Bos, berita ini yang benar karena sudah di revisi. Tks.

---

NERACA

Jakarta - Wacana demutualisasi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) samar-samar terdengar kembali. Terjadi pro dan kontra mengenai strategi meng-IPO-kan pasar modal. Namun, demutualisasi dinilai lebih banyak buruknya (mudharat) daripada baik (manfaat) jika diterapkan secara paksa.

“Khusus Indonesia, bursa sebaiknya tidak usah demutualisasi. Karena jika di suatu negara bursanya hanya satu (single stock exchange) maka orientasinya tertuju pada mencari keuntungan sebesar-besarnya,” tegas pengamat pasar modal UI, Irwan Adi Ekaputra kepada Neraca, Kamis (9/8).

Lebih lanjut Irwan menuturkan, sumber pendapatan otoritas bursa selama ini berasal dari transaction fee. Apabila IPO maka transaction fee pun akan menjadi tinggi. Penyebab tingginya cost diakibatkan adanya tekanan dari shareholder supaya menaikkan keuntungan terus-menerus.

Tak hanya itu aja. Selain itu, BEI juga akan melakukan akuisisi dan menyewakan trading seat anggota bursa (AB) ke perusahaan perantara pedagang efek (brokerage) dengan harga tinggi, bukan menjual seperti sebelum IPO. Mengenai akuisisi, Irwan mengatakan, hal itu bisa dilakukan ke perusahaan bursa di luar negeri, tentunya, perusahaan tersebut sudah menjadi perusahaan publik.

“Ini seperti efek domino. BEI kan nggak punya pesaing, jika nantinya IPO maka mereka menaikkan harga trading seat AB ke broker. Akibatnya, perusahaan broker ramai-ramai ikut menaikkan harga jasanya. Yang jadi korban, ya, investor,” ungkap dia.

Irwan lalu mencontohkan Bursa Efek Hong Kong dan New York (New York Stock Exchange/NYSE), yang sukses menerapkan demutualisasi bursa. Proses demutualisasi di negara yang bergabung dengan China dari Inggris pada 1997 ini diawali dengan penggabungan dua bursa efek, The Stock Exchange of Hong Kong dengan Hong Kong Futures Exchange Limited.

Dilanjutkan tiga perusahaan kliring, HK Clearing Corporation Limited, HK Securities Clearing Company Limited, dan SEHK Options Clearing House Limited, pada Maret 2000 silam. Tujuan dari demutualisasi ini untuk meningkatkan kinerja sebagai penyedia jasa keuangan internasional serta memperkuat posisi Bursa Efek Hong Kong dalam peta persaingan industri pasar modal dunia.

Sejalan dengan Hong Kong. Proses demutualisasi NYSE menjadikannya organisasi yang motifnya hanya mencari keuntungan. Selain dari transaction fee, NYSE memperoleh keuntungan dari menyewakan trading seat kepada AB. Demutualisasi juga membuat NYSE sangat agresif berupaya mengakuisisi bursa lain.

One share, one vote

Demutualisasi merupakan suatu langkah merubah orientasi bursa dari nonprofit orientation ke arah for-profit orientation. Orientasi laba ini pada akhirnya akan memudahkan sebuah bursa efek untuk menggalang dana segar dari berbagai sumber, tidak terbatas pada anggotanya saja, seperti pada Bursa-bursa Efek tradisional yang struktur kepemilikannya masih berdasarkan pada keanggotaan.

Hughes (2002) mengemukakan, demutualisasi memungkinkan sebuah bursa efek mengubah orientasi operasionalnya, dari nonprofit menjadi profit-motive, karena demutualisasi pada hakikatnya adalah proses pengalihan kepemilikan bursa efek dari semula berlandaskan pada kepemilikan terbatas pada anggota menjadi kepemilikan yang berlandaskan kepemilikan saham.

Dijelaskannya pula, proses demutualisasi umumnya diawali dengan mengkonversikan hak keanggotan menjadi saham, yang kemudian dapat diikuti dengan proses penawaran umum atas saham-saham tersebut.

Nah, pada bursa efek yang telah melakukan demutualisasi, hak suara para pemegang saham umumnya berbanding secara proporsional dengan jumlah saham yang melambangkan kepemilikan mereka atas bursa efek, atau dikenal dengan istilah one share, one vote.

Terbentur UU

Sebelumnya dijelaskan, Ketua Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), Airlangga Hartato mendorong wacana demutualisasi bursa segera terealisasi dalam masterplan pasar modal nasional 2014 mendatang. Menurut dia, permintaan demutualisasi BEI ini ditujukan untuk meningkatkan pengawasan terhadap kinerja perseroan dalam melakukan pengawasan agar lebih efisien dan transparan.

Mengingat pentingnya proses demutualisasi bursa tersebut, konsep go public bursa itu bahkan sudah masuk dalam masterplan pasar modal nasional sejak 2010. Konsep go public tersebut, lanjut Airlangga, akan ditujukan semata-mata pada BEI saja dan bukan pada otoritas pasar modal lain, seperti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan PT Kliring Penjami Efek Indonesia (KPEI).

Selain itu, selama ini pihak yang diawasi BEI merupakan perusahaan efek yang merupakan pemegang saham BEI. Pelaksanaan demutualisasi BEI memang bergantung pada amandemen UU No.8/1995 tentang pasar modal yang masih berlangsung.

“KSEI dan KPEI tidak perlu ikut go public karena mereka berhubungan erat dengan data-data transaksi pasar modal yang bersifat rahasia,” tukas dia. Jika memang nantinya akan benar-benar dilakukan, untuk tahap awal saham BEI yang akan dilepas sekitar 15%-20%. [ardi]