Pemerintah Dinilai Lemah Lindungi Investor Lokal

NERACA

Jakarta – Pemerintah dituding belum menunjukkan sikap keberpihakan terhadap kepentingan nasional terhadap kasus sengketa dengan pengusaha asing yang menjadi mitranya dalam berinvestasi.

Hal tersebut disampaikan pengamat hukum internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana. "Ini bukan soal diskriminatif atau tidak, namun sikap keberpihakan seperti ini sangat penting dilakukan negara terhadap kepentingan nasional"katanya di Jakarta kemarin.

Menurutnya, sikap pemerintah terhadap kepentingan nasional masih lemah dan hal ini dialami investor dalam negeri pada PT Kaltim Parna Industri anak perusahaan Mitsubishi dari Jepang. Disebutkan, mitranya dari Jepang melakukan penggelapan produk amonia dan mengelola perusahaan secara tidak patut, sehingga pemilik saham dari pihak Indonesia selama belasan tahun tidak pernah menerima deviden.

Selain itu, kasus yang sama juga terjadi pada PT Audio Sumitomo Techno Indonesia (ASTI) di Semarang yang memperlakukan karyawannya secara tidak professional sehingga membuat serikat pekerjanya melakukan aksi demo di Kedutaan Besar Jepang.

Dia juga berpendapat bahwa terkait dengan pengelolaan atau eksploitasi sumber daya alam, negara harus mengutamakan kepentingan dalam negeri (domestik market obligation). Hal senada juga disampaikan Mantan Sekretaris Negara (Sesmen) BUMN Said Didu, negara tidak memiliki politik yang kuat terkait ini.

Menurutnya, selama ini pengusaha nasional berjuang sendirian kalau terjadi masalah. Hal ini berbeda sekali dengan kondisi di luar negeri, di mana bila terjadi masalah dengan pengusaha asing, negara sebagai pelindung kepentingan ikut campur tangan untuk mengambil solusi tepat, “Di kita semuanya sangat mandiri. Pengusaha harus menyelesaikan masalahnya sendiri,”ungkapnya.

Kata Said Didu, Indonesia memang membutuhkan investasi atau penanaman modal asing untuk pembangunan nasional. Namun jangan sampai mengorbankan kepentingan nasional untuk mendatangkan investasi asing tersebut. "Kelemahan kita dalam hal investasi adalah kita tidak memiliki technical politic dan technical financial yang kuat, sehingga asing dengan mudah mendikte kita,”tandasnya. (bani)

BERITA TERKAIT

Aksi Beli Investor Bawa IHSG Menguat - Sentimen Perang Dagang Mereda

NERACA Jakarta  - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis (20/9) ditutup menguat sebesar 57,66 poin…

Strategi Pemerintah Atasi Defisit Neraca Migas

      NERACA   Jakarta - Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Djoko Siswanto membeberkan sejumlah strategi…

Eksportir Wajib Konversikan 50% DHE - PEMERINTAH SIAPKAN ATURAN KHUSUS (PP)

Jakarta-Pemerintah akhirnya siap menerbitkan aturan yang mewajibkan eksportir mengkonversi devisa hasil ekspor (DHE) yang semula berbentuk mata uang asing ke rupiah.…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Transaksi Saham di NTB Tetap Tumbuh

Kepala Bursa Efek Indonesia (BEI) Perwakilan Mataram, Nusa Tenggara Barat, I Gusti Bagus Ngurah Putra Sandiana menyatakan, transaksi pembelian saham…

Tawarkan Harga Rp 190-230 Persaham - HK Metals Bidik Dana IPO Rp 337,33 Miliar

NERACA Jakarta -PT HK Metals Utama menawarkan harga saham perdana antara Rp 190-230 per saham. Nantinya, dana  hasil IPO akan…

Siapkan Sanksi Tegas - BEI Ingatkan Soal Aturan Free Float Saham

NERACA Jakarta - Meskipun meleset dari target, pihak PT Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali mengingatkan emiten untuk memenuhi kewajiban aturan…