Pemerintah Dinilai Lemah Lindungi Investor Lokal

NERACA

Jakarta – Pemerintah dituding belum menunjukkan sikap keberpihakan terhadap kepentingan nasional terhadap kasus sengketa dengan pengusaha asing yang menjadi mitranya dalam berinvestasi.

Hal tersebut disampaikan pengamat hukum internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana. "Ini bukan soal diskriminatif atau tidak, namun sikap keberpihakan seperti ini sangat penting dilakukan negara terhadap kepentingan nasional"katanya di Jakarta kemarin.

Menurutnya, sikap pemerintah terhadap kepentingan nasional masih lemah dan hal ini dialami investor dalam negeri pada PT Kaltim Parna Industri anak perusahaan Mitsubishi dari Jepang. Disebutkan, mitranya dari Jepang melakukan penggelapan produk amonia dan mengelola perusahaan secara tidak patut, sehingga pemilik saham dari pihak Indonesia selama belasan tahun tidak pernah menerima deviden.

Selain itu, kasus yang sama juga terjadi pada PT Audio Sumitomo Techno Indonesia (ASTI) di Semarang yang memperlakukan karyawannya secara tidak professional sehingga membuat serikat pekerjanya melakukan aksi demo di Kedutaan Besar Jepang.

Dia juga berpendapat bahwa terkait dengan pengelolaan atau eksploitasi sumber daya alam, negara harus mengutamakan kepentingan dalam negeri (domestik market obligation). Hal senada juga disampaikan Mantan Sekretaris Negara (Sesmen) BUMN Said Didu, negara tidak memiliki politik yang kuat terkait ini.

Menurutnya, selama ini pengusaha nasional berjuang sendirian kalau terjadi masalah. Hal ini berbeda sekali dengan kondisi di luar negeri, di mana bila terjadi masalah dengan pengusaha asing, negara sebagai pelindung kepentingan ikut campur tangan untuk mengambil solusi tepat, “Di kita semuanya sangat mandiri. Pengusaha harus menyelesaikan masalahnya sendiri,”ungkapnya.

Kata Said Didu, Indonesia memang membutuhkan investasi atau penanaman modal asing untuk pembangunan nasional. Namun jangan sampai mengorbankan kepentingan nasional untuk mendatangkan investasi asing tersebut. "Kelemahan kita dalam hal investasi adalah kita tidak memiliki technical politic dan technical financial yang kuat, sehingga asing dengan mudah mendikte kita,”tandasnya. (bani)

BERITA TERKAIT

Saat Obligasi Pemerintah Mengancam Industri Perbankan

  Oleh: Djony Edward Langgam pengaturan bunga di industri keuangan belakangan sedikit tercoreng, terutama dengan gencarnya penerbitan Surat Utang Negara…

Dirut BTN Tegaskan IKA Undip Siap Dukung Program Pemerintah - Terpilih Ketua IKA UNDIP

  NERACA Semarang - Ikatan Alumni Keluarga Universitas Diponegoro (IKA Undip) siap mendukung pemerintah dalam menyukseskan program pembangunannya seperti infrastruktur…

Pemerintah Kejar Pengoperasian LRT Juni 2018

      NERACA   Jakarta - Pemerintah, dalam hal ini, Kementerian Perhubungan tengah mengejar pengoperasian kereta rel ringan LRT…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

MCAS Bukukan Penjualan Rp 1,1 Triliun

PT M Cash Integrasi Tbk (MCAS) sepanjang sebelas bulan pertama tahun ini mengantongi angka penjualan sebesar Rp1,1 triliun atau meningkat…

Generali Meriahkan Insurance Festival 2017

Sebagai wujud dukungan terhadap program pemerintah dalam meningkatkan literasi dan inkluasi keuangan, Generali Indonesia turut meramaikan Insurance Festival 2017 yang…

WTON Targetkan Pendapatan Tumbuh 20%

Optimisme tahun depan akan jauh lebih baik kondisi perekonomian dalam negeri, memacu PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON) menargetkan pertumbuhan…