PP Buka Peluang Asing Caplok Bank BUMN

Jakarta – Fenomena serbuan bank asing menguasai perbankan nasional sepertinya bakal menghantui bank-bank BUMN. Pasalnya, berdasarkan PP No. 29 Tahun 1999, asing dimungkinkan juga untuk bisa masuk dalam kepemilikan saham di bank-bank plat merah tersebut.

Bahkan, pengamat perbankan Lana Soelistianingsih melihat kondisi seperti itu sebagai sebuah “kerawanan”. “Sangat rawan mengingat adanya Peraturan Pemerintah (PP) No 29/1999 yang meliberalisasikan asing untuk masuk. Motif yang bisa dilakukan asing itu untuk mencaplok bank-bank BUMN adalah melalui saham. Selain dengan motif ini saya sangsi asing akan menguasai bank-bank BUMN”, ujarnya kepada Neraca, Rabu (8/8).

Untuk itu, lanjut Lana, tidak ada jalan lain untuk memagari bank-bank BUMN dari asing kecuali dengan mencabut PP itu. “Dalam mencabutnya dibutuhkan keberanian BI sebagai regulator. Semua sangat mudah kalau ada kemauan dari BI. Tetapi permasalahnnya, mau tidak BI melakukan hal itu”, ujarnya.

Meski begitu, menurut Lana, untuk merealisasikan itu tampaknya investor asing akan kesulitan, mengingat bank-bank BUMN itu cukup solid. “Mengenai pencaplokan bank-bank lokal oleh dikarenakan adanya motif dari bank lokal untuk menambah modal tersebut untuk mencari untung. Maklum, investor asing biasanya berani membeli bank-bank lokal tersebut dengan harga mahal”, ungkap dia.

Diakui Lana, asing memang telah mengincar bank-bank lokal di Indonesia karena tingkat PDB-nya yang cukup rendah ketimbang negara lainnya, yakni berada pada kisaran 28%. Sehingga dengan demikian tentunya hal itu akan memberikan keuntungan yang besar bagi investor asing tadi. “Tak heran mereka berlomba-lomba ingin menguasai bank lokal”, kata Lana.

Namun, kata Lana, yang menjadi masalah adalah apakah dengan banyaknya perbankan lokal yang dimiliki asing akan meningkatkan perekonomian Indonesia. Maklum saja, biasanya bank asing ini lebih memprioritaskan untuk memberikan kredit konsumtif ketimbang kredit produktif.

Sementara anggota Komisi XI DPR Sadar Subagio menyatakan, asing bisa dibendung melalui dua cara, yaitu sistem perbankan harus diubah, dari yang sifatnya konvensional berbentuk simpan-pinjam menjadi fee-based system. Kemudian, perbankan BUMN jangan hanya mengincar jatah bagi dividen saja.

"Selama ini bank menghimpun dana dari pihak ketiga (DPK). Sedangkan capital adequacy ratio (CAR) minimal 8%. Nah, jika bank memberikan kredit sebesar Rp100 juta, maka yang turun hanya Rp92 juta," jelas Sadar kemarin.

Lebih lanjut dia menuturkan, berkurangnya kucuran kredit ini karena komposisinya terdiri atas Rp100 juta DPK serta Rp8 juta dari modal bank. Artinya, bank mencari untung dari simpan-pinjam. Apabila bank kurang modal, maka jalan pintasnya hanya dua. "Pertama IPO, jika bank itu belum terbuka. Kedua, menerbitkan rights issue kalau sudah menjadi perusahaan publik," tambahnya.

Lalu mengenai bagi dividen, anggota DPR dari Partai Gerindra ini menjelaskan, seharusnya apabila perbankan BUMN kinerjanya positif, jangan langsung bagi dividen. Karena pada dasarnya, bank BUMN itu selain berfungsi sebagai intermediasi juga berperan sebagai agent of development. "Cara lain supaya asing tidak caplok saham bank BUMN adalah kontrol ketat dari DPR dan DPRD untuk BPD," tandas Sadar.

Sedangkan penasehat Perbanas Raden Pardede mengatakan bahwa pengaturan kepemilikan asing itu merupakan pilihan untuk tiap negara. Menurut dia, pilihan tersebut terkait dengan keinginan suatu bank untuk memilih antara pertumbuhan kredit dan kepemilikan mayoritas.

“Kalau ingin kreditnya tumbuh di atas 20%, maka bank perlu mengurangi dominasi kepemilikan pemerintah, yang artinya kepemilikan pemerintah akan minim atau bisa di bawah 50% seiring meningkatnya kebutuhan permodalan. Karena kan kalau bank pertumbuhannya tidak jalan kan tidak bagus,” ujarnya, Rabu.

Hanya saja perlu dipertimbangkan, apakah kepemilikan asing ini memberikan manfaat bagi perbankan nasional. "Harus dipertimbangkan apakah kepemilikan asing ini memberi manfaat atau tidak bagi perbankan nasional," tutur Raden.

Raden juga mempertanyakan pada RUU Perbankan yang saat ini akan dibahas mempertegas aturan kepemilikan saham pemerintah di Bank BUMN bisa di bawah 50%. "Kalau perolehan laba habis kan harus memperoleh injeksi modal apakah dari pemerintah atau pengendali atau dari pasar modal. Apakah itu boleh atau tidak," ujarnya. ahmad/ardi/didi/rin

BERITA TERKAIT

KPPU: Transaksi Nontunai Jangan Diarahkan Satu Bank

KPPU: Transaksi Nontunai Jangan Diarahkan Satu Bank NERACA Padang - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta pemerintah daerah yang menerapkan…

Profitabilitas Bank Tahun Depan Diprediksi Sulit Meningkat

      NERACA   Jakarta - Rasio profitabilitas atau keuntungan dari aset bank dinilai sulit meningkat dalam setahun ke…

Natal dan Tahun Baru, Bank Mandiri Siapkan Rp16,39 triliun

    NERACA   Jakarta - PT Bank Mandiri Persero Tbk menyiapkan pasokan dana Rp16,39 triliun untuk mengantisipasi lonjakan penarikan…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

PENGELOLAAN SEKTOR ENERGI - BUMN Migas Vs BUK Migas, Mana Lebih Efisien?

NERACA Jakarta – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Satya Widya Yudha berharap pemerintah tidak buru-buru merealisasikan pembentukan induk usaha…

Wapres: Laporan Kekayaan dan Pajak Cegah Korupsi

  NERACA Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengatakan rutin melaporkan harta kekayaan dan pajak kepada Komisi Pemberantasan Korupsi…

RISIKO MATA UANG DIGITAL JANGAN DIANGGAP RINGAN - OJK: Investasi Bitcoin Ilegal di Indonesia

Jakarta-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa investasi mata uang digital seperti bitcoin, altcoin, belum berizin secara resmi di Indonesia. OJK…