Maqdir, BI harus mengambil inisiatif melihat pelaporan dari masyarakat, terutama modus pemailitan perusahaan oleh bank tertentu. Menurutnya pengawasan terhadap kegiatan perbankan ini yang harus dilakukan sebelum dipindahkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Maqdir juga menilai pengawasan terhadap bank-bank yang ada di Indonesia tidak dilakukan secara baik, sehingga menimbulkan tindakan yang merugikan nasabah. Sala satu contohnya, ketika Yusril melaporkan tindakan pemailitan Bank Mandiri kepada PT Dewata Royal Internasional (DRI) kepada BI, pihak BI malah bingung terkait laporan itu. Hal itu menurutnya menjadi bukti bahwa BI tidak mengawasi terhadap tindakan bank yang potensial bisa merugikan nasabahnya.

Menurut Maqdir, apabila pengawasan yang dilakukan BI ketat, modus seperti yang dialami PT DRI tidak akan terjadi. Maqdir khawatir jika BI mengawasi ketika ada pelaporan dari masyarakat saja dan BI fokus menyangkut soal modal atau peredaran uang. "Saya khawatir untuk modus seperti ini tidak jadi 'concern' mereka," ujarnya.

Dikatakan Maqdir, pengawasan langsung BI harus dilakukan, sehingga tidak ada lagi nasabah yang dirugikan oleh bank.

Menanggapi kasus PT DRI, Maqdir menilai pihak kreditor yang mempailitkan perusahaan itu tidak jelas posisinya karena tidak bisa menjadi pihak dalam pailit. Dia juga mengatakan peraturan perbankan harus dikaji ulang karena saat ini banyak debitor yang dikerjai kreditor.

Diakui Maqdir, dalam undang-undang perbankan, ada proses mediasi yang dilakukan jika bank ingin mempailitkan sebuah perusahaan. Namun proses mediasi ini tidak terjadi dalam kasus tersebut. "Dimana peran BI dalam pengawasan perbankan yang mempailitkan nasabahnya. Seharusnya BI mengawasi jalannya bank," ungkapnya.

Sementara itu, Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra mengatakan ada kejahatan sistemik yang dilakukan oknum bank untuk mempailitkan nasabahnya dengan cara yang mudah sehingga merugikan nasabah tersebut. "Syarat untuk mempailitkan itu sudah diatur, tapi itu dilanggar," tegasnya

Mantan Mensesneg ini mencontohkan kasus PT Dewata Royal International (DRI) yang dinyatakan pailit karena dinilai pengadilan telah memenuhi syarat untuk pailit. Menurutnya hal itu tidak berdasar karena ada beberapa poin yang tidak sesuai dengan perundang-undangan.

Yusril mengatakan, hanya satu kreditor yang mengajukan yaitu Bank Mandiri selaku kreditur separatis. Namun menurutnya direkayasa seolah-olah ada dua kreditor dengan menarik Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung sebagai kreditor kedua. "Dispenda itu bukan kreditor, tidak bisa menjadi pihak dalam pailit," ujarnya.

Selain itu menurutnya utang PT DRI belum jatuh tempo tetapi Bank Mandiri menyatakan perusahaan itu "default" agar bisa diproses pailit melalui mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Menurut Yusril, syarat untuk mempailitkan perusahaan ada dua yang diatur dalam Undang-undang Kepailitan dan PKPU. Yaitu, apabila hutang itu sudah jatuh tempo dan ada dua kreditor.

Namun kedua syarat ini tidak di ada dalam proses pailit PT DRI berdasarkan Putusan Nomor: 04/PKPU/2009/PN.Niaga Sby tertanggal 10 November 2009. Karena itu dia menduga ada persengkongkolan jahat oleh pihak Bank. "Saya menduga ini untuk kepentingan oknum di bank tersebut," jelasnya. **mohar

BERITA TERKAIT

64 Bank Terdampak Status Gunung Agung

  NERACA Bali - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan sebanyak 64 bank umum dan bank perkreditan rakyat terdampak status awas…

Bank Banten Jalin Kerjasama dengan Tokopedia

NERACA Serang - PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (Bank Banten) menjalin kerja sama dengan PT Tokopedia dalam hal kemitraan strategis…

Bank Dunia Ingatkan Soal Investasi SDM

  NERACA Jakarta - Presiden Grup Bank Dunia Jim Yong Kim mengingatkan pentingnya investasi Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Permintaan Kredit di 13 Sektor Meningkat

  NERACA   Jakarta - Bank Indonesia melalui surveinya mencatat permintaan kredit pada 13 sektor ekonomi meningkat sepanjang triwulan III…

Bangun Infrastruktur SID Butuh Rp650 miliar

      NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) menyatakan biaya untuk investasi pembangunan infrastruktur Sistem Informasi Debitur atau…

BNI Dukung Peremajaan Kelapa Sawit

      NERACA   Jakarta - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) mendukung program pemerintah dalam percepatan peremajaan…