NERACA

Jakarta - Pemerintah diharapkan segera menyelesaikan permasalahan kenaikan harga kedelai di dalam negeri, yang mengakibatkan ongkos produksi produsen tahu tempe mengalami peningkatan. Menurut Perwakilan Asosiasi Pengusaha Tahu Tempe Hilman Ismail Metareum tata niaga yang mengatur kegiatan hulu sampai hilir industri kedelai perlu ditata ulang dalam rangka meningkatkan taraf hidup usaha.

“Selain itu, persoalan lonjakan harga kedelai dapat diatasi oleh pemerintah, bila aturan tata niaga pada komoditas ini hadir sebagai panutan rantai kinerja industri kedelai,” kata dia di Jakarta, Kamis (9/8).

Lebih jauh lagi Hilman mengungkapkan, selama ini, peran pemerintah untuk mensinergikan masalah harga kedelai masih sangat minim, dan hal tersebut harus segera diperbaiki. “Tujuannya agar tercipta sinergi yang berbasis ekonomi kerakyatan dan membuat petani kembali bergairah menanam kedelai,” ujarnya.

Saat ini, lanjut Hilman, kebutuhan kedelai untuk industri tahu tempe sekitar 2,5 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 800.000 sampai 900.000 ton yang mampu disuplai oleh petani dalam negeri. “Ironisnya, kualitas produksi lokal jauh lebih bagus bila dibandingkan kedelai impor. Untuk 10 kilogram kedelai lokal mampu memproduksi 9 papan tahu, sementara kedelai impor hanya tujuh papan tahu,” tuturnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi kedelai nasional tahun 2011 menurun 9,66% atau sebesar 87,59 ribu ton dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan produksi kedelai di tahun 2011, terjadi di Jawa dengan total 85,35 ribu ton dan di luar Jawa sebesar 2,34 ribu ton.

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono mengatakan peran Bulog akan difungsikan mengatur tata niaga kedelai supaya pendistribusiannya lancar. "Selama ini Bulog hanya mengurusi beras namun kedepan diharapkan kedelai pendistribusiannya normal, karena kebutuhannya cukup tinggi dalam negeri sekitar 2,5 juta ton setiap tahun, sedangkan produksi hanya 800 ribu ton, sehingga kekurangan,"kata Agung.

Menurut dia, selama tiga bulan harga kedelai cenderung naik, sehingga menyulitkan perajin tahu dan tempe. “Selama ini kebutuhan kedelai tersebut mengandalkan impor, karena di Amerika mengalami kekeringan dampaknya kita menderita," tukas Agung.

Swasembada Kedelai

Di tempat berbeda, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mendorong penerapan harga pembelian pemerintah (HPP) dan tata niaga untuk mencapai swasembada kedelai. "HPP dan tata niaga merupakan domain Kemendag untuk mencapai swasembada kedelai," ujar Gita.

Menurut Gita, HPP kedelai yang ideal ialah antara Rp5.000 sampai Rp6.000 per kilogram. HPP menjadi insentif bagi petani agar mereka mau menanam kedelai. "Mudah-mudahan HPP bisa ditetapkan sebelum akhir tahun," kata Gita.

Untuk kebijakan tata niaga, menurut Gita, dilakukan untuk mengontrol perdagangan dan impor kedelai. Tata niaga ialah kebijakan yang mendukung kebijakan HPP. Gita menambahkan, langkah lain yang dilakukan untuk menuju swasembada kedelai.

Dari pihak pengusaha, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia Frangky Sibarani mengusulkan untuk meredam gejolak harga kedelai, pemerintah tidak cukup hanya membebaskan bea masuk saja. Pemerintah seharusnya juga menyiapkan tata niaga kedelai karena komoditas tersebut banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia. "Tata niaga diperlukan untuk menjamin pasokan dan keterjangkauan harga oleh konsumen," kata Franky.

Menurut Frangky, solusi membebaskan bea masuk hanya bersifat jangka pendek. "Kebutuhan kedelai kita sangat besar. Di sisi lain produksi pertaniannya masih jauh dari skala ekonomis yang menarik bagi petani. Karenanya, pemerintah perlu mengintervensi tata niaga kedelai dengan mengatur importirnya supaya dapat memastikan ketersediaan dan keterjangkauan kedelai di masyarakat," paparnya.

Dia mengatakan, BUMN yang terkait perdagangan, yakni Bulog dan Perusahaaan Perdagangan Indonesia, seharusnya ditugaskan untuk impor. Tugas utamanya untuk memberi kestabilan harga dan jumlah.

"Persepsi swasembada kedelai jangan terlalu dipaksakan karena selama nilai ekonomis tidak menarik bagi petani, maka penanaman kedelai secara besar-besaran tidak akan terjadi. Petani masih menempatkan kedelai sebagai tanaman selingan, setelah padi. Untuk itu, impor masih menjadi penting, tetapi harus dalam kendali pemerintah," tutup Franky.