Pemerintah Dinilai Lemah Lindungi Investor Lokal

NERACA

Jakarta – Pemerintah dituding belum menunjukkan sikap keberpihakan terhadap kepentingan nasional terhadap kasus sengketa dengan pengusaha asing yang menjadi mitranya dalam berinvestasi.

Hal tersebut disampaikan pengamat hukum internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana. "Ini bukan soal diskriminatif atau tidak, namun sikap keberpihakan seperti ini sangat penting dilakukan negara terhadap kepentingan nasional"katanya di Jakarta kemarin.

Menurutnya, sikap pemerintah terhadap kepentingan nasional masih lemah dan hal ini dialami investor dalam negeri pada PT Kaltim Parna Industri anak perusahaan Mitsubishi dari Jepang. Disebutkan, mitranya dari Jepang melakukan penggelapan produk amonia dan mengelola perusahaan secara tidak patut, sehingga pemilik saham dari pihak Indonesia selama belasan tahun tidak pernah menerima deviden.

Selain itu, kasus yang sama juga terjadi pada PT Audio Sumitomo Techno Indonesia (ASTI) di Semarang yang memperlakukan karyawannya secara tidak professional sehingga membuat serikat pekerjanya melakukan aksi demo di Kedutaan Besar Jepang.

Dia juga berpendapat bahwa terkait dengan pengelolaan atau eksploitasi sumber daya alam, negara harus mengutamakan kepentingan dalam negeri (domestik market obligation). Hal senada juga disampaikan Mantan Sekretaris Negara (Sesmen) BUMN Said Didu, negara tidak memiliki politik yang kuat terkait ini.

Menurutnya, selama ini pengusaha nasional berjuang sendirian kalau terjadi masalah. Hal ini berbeda sekali dengan kondisi di luar negeri, di mana bila terjadi masalah dengan pengusaha asing, negara sebagai pelindung kepentingan ikut campur tangan untuk mengambil solusi tepat, “Di kita semuanya sangat mandiri. Pengusaha harus menyelesaikan masalahnya sendiri,”ungkapnya.

Kata Said Didu, Indonesia memang membutuhkan investasi atau penanaman modal asing untuk pembangunan nasional. Namun jangan sampai mengorbankan kepentingan nasional untuk mendatangkan investasi asing tersebut. "Kelemahan kita dalam hal investasi adalah kita tidak memiliki technical politic dan technical financial yang kuat, sehingga asing dengan mudah mendikte kita,”tandasnya. (bani)

BERITA TERKAIT

Perlukah Pemerintah Memberi Tunjangan Profesi Wartawan?

Oleh: D.Dj. Kliwantoro Pemerintah telah memberi tunjangan profesi dan tunjangan khusus guru, baik yang berstatus pegawai negeri sipil maupun bukan…

Pemerintah Gencarkan Implementasi Program e-Smart IKM - Industri Kecil dan Menengah

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Industri Kecil dan Menengah (IKM) kembali menggelar Workshop e-Smart IKM…

Pelaku Pasar Butuh Kepastian Hukum - Berpotensi Merugikan Investor

NERACA Jakarta – Kepastian hukum bagi pelaku usaha merupakan hal yang penting dalam keberlangsungan usaha dan begitu juga halnya dengan…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Sidang Dugaan Monopoli Aqua - Saksi Ahli : Praktik Monopoli Mutlak Dilarang

Dari sidang lanjutan atas dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan PT Tirta Investama dan PT Balina …

Tersangka Kasus Pemalsuan Surat - Istri Dewan Penasihat Kadin Chris Kanter Mangkir Pemeriksaan

Prikanti Chris Kanter tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka di Polres Tangerang Selatan. Istri Chris Kanter, anggota Dewan Penasehat Kamar Dagang…

Terbitkan Obligasi Rp 2 Triliun - KAI Tawarkan Kupon Bunga Hingga 8%

NERACA Jakarta – Danai pengembangan ekspansi bisnisnya dan termasuk peremajaan armada, PT Kereta Api Indonesia (Persero) berencana menerbitkan obligasi I…