Pemerintah Dinilai Lemah Lindungi Investor Lokal

NERACA

Jakarta – Pemerintah dituding belum menunjukkan sikap keberpihakan terhadap kepentingan nasional terhadap kasus sengketa dengan pengusaha asing yang menjadi mitranya dalam berinvestasi.

Hal tersebut disampaikan pengamat hukum internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana. "Ini bukan soal diskriminatif atau tidak, namun sikap keberpihakan seperti ini sangat penting dilakukan negara terhadap kepentingan nasional"katanya di Jakarta kemarin.

Menurutnya, sikap pemerintah terhadap kepentingan nasional masih lemah dan hal ini dialami investor dalam negeri pada PT Kaltim Parna Industri anak perusahaan Mitsubishi dari Jepang. Disebutkan, mitranya dari Jepang melakukan penggelapan produk amonia dan mengelola perusahaan secara tidak patut, sehingga pemilik saham dari pihak Indonesia selama belasan tahun tidak pernah menerima deviden.

Selain itu, kasus yang sama juga terjadi pada PT Audio Sumitomo Techno Indonesia (ASTI) di Semarang yang memperlakukan karyawannya secara tidak professional sehingga membuat serikat pekerjanya melakukan aksi demo di Kedutaan Besar Jepang.

Dia juga berpendapat bahwa terkait dengan pengelolaan atau eksploitasi sumber daya alam, negara harus mengutamakan kepentingan dalam negeri (domestik market obligation). Hal senada juga disampaikan Mantan Sekretaris Negara (Sesmen) BUMN Said Didu, negara tidak memiliki politik yang kuat terkait ini.

Menurutnya, selama ini pengusaha nasional berjuang sendirian kalau terjadi masalah. Hal ini berbeda sekali dengan kondisi di luar negeri, di mana bila terjadi masalah dengan pengusaha asing, negara sebagai pelindung kepentingan ikut campur tangan untuk mengambil solusi tepat, “Di kita semuanya sangat mandiri. Pengusaha harus menyelesaikan masalahnya sendiri,”ungkapnya.

Kata Said Didu, Indonesia memang membutuhkan investasi atau penanaman modal asing untuk pembangunan nasional. Namun jangan sampai mengorbankan kepentingan nasional untuk mendatangkan investasi asing tersebut. "Kelemahan kita dalam hal investasi adalah kita tidak memiliki technical politic dan technical financial yang kuat, sehingga asing dengan mudah mendikte kita,”tandasnya. (bani)

BERITA TERKAIT

Selamatkan Masa Depan 250 Ribu Siswa Keluarga Ekonomi Lemah

KCD Wilayah III‎ Disdik Jawa Barat, H.Herry Pansila M.Sc    Saatnya Untuk selamatkan 250 Ribu Siswa dari Keluarga Ekonomi tidak…

Pemerintah Segera Berlakukan Tarif Pajak 0,5 Persen Untuk UMKM

Penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang beromzet di bawah Rp 4,8 miliar…

BEI Tolak Permintaan Suspensi BFI Finance - Dinilai Menyalahi Aturan

NERACA Jakarta –Sengketa hukum antara PT BFI Finance Tbk dengan PT Aryaputra Teguharta, menuai reaksi dari PT Bursa Efek Indonesia.…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Metrodata Bagikan Dividen Rp 10 Persaham

NERACA Jakarta - Berkah mencatatkan pertumbuhan laba bersih 12,1% sepanjang tahun 2017 kemarin, mendorong PT Metrodata Electronic Tbk (MDTL) untuk…

Duta Pertiwi Bidik Laba Bersih Rp 6 Miliar

NERACA Jakarta – Membaiknya harga batu bara, menjadi alasan bagi PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk (DPNS) untuk mematok pertumbuhan bisnis…

Kapitalisasi Pasar di Bursa Tumbuh 0,24%

NERACA Jakarta - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat indeks harga saham gabungan (IHSG) dalam sepekan menjelang libur panjang Idul…